Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Komnas HAM menyatakan Peristiwa 1965/1966 adalah Pelanggaran HAM berat

Tgl terbit: Senin, 04 Juni 2012

Mendesak Komnas HAM menyatakan Peristiwa 1965/1966 adalah Pelanggaran HAM berat

Hari ini, 4 Juni 2012 Komnas HAM kembali menyelenggarakan sidang paripurna yang salah satu agendanya adalah membahas hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM untuk peristiwa 1965/1966. Hasil sidang paripurna menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua korban peristiwa 1965/1966 mengingat peristiwa ini sudah terjadi lebih dari 47 tahun tanpa penyelesaian. Puluhan korban 1965/1966 yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta sedianya mendatangi Komnas HAM untuk mendengarkan secara langsung hasil keputusan yang diambil dalam sidang paripuna Komnas HAM.

Kedatangan korban 1965/1966 yang notabene sudah berusia lanjut ke Kantor Komnas HAM semata-mata karena masih adanya harapan terhadap Komnas HAM untuk membuktikan bahwa terdapat dugaan pelanggaran HAM berat atas peristiwa 1965/1966. Meski semakin hari harapan tersebut mulai terkikis akibat ketidakprofesionalan Komnas HAM dalam menangani peristiwa ini.

Selama 4 tahun bekerja, Tim Penyelidik Komnas HAM sudah berulang kali menunda mengumumkan hasil penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966. Tercatat sudah lima kali sidang paripurna digelar tanpa hasil. Berlarut-larutnya proses ini tidak saja mengabaikan hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum tetapi juga menunjukkan ketidakprofesionalan Komnas HAM dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Menjelang berakhirnya masa periode Komnas HAM, kami menuntut Komnas HAM agar tidak bermain-main dengan janjinya untuk segera menyelesaikan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas Komnas HAM akan turut dipertanyakan seiring dengan ketidakseriusannya untuk menunda mengumumkan hasil penyelidikan Komnas HAM. Apalagi beberapa Komisioner diantaranya kembali mendaftar menjadi anggota Komisioner periode berikutnya sehingga pengabaian terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dapat menjadi preseden yang buruk bagi kerja-kerja Komnas HAM ke depan.

Atas dasar itu, kami mendesak Sidang Paripurna :

  1. Tidak lagi menunda sidang paripurna yang membahas hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966
  2. Segera mengumumkan hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966
  3. Menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965/1966
  4. Menindaklanjuti hasil penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 dengan merekomendasikan Presiden untuk mengeluarkan kebijakan rehabilitasi bagi korban 1965/1966 dan menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia kepada Jaksa Agung

Jakarta, 4 Juni 2012

Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Kemanusiaan 1965/1966
Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB)
Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 1965 (YPKP 65)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
International Center for Transitional Justice (ICTJ)
PEC (People's Empowerment Consortium)



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,620 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org