Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Sampai Kapan Kami Harus Menunggu

Tgl terbit: Senin, 29 Agustus 2005

Siaran Pers Bersama

Tentang

SAMPAI KAPAN KAMI HARUS MENUNGGU?

Penundaan keadilan adalah bentuk penolakan terhadap keadilan

Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), adalah sebuah Federasi HAM di tingkat regional dimana Munir sebagai ketuanya sejak Agustus 2003 hingga akhir kematiannya, adalah sangat mengecewakan dengan adanya tindakan dari pemerintah Indonesia yang lamban sehubungan dengan penemuan Tim investigasi untuk kasus Munir. Kami, KontraS , IKOHI dan beberapa kelompok masyarakat lainnya menuntut untuk dibentuknya Tim independen baru untuk memastikan penyelesaian kasus Munir dengan maksud mengungkap adanya kebenaran, menghukum para pelaku dengan hukuman maksimal.

Sudah hampir satu tahun sejak berita kematian pembela HAM Indonesia dan Ketua dari Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD), Munir mengagetkan masyarakat international. Namun, hingga sekarang, hanya satu orang yang telah ditahan, kebenaran dibalik pembunuhan tersebut masih menyisakan ketidakjelasan. Pelaku utama dari pelanggaran hak hidup yang paling mendasar ini belum juga diketahui.

Keluarga Munir, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya komunitas HAM dan masyarakat Ham internasional dimana Munir juga menginginkan danya kebenaran dan keadilan sekarang juga. Kebenaran yang tersembunyi adalah bagian dari pelanggaran. Penundaan keadilan adalah penolakan terhadap keadilan. Kami tidak dapat menunggu lebih lama! Kebenaran harus sudah dapat diungkap sebelum peringatan kematian Munir pertama tanggal 7 September 2005 , setelah itu, proses memperoleh keadilan harus dilakukan tanpa ada lagi penundaan.

Oleh karena itu, AFAD mendesak kepada Presiden Susilo Bambang Yodhoyono untuk segera membentuk Tim baru yang lebih efeisien dan efektif mempercepat pengungkapan kasus Munir. AFAD khawatir jika proses yang lamban ini terus bejalan dan berjalan, maka kasus Munir akan berada dalam ketidakjelasan, oleh sebab itu, limgkaran impunity bagi pelaku akan terjadi di Negara ini.

Indonesia baru-baru ini sebagai ketua komisi HAM PBB. Sebagai ketua dari badan HAM internasional terpenting ini, pemerintah Indonesia sudah seharusnya menunjukkan secara konkrit dalam kepastiannya mengungkapkan kasus Munir, diantara pelanggaran HAM lainnya. Hal ini dapat memperoleh pandangan yang bagus jika pemerintah Indonesia menunjukkan tindakan yang konkrit kepada masyarakat †penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan menghentikan pelanggaran HAM yang sedang berjalan sebagai bagian yang integral. Pemerintah Indonesia bisa memperoleh sesuatu yang berharga pada posisinya saat ini sebagai ketua Komisi HAM yang diembannya.

Keadilan untuk Munir! Keadilan bagi semua korban pelanggaran HAM di Indonesia!

Jakarta , 29 Juli 2005

 

MARY AILEEN D. BACALSO USMAN HAMID
Sekretaris Jenderal AFAD Koordinator KontraS Jakarta
OSLAN PURBA ASIAH

Koordinator KontraS Medan

Koordinator KontraS Aceh
HARRY ASIAHMUGIYANTO

Kepala Operasional KontraS Papua

Ketua IKOHI

 

 



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,321 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org