Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tanggapan Terhadap Tindakan Berlebihan Pemerintah Selama Darurat Militer di Aceh

Tgl terbit: Selasa, 27 Mei 2003
PRESS RELEASE
No: SP-Kontras/V/03
Tentang
Tanggapan Terhadap Tindakan Berlebihan Pemerintah
Selama Darurat Militer di Aceh

Hari ini Operasi Militer Terpadu di Aceh memasuki hari ke-9. Sejauh ini kita telah menyaksikan sejumlah korban sipil jatuh, sejumlah fasilitas publik rusak/hancur serta dampak lainnya seperti pengungsian, krisis pangan dan BBM, pendidikan yang terlantar, dan lain sebagainya. Akibat dari semua itu jelas dampaknya tidak semata fisik juga non fisik. Trauma dan ketakutan yang dialami masyarakat di Aceh jauh lebih serius ketimbang dampak fisik tersebut.

Diluar pertempuran yang terjadi dalam Operasi Militer tersebut, kami memandang bahwa terjadi juga beberapa tindakan berlebihan yang berkaitan dengan operasi militer terpadu tersebut antara lain:

1. Sweeping terhadap warga Aceh di provinsi-provinsi di luar Aceh dan penangkapan terhadap mereka yang dianggap terkait dengan GAM. Sweeping ini berlangsung di Jakarta dan sekitarnya, Bengkulu, Solo, Semarang. Termasuk juga perintah terhadap warga di masing-masing wilayah untuk menangkap orang-orang Aceh yang dicurigai untuk diserahkan kepada Kepolisian. Tindakan ini jelas merupakan tindakan rasis dan menimbulkan sikap saling curiga yang dapat memicu konflik sosial.

2. Permintaan kepada lembaga-lembaga asing untuk keluar dari Aceh dengan alasan menghindari intervensi asing dalam penyelesaian Aceh. Dalam hal ini termasuk lembaga-lembaga yang concern terhadap persoalan kemanusiaan. Upaya ini jelas merupakan bentuk isolasi Aceh semasa konflik dari publik internasional, terutama berkaitan dengan pemantauan perkembangan kemanusiaan, karena pemerintah meminta seluruh NGO keluar termasuk pekerja HAM.

3. Kriminalisasi terhadap aktifis-aktifis Aceh yang selama ini melakukan upaya koreksi terhadap pendekatan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Aceh. Beberapa aktifis terancam ditangkap dengan tuduhan terlibat GAM. Dengan memanfaatkan sentimen sparatisme, pemerintah berupaya membungkam kelompok-kelompok yang kritis terhadap ketidakjelasan pendekatan pemerintah. Tindakan ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan keterbukaan.

4. Tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil Aceh sepanjang operasi militer. Termasuk pelibatan mereka dalam tindakan-tindakan operasi militer untuk membuka jalan dan mengangkat jenazah.

5. Tekanan terhadap jurnalis dalam hal pemberitaan, termasuk terhadap media lokal berupa pembatasan pemberitaan dan intimidasi akan melakukan upaya hukum terhadap media yang dianggap menyampaikan pemberitaan yang �tidak benar�. Intimidasi ini jelas akan mempengaruhi kerja-kerja media di lapangan.

Terhadap tindakan-tindakan tersebut Kontras memandang bahwa pemerintah telah bersikap berlebihan dan diluar dari prinsip-prinsip operasi militer yang sebenarnya hanya berkaitan dengan kelompok-kelompok bersenjata di Aceh. tindakan-tindakan tersebut justru akan memicu munculnya problem-problem seperti konflik sosial dan pelanggaran hukum dan HAM yang akan berimplikasi pada delegitimasi terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Upaya-upaya pemerintah tersebut justru akan memicu internasionalisasi persoalan Aceh yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu Kontras menyatakan:

Pertama, meminta pemerintah untuk menghentikan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan di atas yang jelas-jelas kontra produktif dan tidak berhubungan dengan operasi militer.

Kedua, meminta pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk akibat dari operasi militer tersebut. Sebagaimana kita ketahui, justru saat ini kondisi umum di Aceh justru semakin memburuk bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, terutama di derah Pidie dan Bireun. Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban hukum, sosial dan ekonomi.

Dan Ketiga, meminta kepada publik untuk turut mendesak pemerintah terbuka dan tetap membuka ruang bagi publik untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di Aceh.

Jakarta, 27 Mei 2003

Presidium Koordinator
Badan Pekerja


Ori Rahman
Koordinator



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,364 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org