Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN

Tgl terbit: Selasa, 26 Juni 2012

DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN
26 Juni 2012

Tanggal 26 Juni 1987 dimana Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia ditandatangani (Konvensi). Momen ini kemudian  diperingati sebagai Hari Internasional untuk Mendukung Korban-Korban Penyiksaan (International Day in Support of Victims of Torture), hal ini ditujukan untuk memberikan solidaritas kepada mereka yang pikiran, badan atau jiwanya pernah mengalami penyiksaan. Indonesia sebagai salah satu Negara peserta di konvensi ini, sudah sepantasnya turut serta mengambil bagian dalam perayaan yang dirayakan para pejuang anti penyiksaan sedunia ini. 

Hari ini, 26 Juni 2012, tepat  25 tahun semenjak konvensi ditandatangi dan 14 tahun silam Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut kedalam hukum Indonesia. Dengan usia  peraturan dimaksud, fakta menyatakan masih terjadi penyiksaan, padahal cita-cita dan semanagat dari konvensi dimaksud adalah zero tolerance. Selama Januari-April Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat ada 22 kasus penyiksaan dalam tahanan. Dari 22 kasus penyiksaan ini, 12 kasus dilakukan polisi, 5 kasus dilakukan petugas Rutan dan 4 kasus dilakukan tahanan lain. Catatan Kontras, Periode Juli 2011-Juni 2012 terdapat 86 dugaan peristiwa penyiksaan dengan jumlah 243 korban. Sementara itu untuk kategori dugaan pelakunya pada periode ini tercatat aparat Polri sejumlah 14 peristiwa, TNI sejumlah 60 peristiwa, dan sipir penjara sebanyak 12 peristiwa. Sementara menurut peneltian LBH Jakarta, Penelitian yang dilakukan LBH Jakarta, pada tahun 2008 di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat  83,65 % dari 367 responden menyatakan bahwa pada saat berada di tingkat kepolisian telah mengalami kekerasan, baik pada saat penangkapan dan pemeriksaan. Di tahun 2010, saat pemeriksaan : di wilayah Banda aceh terdapat 81,2 %; Lhoksumawe 86,7 %; Jakarta 65,3%; Makasar 67,1%, dan Surabaya 97,9%. Sedangkan tahun 2011 di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dimana 61% dari seluruh responden, mengalami penyiksaan fisik oleh Polisi pada saat penangkapan, 47% mengalami penyiksaan fisik pada saat pemeriksaan, 31% pada saat penahanan.

Maraknya kasus penyiksaan diperparah lagi dengan tidak ditempuhnya upaya hukum untuk mengkriminalisasi atau menghukum pelaku penyiksaan ditambah belum diratifikasi Optional Protokol Konvensi Menentang Penyiksaan sebagai sarana preventif untuk mencegah penyiksaan merupakan kondisi yang semakin memperburuk keadaan kasus-kasus penyiksaan. Mirisnya lagi, pelaku penyiksaan semakin melanggeng dengan karier yang cemerlang dan menduduki jabatan-jabatan strategis. Padahal pelaku penyiksaan yang menduduki  jabatan strategis akan mengfungsikan jabatannya untuk menghalang-halangi proses pertanggung jawaban agar tidak ditarik untuk diperiksa di Pengadilan Umum. Dan sebaliknya, perjuangan para korban penyiksaan untuk menuntut hak-haknya kepada Negara selama ini diabaikan, dan ini membuktikan matinya  keadilan bagi korban.

Atas hal tersebut, Maka Jaringan Anti Penyiksaan menyatakan :

  1. Hentikan seluruh bentuk penyiksaan saat ini juga;
  2. Meratifikasi Opsional Protokol Konvensi Anti Penyiksaan dan membuka akses terhadap setiap ruang tahanan pada seluruh tingkatan peradilan pidana;
  3. Membuat peraturan bahwa penyiksaan sebagai tindakan kejahatan;
  4. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pada peradilan umum;
  5. Memenuhi hak-hak korban seperti restitusi dan reparasi

Demikian kami sampaikan.

Hormat Kami.

Jaringan Anti Penyiksaan Indonesia (JAPI)

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,292 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org