Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan

Tgl terbit: Jumat, 03 Februari 2012

Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh
Menolak Keterlibatan TNI dan POLRI dalam Sengketa Perburuhan

Seperti menjadi tradisi, setiap pergantian tahun, kaum buruh dan pengusaha selalu berselisih soal kenaikan upah buruh melalui mekanisme penentuan Upah Minimum Kota/Propinsi. Mekanisme ini ditentukan melalui Dewan Pengupahan. Tahun ini perselisihan tersebut makin tajam hingga berujung pada aksi dan mogok buruh, sementara disisi lain kalangan pengusaha melakukan perlawanan hukum menggugat penetapan upah ke PTUN.

Sejak bertahun-tahun kaum buruh menuntut kenaikan upah sesuai standar hidup layak, sementara kalangan pengusaha terus berusaha mengakumulasi keuntungan dan mengambil keuntungan dari politik upah murah yang dipromosikan Pemerintah SBY-Boediono sebagai rangsangan investasi di Indonesia. Walau pemerintah SBY-Boediono mengklaim iklim investasi Indonesia cerah dengan predikat investment grade dibarengi indikator ekonomi yang dikatakan tahan dari guncangan krisis global, namun tak mampu menjawab tuntutan kaum buruh untuk memperoleh upah layak.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi 7 standar pokok perburuhan dan instrumen-instrumen hak asasi manusia, langkah-langkah yang dilakukan kaum buruh dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan upah yang layak wajib dihargai dan dijamin pelaksanaannya. Apa yang dilakukan kaum buruh sekarang ini adalah hak konstitusional dan bentuk pengejawantahan dari hak untuk berserikat dan berorganisasi, hak untuk mendapat upah layak dan hak untuk melakukan aksi mogok.

Munculnya reaksi yang berlebihan dari para pejabat dan pengusaha atas aksi yang dilakukan kaum buruh Bekasi yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2012 dan juga rencana aksi buruh Tangerang pada minggu kedua Februari 2012 memperlihatkan bahwa artikulasi dan aspirasi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya berada dalam ancaman kriminalisasi. Pemerintah SBY-Boediono terlihat lepas tangan dalam persoalan ini dan bahkan cenderung memihak pengusaha dengan menghembus-hembuskan isu bahwa investasi asing akan lari karena aksi buruh. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang seharusnya memiliki kewajiban memastikan pemenuhan hak buruh tidak memiliki kemampuan dan kewibawaan untuk menjalankannya karena lebih banyak disibukkan menangkis tuduhan skandal korupsi yang membelitnya.

Dalam kenyataan, praktek suap dan birokrasi yang berbelit, serta besarnya biaya siluman (termasuk didalamnya biaya keamanan) yang sebenarnya membebani biaya produksi. Ini salah satu penyebab mengapa upah buruh harus ditekan serendah mungkin.

Kecenderungan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam sengketa perburuhan. Bahkan Panglima KODAM Jaya, Mayjend TNI Waris mengancam akan merepresi aksi buruh. Menurut berbagai media massa, Pangdam Jaya bahkan menyatakan untuk memukul mundur dan akan mewakafkan nyawanya jika para pendemo melakukan penjarahan dan pemblokiran jalan tol. Tidak hanya mengancam secara lisan, KODAM Jaya (bersama POLDA Metro Jaya) bahkan melakukan show a force dengan menggelar apel kesiapsiagaan TNI-Polri mengantisipasi aksi buruh Tangerang.

Sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Pangdam Jaya ini adalah sikap yang tidak pantas, tidak tepat dan patut dikecam. Aksi buruh dalam menuntut hak-haknya adalah bagian dari hak konstitusional warga. Apalagi dalam status damai atau tertib sipil dan dalam kondisi aksi yg damai dimana tidak ada eskalasi yang secara nyata akan mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu tidak bisa dibenarkan adanya pelibatan TNI dalam mengatasi aksi buruh itu.

Kembalinya campurtangan TNI dan POLRI dalam sengketa perburuhan merupakan setback (kemunduran drastis) dari proses reformasi TNI/POLRI yang memang belum tuntas dan ancaman terhadap supremasi sipil dan demokrasi. Tak terhindarkan adanya kesan bahwa kehadiran TNI-Polri dalam sengketa perburuhan (dan juga sengketa agraria) lebih cenderung menjadi pengaman operasi investasi ketimbang menjadi pelindungan masyarakat dan kedaulatan bangsa. Ini merupakan pemihakan negara kepada keserakahan modal.

Belum hilang dari ingatan kita ketika aksi mogok para buruh PT. Freeport Indonesia dihadapi dengan represi dari pihak Polri yang ternyata memperoleh “imbalan” dari PT. Freeport Indonesia.

Pada masa Orde Baru, campurtangan TNI-Polri dalam sengketa perburuhan selalu menjadi gugatan masyarakat internasional dan selalu dipertanyakan dalam Sidang ILO. Kasus Marsinah, buruh perempuan yang diculik dan dibunuh oleh aparat militer (TNI) karena memperjuangkan hak-haknya hingga kinipun belum bisa menyeret otak pelakunya.

Atas dasar situasi tersebut, kami Koalisi masyarakat Sipil untuk Hak Buruh menyatakan sikap:
1. Mendukung gerakan buruh untuk menuntut upah yang layak
2. Mengecam dan menolak keterlibatan TNI-Polri dalam sengketa perburuhan dan meminta Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi TNI menegur dan menindak sikap Pangdam Jaya Mayjend Waris yang arogan dan anti demokrasi.
3. Negara harus segera menghilangkan faktor-faktor penyebab ekonomi biaya tinggi seperti suap, biaya birokrasi dan biaya-biaya siluman yang menyebabkan upah buruh tetap rendah.
4. Negara harus menjamin kebebasan berorganisasi dan berekpresi bagi organisasi buruh dan organisasi tani serta menghentikan semua skenario untuk memberangus kebebasan sipil
5. Menyeruan kepada semua pihak, khususnya kaum pengusaha untuk tidak menghalangi hak buruh untuk berserikat dan hak mogok.
6. Menyerukan kepada seluruh organisasi buruh, organisasi tani dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk bangkit dan bersatu menghadapi rezim antirakyat dan promodal asing.

Jakarta, 3 Februari 2012

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh
INFID, Migrant CARE, Demos, Imparsial, ELSAM, ICHS, KRHN, SARI Solo, LBH APIK Semarang, LIPS Bogor, ICW, PRP, IDEA Yogya, YPHA, KAPAL Perempuan, Ma’arif Institute, Komisi HAK KWI, WALHI, KruHA, Perkumpulan Prakarsa, Transparency International Indonesia, Institut Hijau Indonesia, Wahid Institute, KBRD, Praxis, Perempuan Mahardika, YLBHI, HRWG. FNPBI, KontraS

Didukung serikat-serikat buruh: KSN, GSBI, IUF, FSPM, FSPMI, IMWU Netherland



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,478 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org