Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mou Helsinki dan Prospek Pengadilan HAM

Tgl terbit: Jumat, 19 Agustus 2005

Siaran Pers

No: 22/SP/KontraSMIl/200S

Tentang

Mou Helsinki dan Prospek Pengadilan HAM

RETROAKTIF PENTING UNTUK RAKYAT ACEH

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memandang positif ditandatanganinya Nota kesepahaman di Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM. Upaya ini menunjukkan perubahan sikap mendasar kedua belah pihak dalam memilih jalan damai untuk menyelesaikan masalah Aceh yang telah berlangsung hampir selama 30 tahun.

KontraS juga memandang positif dengan dimasukkannya agenda HAM diantara butir kesepakatan damai tersebut. Agenda HAM penting untuk membangun keadilan selama proses menuju perdamaian. Tanpa keadilan, perdamaian tidak akan berumur panjang. Bukan semata untuk kesepakatan bersama GAM, tetapi lebih dari itu untuk rakyat Aceh.

Namun mencermati perkembangan pasca penandatanganan Nota Kesepahaman, KontraS mulai khawatir dengan adanya beda-penafsiran dalam hal Pengadilan HAM untuk Aceh. Pemerintah RI menilai pendirian Pengadilan HAM hanya berlaku untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi paska perjanjian damai ditandatangani. Dengan kata lain Pengadilan HAM hanya dibentuk untuk kasus yang terjadi pasca 15 Agustus 2005.

KontraS memandang sikap Pemerintah RI tersebut keliru. Indonesia yang dikenal sebagai satu-satunya negara yang memiliki mekanisme Pengadilan HAM nasiona1 membolehkan digelarnya suatu Pengadilan HAM untuk kasus masa lalu atau berlaku secara retroaktif.Beberapa alasan mengapa Pengadilan HAM bisa digelar secara retroaktif untuk masa1ah Aceh.

Pertama, secara universal kasus pelanggaran berat HAM berlaku asas retroaktif dan tidak mengenal batasan waktu (kadaluarsa). Asas ini dipakai sejak digelarnya Tribunal Nuremberg, Tribunal Tokyo hingga Tribunal Yugoslavia dan Rwanda.

Kedua, hukum positif di Indonesia sendiri tidak mengena1 kadaluarsa dan membolehkan asas retroaktif untuk kasus pelanggaran berat HAM. Tidak dikenalnya kada1uarsa diatur oleh Pasal 46 UU 26/2000 dan pemberlakuan retroaktif diatur Pasal 43 UU 26/2000 yakni untuk kasus masa lalu digelar lewat Pengadilan HAM ad hoc. Contoh, kasus Timor Timur dan Tanjung Priok. Sementara bila kasus terjadi sesudah tahun 2000 digelar lewat Pengadilan HAM permanen, seperti yang terjadi untuk kasus Aberpura. Ada tidaknya Mou 15 Agustus 2005, pelanggaran berat HAM di Aceh sejak tahun 2000 berlaku juga pengadilan HAM.


Ketiga, pemberlakuan asas retroaktif ini kembali ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi/MK (Perkara No.065 /PUU-II/2004) ketika menolak gugatan Abilio Soares. Menurut MK asas retroaktif bisa diterapkan pada kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Pelanggaran berat HAM terrnasuk kategori kejahatan luar biasa. Selain alasan di atas KontraS memandang keperluan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di Aceh bukan hanya karena adanya kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan GAM. Tetapi lebih penting dari itu, adalah tanggung jawab negara untuk menegakkan HAM dan memberikan keadilan bagi korban.


Jakarta, 19 Agustus 2005
Badan Pekerja KontraS

Usman Hamid
Koordinator



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 8,108 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org