Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Sesat Pikir Perpanjangan Operasi Sintuwu Maroso

Tgl terbit: Kamis, 21 Juli 2005

SIARAN PERS BERSAMA

KontraS, PBHI dan LPSHAM Sulawesi Tengah
tentang
SESAT PIKIR PERPANJANGAN OPERASI SINTUWU MAROSO

 

Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah kemarin (20/07/2005) kembali menyetujui perpanjangan Operasi Sintuwu Moroso untuk ketujuh kalinya di Poso. Operasi dengan mandat pemulihan keamanan dan ketertiban itu dipastikan setelah sebelumnya operasi dengan sandi yang sama berakhir pada 12 Juli 2005. Sama dengan perpanjangan sebelumnya, yakni faktor ancaman keamanan yang belum pulih menjadi alasan utama.

Terhadap keputusan tersebut, PBHI, KontraS dan LPSHAM Sulteng berpandangan, bahwa

  1. Perpanjangan tersebut tanpa diikuti dengan evaluasi menyeluruh atas operasi sebeJumnya Sepertl diketahui, sampai dengan operasi Sintuwu Maroso ke VI jumlah pasukan non-organik (TNI/Polri) adalah sebanyak 3.512 personil. Angka tersebut diluar dari jumlah anggota Intelejen dari bertJagai kesatuan (BIN, Mabes Polri dan Kopassus) dan jumlah pasukan TNJIPolri organik yang di tempatkan di BataJyon 714 Sintuwu Maroso, dan Kompi C Brimobda Sulteng.
  2. Sepanjang operasi pemuJihan keamanan di Poso, aparat keamanan gagal meredam bertJagai peristiwa kekerasan. Pengamatan kami menunjukkan, setiap menjelang berakhimya masa operasi, angka kekerasan meningkat. Di tingkat iapangan, TNI-Polri selalu membangun opini, bahwa tidak akan ada rekonsiliasi tanpa kehadiran aparat. Artlnya kekerasan yang te~adi di Poso menjelang masa berakhir operasi hanya merupakan legitimasi untuk perpanjangan operasi. Jadi, peristiwa kekerasan adalah sekedar picu untuk menjalankan proyek keamanan di Poso.
  3. Aparat penegak hukum juga gagal membangun kepercayaan dari dua komunitas masyarakat di Poso dalam hal penegakan hukum. Pada 2002- Juni 2005, dari 166 kasus krimlnal di kabupaten Poso, tennasuk yang berkaitan dengan kerusuhan, hanya 9 kasus yang ditingkatkan proses hukumnya ke kejaksaan dan pengadilan Dari sisi keamanan ter1ihat bahwa sepanjang tahun itu terjadi berbagai kasus kekerasan, diantaranya 36 kasus penembakan misterius dan 32 kasus pengeboman. Sementara, akibat tindak kekerasan berupa penyiksaan dan per1akuan kejam lainnya yan9 tidak manusiawi sepanjang 2002-2005, tercatat 79 orang menjadl kortJan hingga menlnggal dunia dan 207 orang luka-Iuka. DaJam beberapa kasus, justru aparat TNI/Polri menjadi pelaku kekerasan berupa pemukulan, penembakan, pencurian penjarahan dan kasus kekerasan terhadap perempuan, penangkapan sawenang-wenang disertai penyiksaan dan stigmatisasi terorisme kepada warga.

Karena itu, PBHI, KontraS dan LPS-HAM Sulawesi Tengah, mendesak.

  1. Pemerintah Pusat untuk segera mengambil peran evaiuasi menyeluruh atas Operasi Sintuwu Morosso.
  2. Pemerintah Pusat segera menarik satuan-satuan BKO TNI/Polri, tennasuk intelejen yang ditugaskandi Poso sampai dengan dilakukannya evaluasi menyeluruh
  3. Pemerintah Pusat segera meiakukan audit peredaran dan penggunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang beredar di Poso yang identik dengan senjata standar TNI/Polri
  4. Pemerintah harus menjamin penegakan hukum yang adil ctan akuntabel, tidak simbolik atau mengabaikan rasa keadilan.

Jakarta , 21 Juli 2005

  1. Moufty Makaarim AI Ahlaq (KontraS)
  2. Jhonson Panjaitan (PBHI)
  3. Muhammad Arfiandi Fauzan (PBHJ)
  4. Syamsul Alam Agus (LPSHAM)

Lampiran: SIARAN PERS BERSAMA, KontraS, PBHI dan LPSHAM Sulawesi Tengah tentang SESAT PIKIR PERPANJANGAN OPERASI SINTUWU MAROSO

Tabel.1. Tindak Kekerasan dan Pelanggaran HAM Pasca Deklarasi Malino

No

Peristiwa

Tahun

Total

Keterangan

2002

2003

2004

2005

1

Pernyerangan

15

11

1

0

27

Penyerangan dengan disertai pembakaran rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum

2

Penculikan

1

2

1

0

4

Pelaku umumnya dilakukan oleh kepolisian BKO †Polda Sulteng dan Mabes Polri

3

Penagkapan sewenang-wenang

0

3

1

20

24

 

4

Pembunuhan

4

3

3

0

10

 

5

Pemboman

14

8

4

6

32

 

6

Penembakan

19

10

7

0

36

 

7

Penganiayaan

19

1

2

10

32

 

8

Pembakaran

0

0

1

0

1

 

total

72

38

20

36

166

 

Sumber : database LPSHAM Sulteng, Juni 2005

Tabel 2 : Data Jumlah Pasukan non Organik Polri dan TNI di Poso

Pasukan

OPS SM I
(6 bulan)

OPS SM II
(3 bulan)

OPS SM III
(3 bulan)

OPS SM IV
(3 bulan)

OPS SM V
(3 bulan)

 

1/1-30/6/03
KBP BRIMOB

1/7-30/9/03
KBP RESKRIM

1/10-10/12/03
KBP BRIMOB

1/4-12/7/04
KBP RESKRIM

13/7/04-14/1/05
AKBP Poso
AKBP Mrwi

POLDA Sulteng

21478

1765

1902

1692

1737

BKO

1016

525

421

889

425

TNI

968

845

900

1350

1350

Jumlah

4162

3135

3223

3931

3512

Sumber : Paparan Polda Sulteng pada Dialog Publik, LPSHAM, Poso, 23 Mei 2005
Catatan : Angka jumlah aparat keamanan yang di BKO di Poso tidak termasuk jumlah intelijen dari berbagai kesatuan (BIN, Mabes Polri. Kopassus)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,559 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org