Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.

Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012

Kepada Yang Terhormat
Amir Syamsuddin
Menteri Hukum dan HAM RI
Di Tempat

Semoga Bapak selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas,

KontraS dan IKOHI yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa serta AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance), Amnesty International dan tamu luar biasa, Mr. Jeremy Sarkin (Professor Universitas Afrika Selatan) mendesak pemerintah Indonesia khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang hingga kini masih berjalan.

Ratifikasi terhadap Konvensi tersebut penting dilakukan mengingat hal ini telah menjadi satu rekomendasi utuh yang dikeluarkan oleh Pansus DPR RI untuk Orang Hilang pada tahun 2010 lalu. Meratifikasi konvensi ini menjadi satu cara untuk mencegah keberulangan atas tindakan penghilangan orang secara paksa di kemudian hari dan menjadi mekanisme koreksi terhadap praktek penghilangan paksa. Tindakan penghilangan paksa telah terjadi sejak tahun 1965 hingga puncaknya di tahun 1997/1998. Praktek ini juga terjadi di wilayah-wilayah konflik seperti Aceh, Papua dan Timor Leste. Fakta menunjukkan bahwa tindakan penghilangan secara paksa tersebut masih tetap terjadi di beberapa sektor isu seperti konflik sumberdaya, konflik tanah dan militer dan beberapa kasus individu lainnya.

Pemerintah hendaknya memberikan perhatian terhadap hal ini. Respon dari beberapa delegasi Negara-negara anggota PBB di sidang Universal Periodic Review putaran kedua 2012 kemarin menunjukkan adanya dukungan internasional terhadap pemerintah untuk meratifikasi konvensi ini. Kami menyambut baik respon pemerintah yang menerima seluruh rekomendasi dari Kelompok Kerja Universal Periodic Review terhadap rencana meratifikasi konvensi ini. Kami meminta hal ini dapat menjadi agenda prioritas dan diintegrasikan dalam rancangan aksi HAM nasional 2011-2014.

Secara khusus, kami meminta Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi lebih jauh atas klausul-klausul penting yang terdapat dalam Konvensi tersebut ke dalam hukum nasional, mengingat klausul penting dan khusus terkait kejahatan tindakan penghilangan secara paksa belum diatur dalam hukum nasional Indonesia. Harmonisasi juga perlu dilakukan terhadap berlakunya peraturan perundang-undang lain yang memiliki sinergisitas atas kejahatan penghilangan secara paksa seperti UU intelijen, RUU Rahasia Negara, revisi KUHP, revisi RUU Peradilan Militer dan peraturan relevan lainnya. Jika belum ada kejelasan dari proses revisi KUHP,  maka Pemerintah juga perlu mempertimbangkan adanya terobosan hukum untuk mengkriminalkan praktek penyiksaan sebagai tindakan kriminal yang dapat diatur dalam peraturan tersendiri. 

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 06 Juni 2012

Haris Azhar (KontraS)-Mugiyanto(IKOHI)-Aileen D Bacalso(AFAD)-Marek M(Amnesty International)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,439 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org