Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penembakan Mahasiswa Nommensen Medan : "Waspadai Watak Otoritarian Orde Baru!&

Tgl terbit: Kamis, 04 Mei 2000

SIARAN PERS KontraS

No : 10/SP/KontraS/V/2000

 

Tentang

Penembakan Mahasiswa Nommensen Medan : "Waspadai Watak Otoritarian Orde Baru!"

 

Penembakan terhadap mahasiswa kembali terjadi. Kali ini peristiwa itu menimpa mahasiswa Universitas Nommensen, di Medan. Tentu kita masih ingat bahwa peristiwa serupa pernah terjadi di beberapa kampus lainnya di Indonesia sejak rezim Soeharto masih berkuasa. Dan kita juga tidak lupa tertembaknya Moses Gatut Kaca di UGM Yogyakarta , Elang Mulia Lesmana dan tiga rekannya dalam Tragedi Trisakti. Disusul dengan Semanggi I yang mengakibatkan 5 mahasiswa tewas, Yun Hap dalam Semanggi II. Juga di Universitas Bandar Lampung yang menewaskan Yusup Rizal. Bahkan menyusul di Palembang, Meyer Ardiyansah yang meninggal pada saat unjuk rasa menentang dwifungsi ABRI, 5 Oktober 1999.

Menengok peristiwa yang baru terjadi di Universitas Nommensen, dan sedikit refleksi terhadap beberap kasus diatas, tentunya hal ini jelas menunjukkan belum adanya perubahan penanganan unjuk rasa yang lebih baik dari aparat keamanan, dan ini juga sekaligus membuktikan ketidakprofesionalan aparat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyerbuan yang disertai dengan penembakan ke dalam areal kampus ini merupakan suatu bentuk penanganan unjuk rasa yang belum berubah dari watak dan karakter represif Orde Baru yang otoriter.

Apapun alasannya, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Banyaknya kasus yang terjadi tersebut serta proses hukum itu sendiri yang belum jelas, seharusnya dijadikan cerminan bagi aparat dalam menciptakan keamanan dan mendorong penegakan hukum yang adil dan berkemanusian terhadap seluruh masyarakat.

Sekilas Kejadian

Bermula dari aksi solidaritas maasiswa Nommensen yang menuntut pembebasan temannya. Panel Pakpaan, dari sangkaan pengedar judi toto gelap. Aksi yang berlangsung di depan Mapolda Sumut tersebut berakhir dengan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa. Sekitar 15 mahasiswa ditangkap dalam kejadian tersebut. Aksi yang menurut rencana akan dilanjutkan ke Kejati Sumut itu dibatalkan, dan ternyata tidak sebatas itu saja, mahasiswa yang telah kembali ke kampus masih saja dikejar, bahkan berakhir dengan tewasnya 2 mahasiswa serta 36 mahasiswa lainnya luka-luka dan 1 orang diduga hilang (menurut laporan KontraS Sumatera Utara). Hal ini terjadi akibat disanderanya 2 orang polisi, yaitu Sertu (Pol) Herman dan Sertu (pol) Ngalau Surbakti. Mahasiswa menyandera 2 polisi tersebut, sebagai alat untuk menukar ke 15 mahasiswa yang ditahan pada aksi di depan Mapolda Sumut sebelumnya.

Usaha pembebasan yang dilakukan oleh aparat terhadap kedua temannya tersebut membuat mahasiswa kalang kabut, karena dilakukan dengan penembakan kearah mahasiswa didalam kampus. Sedangkan sebagian polisi lainnya menembaki dari luar kampus. Dan mahasiswa melakukan perlawanan dengan melempari kearah aparat yang telah melakukan pengrusakan terhadap semua tempat di areal kampus, termasuk tindakan kekerasan terhadap seorang suster perawat kesehatan yang tengah berada di klinik.

Respon KontraS

Dengan meliat pola atau cara penanganan yang dilakukan aparat keamanan tersebut, maka KontraS menyatakan sikap, desakan sekaligus tuntutan sebagai berikut :

Mengutuk dan memperotes keras tindakan aparat keamanan tersebut yang jelas tidak menghormati nilai-nilai kemanusian, dan hal ini semakin membuktikan tidak ada suatu kemajuan yang lebih baik dalam menangani unjuk rasa dibanding masa sebelumnya. Sebaliknya justru semakin memperburuk citra dan kredibilitasnya di mata masyarakat.

Bahwa alasan kesalahan prosedur yang diemukakan oleh Kapolda Sumut Brigjend. (Pol) Sutanto, sama sekali tidak dapat diterima, karena pada dasarnya pernyataan tersebut sangat tidak menyentuh subtansi persoalan yang sebenarnya, terutama menyangkut nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan hal ini cenderung menunjukkan indikasi ingin mengelak dari tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi.

Bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, seharusnya tidak dibangun dengan metode kekerasan yang dipaksakan dengan mengabaikan profesionalitas, karena hal ini justru hanya akan menciptakan keamanan dan ketertiban yang semu.

Bahwa peristiwa tersebut harus diikuti proses hukum yang segera dan sungguh-sungguh melalui peradilan yang adil dan jujur, agar tidak ada celah yang akan digunakan pihak tertentu yang bermaksud menghalangi proses pengungkapan kasus.

Mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Tim Hukum dan Pencari Fakta Insiden Berdarah Noomensen tentang tuntutan pencopotan terhadap Kapolda Sumut, Kapoltabes seta Komandan Lapangan yang memerintahkan penyerangan ke kampus nommensen, sebgai awal proses hukum pengungkapan kasus tersebut.

Bahwa peristiwa penembakan mahasiswa di Medan tersebut bukan mustahil merupakan suatu pemantangan kondisi bagi arus balik rezim orde baru otoritarian.

Menuntut pemerintah untuk membenai pelaksanaan dan perlidungan HAM melalui minimalisasi lembaga represif yang ada.

Menurut pemerintah untuk bertindak tegas dalam proses hukum terhadap kasus kekerasan dan pelaggaran HAM, mengingat banyaknya peristiwa semacam ini yang terjadi, bahkan sampai saat ini belum ada penyelesaian hukum yang benar, melalui peradilan yang jujur, adil dan independent.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai sebuah respon dan kepedulian terhadap persoalan kemanusian di Indonesia .

Jakarta, 4 Mei 2000

Badan Pekerja KontraS

Munarman, SH.

koordinator



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,977 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org