Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penembakan Misterius di Poso, Bukti Lemahnya Aparat Keamanan

Tgl terbit: Kamis, 04 Agustus 2005

Siaran Pers

Nomor: 21 /SP-KontraS/VIII/O5

Penembakan Misterius di Poso, Bukti Lemahnya

Aparat Keamanan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam penembakan yang terjadi terhadap dua warga sipil di Poso Budiyanto (3/8) dan Sarlito (4/8), keduanya warga Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. Peristiwa tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu delapan jam. Penembakan kedua terjadi kurang lebih 100 meter dari penembakan pertama. Peristiwa penembakan misterius ini terjadi dalam jarak 500 m dari Polres Poso.

Penembakan Misterius/Petrus ini adalah peristiwa pertama sejak operasi Sintuwu Maroso VII di perpanjang pada Juli lalu. Namun Petrus ini adalah tindak kejahatan yang berulang sejak konf1ik Poso hingga saat ini. Setidaknya dalam catatan KontraS telah terjadi Petrus sebanyak 26 peristiwa (26 korban), sejak tahun 2003 sampai dengan peristiwa yang terakhir. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara operasi Sintuwu Maroso dengan pengakhiran tindak kekerasan disana. Padahal Poso adalah wilayah yang tidak begitu luas dibandingkan daerah konf1ik lain. Tidak pernah terungkapnya secara jelas pelaku dan motif dari Petrus maupun pengeboman selama ini dapat menimbulkan pertanyaan di masyarakat akan peran TNI/Polri dan intelejen selama ini dalam menjalan operasi Sintuwu Maroso. Fakta ini tentu akan semakin merendahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sendiri. KontraS menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan upaya serius dalam pengakhiran kekerasan di Poso. Pemerintah masih mengandalkan pola lama yang hanya menitik beratkan penyelesaian dengan model pengerahan pasukan dan perpanjangan operasi. Namun Negara tidak pernah secara sungguh..gungguh melakukan evaluasi terhadap efektifitas dari kebijakan ltu serta memastikan tidak adanya keterlibatan aparat dilapangan yang malah memperkeruh keadaan.

Oleh karena itu KontraS mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat keamanannya termasuk intelejen dilapangan. Pemerintah juga harus jujur mengevaluasi efektifitas dari pelaksanaan operasi Sintuwu Maroso selama ini yang menunjukan tidak perubahan situasi keamanan. Selain segala tindak pelanggaran serta penyimpangan yang dilakukan aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat harus diselesaikan secara hukum. Pemerintah dan Komnas HAM juga harus pro aktif untuk melakukan penyelidikan atas kasus.kasus kekerasan yang selama ini terjadi di Poso dan
menghukum dalang dibalik segala tindak kekerasan ini.

Demikian.

Jakarta 4 Agustus 2005

Edwin Partogi
Haris Azhar
Kepala Bidang Operasional
Kadiv Investigasi , Dok & Riset

lampiran



Kasus terkait Wamena 2003;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,036 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org