Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tindak Kekerasan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Buruh PT. Maspion Kencana Cibitung-Bekasi

Tgl terbit: Kamis, 012 Mei 2000

 

SIARAN PERS BERSAMA

KontraS †LBH Jakarta

No.15/SP-KONTRAS/V/2000

No.193/SK/LBH/V/2000

 

TINDAK KEKERASAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP BURUH PT. MASPION KENCANA CIBITUNG-BEKASI

TANGGAL 11 MEI 2000

 

Pada tanggal 11 Mei 2000 telah terjadi tindak kekerasan yang berlebihan dilakukan aparat kepolisian terhadap buruh PT. Maspion Kencana, Cibitung, Bekasi, milik dari Ali Markus, yang sedang melakukan aksi mogok. Akibatnya, tercatat 7 orang buruh mengalami luka-luka akibat tembakan peluru karet (kaliber 38 dan 5,56) dan seorang buruh harus dioperasi untuk mengeluarkan peluru yang sempat bersarang di tubuhnya. Berkaitan dengan hal itu, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Mengutuk tindakan-tindakan yang dilakukan aparat keamana Polres dan Polsek Cibitung, terhadap para buruh PT. Maspion Kencana. Tindakan represif aparat yang berlebihan sebagaimana terjadi dapat dikategorikan sebagai intervensi aparat keamanan dalam soal perburuhan dan merupakan pelanggaran hukum.

Menuntut segera dilakukanya proses hukum terhadap Kapolres Bekasi, Kapolsek cibitung, serta aparat yang bertugas di lapangan, untuk tindak kekerasan terhadap buruh PT. Maspion tersebut, serta menanggung dan mengganti rugi atas semua biaya yang dikeluarkan buruh akibat luka-luka yang mereka alami. Tercatat beberapa pola kekerasan yang dilakukan aparat sbb :

Penembakan kearah para buruh dalam jarak 1 meter.
Melakukan pemukulan terhadap para buruh tanpa pandang bulu terhadap buruh wanita yang sedang hamil.
Melakukan pemukulan terhadap para buruh yang tidak melawan dan sudah terjatuh.
Terus melakukan pengejaran terhadap buruh yang berlarian secara membabi buta.
Menabrakkan mobil yang digunakan pihak kepolisian tersebut pada tenda-tenda para buruh.
Meminta pengusutan terhadap adanya dugaan kolusi antara pihak perusahaan dengan aparat kepolisian sebagaimana dibuktikan oleh "kas bon sementara" yang menunjukkan pemberian sejumlah "uang keamanan" dari PT. Maspion kepada kepolisian.

Meminta aparat yang berwenang untuk mengusut yang dilakukan oleh Kepala Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cibitung, Sdr. H. Samat, yang telah ikut campur dengan mengancam buruh yang melakukan mogok untuk kembali bekerja, kalau tidak "akan berhadapan dengan masyarakat". Ancaman seperti ini jelas melawan hukum dan bersifat insinuatif serta cenderung bernuansa konflik horizontal.


KRONOLOGIS

Mogok Buruh Berujung Penembakan oleh Aparat Kepolisian

PT. Maspion Kencana adalah perusahaan yang memproduksi antara lain pipa pralon, polyfoam, dan keras film, beralamat di Jl. MMM 2100 Gandamekar, Cibitung Bekasi, tel.8831208. 11. sekitar 450 buruh PT. Maspion Kencana telah melakukan mogok kerja sejak tanggal 24 April 2000. pemogokan itu terjadi karena arogansi pihak perusahaan yang secara sepihak selalu memaksakan segala ketentuan yang berlaku di perusahaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT.Maspion Surabaya , sebagai pusat, dan kondisi kerja yang tidak baik. Atas kondisi kerja yang kaku seperti itu para buruh PT. Maspion melakukan aksi mogok dan menuntut agar :

  • Ada kenaikan upah sebesar 35 % dari gaji terakhir.
  • Kenaikan Uang Makan dari Rp. 1.650, mejadi rp. 6.000
  • Kenaikan Uang Transport bagi Supir dari Rp.5000 menjadi Rp.10.000
  • Seragam kerja disamakan untuk semua Buruh dari operator, Staff sampai Direktur
  • Pembayaran atas kelebihan 2 jam sehari yang hampir 5 tahun tidak pernah dibayarkan kepada sopir.
  • Menuntut Awen Harsono (Asisten Direktur) dipecat dari PT.Maspion Kencana, karena dianggap sering bertindak sewenang-wenang terhadap buruh.

Para buruh yang didampingi oleh SOLIDARITS PERJUANGAN BURUH (SPB) ini melakukan pemogokan didalam perusahaan, bahkan sempat menginap di Depnaker Pusat tanggal 26 April hingga 3 Mei 2000. setelah itu para buruh kembali ke pabrik sesuai dengan kesepakatan dengan Dirjen Banwas Depnaker, bahwa para buruh bekerja kembali tanggal 4 Mei 2000. sementara kasus perselisihan perburuhan ditangi oleh P4 Daerah Jawa Barat di Bandung, yang hingga hri ini juga belum mendapat panggilan.

Tgl. 4 Mei 2000, para buruh hendak masuk kerja kembali, namun pihak pengusaha (Awen Harsono) melarangnya dengan mengatakan bahwa para buruh dapat diterima kalau terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan yang isinya minta maaf pada perusahaan dan tidak akan melakukan pemogokan lagi, dan semua masa kerjanya dihitung dari nol. Reaksi buruh jelas menolak tuntutan tersebut karena jelas merugikan. Sementara itu pihak Dirjen Binawas mengelurkan surat yang menyatakan bahwa buruh masuk kerja dan tidak perlu ada pernyataan. Atas sikap penolakan dari buruh, sorenya sekitar pkl.14.00 Wib soal masa kerja diralat oleh pengusaha tapi buruh masih tetap pada sikapnya menolak meminta maaf.

Tgl. 5 Mei ketika aksi dilanjutkan di pabrik. Pengusaha mendatangkan aparat kepolisian dari Polsek Cibitung dibawah komando Kapolsek Cibitung (Lettu Mulyono). Selain itu pengusaha menggunakan pihak pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Ganda Mekar Kecamatan Cibitung yaitu H. Samat untuk memprovokasi buruh dengan mengatakan : " Jangan sekali-kali mengganggu orang yang ingin bekerja kalau tidak mau berhadapan dengan masyarakat setempat" . Reparasi yang dilakukan oleh lurah ini sampai pada pemaksaan terhadap beberapa buruh di rumah masing2 agar menandatangani pernyataan sehingga 50 orang lebih buruh yang terdiri dari para sopir dan beberapa staf masuk kerja.

Tgl. 6 Mei 2000 Perusahaan mengluarkan pengumuman yang isinya bahwa surat pernyataan harus diserahkan paling lambat Tgl. 9 Mei 2000 Pkl. 12.00 Wib. Apabila sampai waktu tersebut tidak diserahkan maka akan dianggap mengundurkan diri.

Tgl. 7 Mei 2000 Buruh tetap bertahan di pabrik. Karena hari libur tidak melakukkan kegiatan apapun. Tgl. 8 Mei 2000 Lurah Ganda Mekar Cibitung H. Sarmat memberikan pengumuman di hadapan buruh yang isinya Buruh dianggap melanggar hukum karena mengganggu aktifitas pabrik. Kalau hal ini masih berjalan maka masyarakat setempat yang akan menyelesaikan dan berhadapan dengan buruh. Sikap lurah tersebut menyebabkan ketakutan pada buruh karena aparat polisi saja tidak melakukan tindakan apapun terhadap ancaman itu. pada pkl. 11.00 Wib.

Pengusaha pun mengeluarkan pengumuman bahwa bagi buruh yang belum tiga bulan masa kerja dianggap tidak lulus. Saat bersamaan pihak pengusaha dengan lurah mengadakan rapat yang isinya Bahwa lurah akan menggerakkan RT untuk mengedarkan dan memaksa buruh di rumahnya agar sekali lagi menandatangani surat pernyataan.

Tgl. 9 Mei 2000 pkl. 07.00 Wib. berdatangan aparat Polisi dengan perlengkapan rotan dan temeng bermaksud mengusir buruh agar keluar dari lingkungan pabrik. Ketegangan terjadi ketika semua buruh duduk diam sementara Kapolsek Cibitung Lettu. Muryono memberi ultimatum agar dalam waktu lima menit buruh harus sudah meninggalkan lingkungan pabrik. Bila tidak akan berhadapan dengan aparat kepolisian. Hal ini demi tegaknya hukum katanya dengan cara paksa aparat kepolisian berhasil mengusir buruh dari dalam pabrik.

Tg. 10 Mei 2000 buruh mendirikan tenda di depan gerbang untuk tetap bertahan. Ketika hujan datang dan melihat buruh kehujanan aparat polisi dan lurah menertawakan dan mengejek para buruh.

Tgl. 11 Mei 2000 aksi berjalan seperti biasa. Sekitar pkl. 13.00 Wib kurang lebih 50 orang buruh bergerak menuju LBH Jakarta untuk mengadukan nasibnya dan minta perlindungan. Pada hari yang sama, buruh sisanya tetap melakukan aksi dan bertahan di perusahaan.

pkl. 08.00 Wib, aksi berjalan seperti biasa. Sebagaian memasak, sebagian duduk-duduk dan kegiatan lainya.

Pkl. 12.00 Wib, sebagian buruh (sekitar 50 orang berangkat ke LBH-Jakarta), sementara yang lainnya tetap di perusahaan melakukan aksi mogok seperti biasa. Pkl.12.00 s/d 14.30 Wib, para buruh tetap melakukan aksi, sementara beberapa orang dipanggil oleh Kapten Budiono (Bimas Polres Bekasi) dan Letda Supriyanto (Bimas Polsek Cibitung) ke kantor SPSI yang berada di lingkungan perusahaan.

Pkl. 14.30 Wib, 2 buah mobil box perusahaan yang dikendarai oleh aparat polisi hendak dikeluarkan dari perusahaan. Para buruh mencegah dengan cara memblokir pintu gerbang karena merasa pihak perusahaan tidak sedikit pun menghiraukan para buruh. Para buruh menuntut bahwa pengiriman barang tidak dapat dilakukan sebelum pihak perusaan memenuhi tuntutan para buruh untuk berunding.

Pkl. 14.30 s/d 15.00 Wib, pihak aparat bersikeras untuk mengeluarkan mobil box perusahaan dari dalam perusahaan, tetapi tetap dihadang oleh buruhnya. Saat ini mulai terjadi dorong-mendorong antara aparat Polisi dari Polres Bekasi dengan para buruh. Buruh menghadangnya dengan membuat pagar betis dan saling bergandengan tangan. Aparat Polisi dengan peralatan lengkap seperti pentungan, Tameng dan Senjata mendorong barisan buruh sambil mulai melakukan pemukulan. Aparat Polisi antara lain; Agus Budianto, Benny dan Komandan Sudarto. S.

Pkl. 15.00 Wib, menghadap para buruh yang tetap bertahan, aparat mulai mengeluarkan tembakan secara langsung. Mendengar suara tembakan tersebut, para buruh yang terdiri laki-laki dan prempuan mulai ketakutan dan sebagian ada yang berlari menyelmatkan diri. Aparat tetap melakukan pengejaran dan penembakan sampai sejauh 200 meter. Akibat penembakan dan pemukulan tersebut 7 orang buruh mengalami luka-luka yaitu :

Jaelani luka di kepala.
Bambang luka tembak di bahu kiri (3 jahitan)
Wawan luka di kepala dan punggung.
Mujib luka tembak di pundak kiri (paling parah, peluru di dalam sehingga harus dioperasi.
Sapto luka tembak di tangan kiri.
Anjas luka di kening.
Asiah luka pada kaki kiri.
Tujuh orang buruh ini kemudian sempat dirawat di RS. Karya Medika Cibitung, dan menghabiskan biaya sekitar Rp. 500.000, yang ditanggung secara urung rembug oleh buruh, dan aparat kepolisian selaku pihak harusnya yang bertanggung jawab.

Catatan.

Sejak aksi tgl. 4 Mei 2000, pihak perusahaan sudah mengadirkan Polisi di lingkungan perusahaan untuk mengawasi para buruh yang sedang melakukan aksi mogok kerja.

Buruh menemukan bukti berupa "kas bon sementara" pemberian uang dari pihak perusahaan kepada Polisi untuk "biaya keamanan pabrik" (Rp.7.000.000), "pembelian komsumsi keamanan dan uang jasa" (Rp.3.000.000) dan untuk "Polres Bekasi" (Rp. 2.500.00), dengan nilai nominal sekurangnya Rp. 12,5 juta plus Rp.6.000 (belum termasuk yang tidak bisa dibuktikan) ini mengindikasikan adanya kerjasama dan kolusi antara perusahaan dengan aparat kepolisian dalam menangani aksi tersebut.

Pada saat hari H kejadian, Awen Harsono (Wakil Direktur) berada di Polres Bekasi, dan tetap bertahan di sana selama bentrokan terjadi.

Tindakan represif dan kekerasan ternyata masih mewarnai penangan kasus perburuhan di tanah air. Keterlibatan aktif dan pengusiran oleh aparat kepolisian terhadap pada buruh. Merupakan bentuk campur tangan dan intervensi aparat keamanan yang melanggar hukum. Atas tindakan represif, kekerasan, dan penembakan aparat polisi terhadap para buruh PT.Maspion tersebut LBH Jakarta dan Kontras telah menyatakan PROTES KERAS dan SANGAT MENGECAM cara-cara yang dilakukan ole perusahaan yang bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menangani permasalahan perburuhan. LBH Jakarta dan Kontras juga mengecam keras intervensi aparat polisi di dalam permasalahan perburuhan.

Demikian kronologis ini kami buat dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi modal utama (dan barangkali: satu-satunya) milik kami.

 

Jakarta, 12 Mei 2000

 

Tim Investigasi

Buruh-Buruh PT.Maspion Kencana &

LBH Jakarta



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,937 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org