Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
3 Tahun Penyelidikan Peristiwa 1965/1966; Jangan Tunda lagi Laporan Hasil Penyelidikan

Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2012

3 Tahun Penyelidikan Peristiwa 1965/1966;
Jangan Tunda lagi Laporan Hasil Penyelidikan

Penundaan penyelesaian dan pengesahan hasil laporan penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 secara berulang-ulang menunjukan Komnas HAM tidak mempunyai itikad serius dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Berlarut-larutnya penyelesaian laporan hasil penyelidikan tidak saja mempermainkan hukum itu sendiri tetapi juga mempermainkan akal sehat korban peristiwa 1965/1966 yang telah berusia lanjut.

Peristiwa 1965/1966 telah mengakibatkan terjadinya tindakan kekejian dan kekejaman berupa pembunuhan, penyiksaan, penahanan, pengasingan, pemerkosaan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, pengusiran, kerja paksa, pemecatan, pengambilalihan hak – hak properti, pelarangan pulang ke Indonesia dan sejumlah tindakan diskriminatif lainnya. Sejumlah sumber menyebutkan ribuan hingga jutaan orang menjadi korban akibat peristiwa 1965/1966.

Komnas HAM menyebutkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 357 saksi korban dari beberapa wilayah. Tetapi terhitung 3 tahun sejak Mei 2008 – Januari 2012 Komnas HAM belum memberikan pertanggungjawaban hasil laporan penyelidikan tersebut. Sidang Paripurna Komnas HAM dua kali menunda mengesahkan dan mengumumkan laporan hasil penyelidikan (5-6 Juli 2011 dan 9-10 Agustus 2011), dengan alasan berkas penyelidikan masih belum lengkap sehingga belum dapat diambil keputusan. Pada 9-13 Januari 2012, Komnas HAM kembali menggelar Sidang Paripurna untuk membahas laporan hasil penyelidikan peristiwa 1965/1966 namun hingga kini belum ada informasi mengenai hasil laporan.

Penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 adalah mandat kerja Komnas HAM yang diatur secara hukum dalam pasal 18 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sejumlah alasan yang dikemukakan Komnas HAM baik mengenai persoalan formil ataupun materil dalam hasil laporan seharusnya tidak menjadi alasan yang berlarut - larut bagi Komnas HAM untuk terus menunda laporan penyelidikan sampai dengan 3 tahun, karena kerja penyelidikan adalah kerja pro justisia yang diatur secara hukum yang juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan pada sejumlah persoalan diatas, kami menuntut mendesak Komnas HAM untuk:

  1. Mengumumkan segera secara resmi hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM kepada publik, khususnya kepada korban peristiwa  1965/1966
  2. Menyatakan bahwa peristiwa  1965/1966 adalah peristiwa pelanggaran HAM berat
  3. Meneruskan hasil penyelidikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
  4. Menjadikan hasil penyelidikan pro justisia peristiwa 1965/1966 sebagai rujukan untuk pemberian rehabilitasi, pemulihan dan untuk upaya – upaya pengungkapan kebenaran.

Jakarta, 17 Januari 2012

Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966
Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB)
Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 1965 (YPKP 65)
Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)
Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI)
Paguyuban Mei 1998
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)
International Center for Transitional Justice (ICTJ)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,132 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org