Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
BURUK, Kondisi HAM di Nusa Tenggara Timur

Tgl terbit: Rabu, 04 Januari 2012


Refleksi Akhir Tahun 2011
Kondisi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
di Nusa Tenggara Timur. â€œBURUK, Kondisi HAM di Nusa Tenggara Timur”

Tahun 2011 telah berakhir. Tahun yang diawali dengan harapan akan perubahan menuju penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih baik. Harapan akan jaminan keselamatan rakyat dalam kehidupan yang sejahtera di propinsi tercinta, Nusa Tenggara Timur. Tetapi, dipenghujung tahun ini, kami, Koalisi Masyarakat Sipil NTT, masih memperjuangkan dan mengkritisi berbagai perkembangan yang belum memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kesejahteraan.

Kami mencatat bahwa ditengah situasi tersebut penguatan mekanisme perlindungan HAM justeru tidak menjadi agenda penting. Malahan produksi kebijakan cenderung menghadirkan corak yang represif meski prinsip HAM sekilas dipertimbangkan.

Penyingkiran agenda-agenda HAM oleh pemerintah daerah maupun DPRD diperparah dengan sikap para pejabat daerah yang masih diskriminatif, mengabaikan hak-hak kelompok masyarakat adat, masyarakat rentan dan perlindungan berlebihan pada kelompok investasi dan terus berlanjutnya politik korupsi yang berdampak serius terhadap HAM.  Kepentingan politik jauh lebih dominan dibandingkan dengan upaya untuk menegakan HAM, hukum dan konstitusi.

Memburuknya jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM diteruskan dalam tingkat yang lebih operasional dan implementatif, mulai dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam, mutasi, kebijakan anggaran, penanganan human trafficking dan lain sebagainya. Meski kondisi HAM semakin buruk (Ekosok maupun sipil politik), pemerintah saat ini tampaknya semakin pandai dalam menyembunyikan kondisi HAM sesungguhnya sebagai bagian dari politik Pencitraan.

Secara khusus, kami merefleksi 6 tema pokok yang patut menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah sebagai pengelola negara dan pembuat kebijakan. 6 tema tersebut adalah:

  1. Perdagangan manusia (human trafficking);
  2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  3. Kekerasan terhadap warga negara oleh aparat negara;
  4. Pemberantasan Korupsi;
  5. Kekerasan terhadap pekerja media massa;
  6. Konflik sumber daya alam;

 Perdagangan Manusia

Pokok †pokok keprihatinan dan refleksi:

  • Masalah perdagangan manusia cenderung diabaikan dalam penanganannya Kecuali bila ada publikasi yang luas dari media. Data per Nopember 2011, terdapat 3,998 kasus perdagangan manusia (data PIAR dan Riset Media Tempo tahun 2011). Walaupun sudah ada kebijakan, gugus tugas serta RAN Pemerintah untuk perdagangan manusia, tetapi sifatnya hanya seremonial dan proyek. Tidak heran, sampai saat ini belum ada satupun kasus perdagangan manusia yang diselesaikan sesuai dengan amanat UU 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
  • Walaupun urusan perdagangan manusia adalah masalah yang serius dan kompleks, tetapi tidak ada alokasi anggaran dan program khusus pemerintah yang fokus pada urusan ini. Ini menunjukkan minimnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan menghentikan perdagangan manusia, betapapun banyaknya kasus di NTT.
  • Dalam hal kasus †kasus TKI, PJTKI yang adalah salah satu sumber masalah, justru tidak tersentuh hukum dan tidak dituntut untuk bertanggungjawab. Ini bisa ditelusuri lebih jauh, dimana dalam beberapa kasus, aparat keamanan negara seperti anggota TNI turut menjadi sumber masalah.
  • Ketidakseriusan penanganan masalah ini secara hukum, menunjukkan pengabaian oleh polisi sebagai aparat penegak hukum. Pengabaian adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Tuntutan:

  • Pemerintah wajib dan serius menyelesaikan semua kasus terkait perdagangan manusia dan memastikan bahwa hal ini tidak terjadi lagi. Secara khusus menertibkan dan menindak tegas PJTKI dan aparat yang memback up proses ini.
  • Aparat penegak hukum serius melakukan penindakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia dengan mengutamakan penggunaan instrument UU nomor 21 tahun 2007 selain KUHP.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Pokok †pokok keprihatinan dan refleksi:

  • Tujuh tahun setelah pengesahan UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta Peraturan Pemerintah tentang pemulihan, implementasi keduanya belum berjalan maksimal, walaupun banyak kasus yang membutuhkan penegakkan UU dan PP ini. Kerjasama lintas sektoral yang menjadi tulangpunggung penyelesaian kasus †kasus KDRT tidak berjalan dengan baik (Data dampingan Rumah Perempuan: 180 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2011).
  • Walaupun sudah ada usaha †usaha penyelesaian damai oleh polisi, tetapi tidak ada mekanisme kontrol implementasi perjanjian damai. Dampaknya adalah, kasus KDRT cenderung berulang kembali setelah damai di polisi.
  • Bagi media massa, issue perempuan dan anak secara khusus masih belum mendapatkan dukungan yang proporsional dan tidak semarak publikasi tentang politik lokal atau korupsi. Selain itu, tidak jarang media massa pun melakukan kekerasan juga terhadap korban, yakni dengan menyebutkan identitas lengkap korban dalam pemberitaan dan menyebabkan korban makin tersudut.

Tuntutan:

    • Aparat penegak hukum wajib menuntaskan semua kasus Kekerasan terhadap perempuan dan Anak  sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan dan penegakan HAM.
    • Aparat penegak hukum harus berani mengambil terobosan hukum dengan mengintegrasikan berbagai instrument hukum (konvensi International CEDAW, dll).
    • Para pekerja media perlu meningkatkan kapasitas dan sensitivitas dalam pemberitaan media terkait dengan issue Perempuan dan Anak.

Kekerasan Terhadap Warga Negara oleh Aparat Negara

Pokok †pokok keprihatinan dan refleksi:

  • Di seluruh wilayah NTT, banyak kasus kekerasan oleh aparat negara, dalam hal ini polisi dan tentara, berupa salah tangkap, intimidasi, penyiksaan dan pembunuhan diluar prosedur.
  • Meningkatnya kehadiran militer di Timor Barat karena alasan perbatasan dan lain-lain, menjadi salah satu sebab kunci meningkatnya kekerasan oleh militer di wilayah perbatasan dan berbagai ranah publik.
  • Pengadilan militer sebagai mekanisme proses hukum terhadap pelaku kekerasan dari aparat militer makin menjauhkan kontrol sipil terhadap proses mendapatkan rasa adil ini.
  • Banyak juga praktek penyalahgunaan wewenang untuk melindungi para pelaku kekerasan dari militer, dalam bentuk pengalihan status kasus dari kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi pelanggaran kode etik semata. Sehingga para pelaku kekerasan tidak mendapat hukuman yang setimpal dan tidak mengalami efek jera.

Tuntutan:

Mendesak dan mengingatkan pemerintah untuk mengkaji kembali urgensi dan dampak kehadiran militer (TNI) di NTT, baik untuk alasan keamanan perbatasan maupun perluasan komando territorial.

  • Mendesak lahirnya mekanisme peradilan militer yang terbuka dan transparan serta dapat diakses public sehingga para pelaku mendapat hukuman setimpal dan  mengalami efek jera.

Pemberantasan Korupsi

Pokok †pokok keprihatinan dan refleksi:

  • Korupsi bisa dikonstruksikan sebagai pelanggaran HAM, karena menghambat kewajiban negara untuk melindungi warganya, dan menyebabkan warga tidak dapat menikmati hak-haknya, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Bila dideretkan, maka seluruh upaya mencapai kesejahteraan rakyat sudah dirongrong korupsi, sebut saja: pengadaan traktor, pengadaan pupuk, pengadaan kapal ikan, bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan, dana BOS untuk pendidikan, dan sebagainya.
  • Ada banyak kasus korupsi di NTT yang tidak ditindaklanjuti secara baik oleh aparat penegak hukum. Bahkan yang sudah cukup tua dan berulangtahun di tahap penyidikan seperti kasus SARKES, ataupun yang masif di banyak kabupaten dan juga tingkat propinsi seperti BANSOS.
  • Patut disayangkan bahwa pelapor kasus korupsi (whistle blower) justru sering dijadikan tersangka pertama, atau dilaporkan balik sebagai pencemaran nama baik tanpa membuktikan terlebih dahulu dugaan korupsi. Ini menurunkan keberanian untuk mengungkapkan kasus korupsi.
  • Berbagai keprihatinan diatas berakar pada kinerja aparat penegak hukum yang tidak maksimal bahkan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.
  • Media massa pun, yang diharapkan sebagai pilar ke-4 demokrasi, masih melakukan tebang pilih dalam pemberitaan dan advokasi kasus korupsi.

Tuntutan:
Dalam tahun 2012, penanganan kasus †kasus korupsi difokuskan pada:

  • Perlindungan bagi pelapor kasus, aktivis anti korupsi yang melakukan advokasi dan pekerja pers yang mempublikasikan kasus, agar makin banyak kasus bisa dibawa ke proses hukum dan dalam kontrol publik.
  • Pendalaman terhadap kasus korupsi yang telah berulangtahun lama dalam tahap penyidikan;
  • Pendalaman dan lebih transparan dalam penanganan kasus †kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah secara langsung.
  • Aparat penegak hukum hendaknya menjadikan penyelesaian kasus †kasus korupsi secara tegas dan adil sebagai tonggak positif untuk memperbaiki citra institusi penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan.

Kekerasan Terhadap Media
Pokok †pokok keprihatinan dan refleksi:

  • Kekerasan terhadap Jurnalis makin menjadi keprihatinan, terutama ketika kekerasan tersebut dilatarbelakangi oleh pemberitaan sang Jurnalis tentang korupsi di wilayahnya (misalnya di Rote Ndao dan di Kota Kupang). Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat, kekerasan paling banyak dialami jurnalis di Rote Ndao (6 kasus) dan semuanya terkait dengan pemberitaan tentang korupsi.

Tuntutan:

    • Demi penegakan demokrasi, Negara khususnya pejabat public dan aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan bagi Jurnalis dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Khusus untuk kasus Kekerasan terhadap Wartawan di Rote Ndao, kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
    • Mendesak para Jurnalis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

Konflik Sumber Daya Alam

  • NTT dilanda oleh investasi sektor pertambangan secara besar-besaran, berdasarkan data WALHI NTT terdapat 307 Kuasa Pertambangan dan izin Usaha Pertambangan (KP dan IUP) di NTT. Hampir di semua Kabupaten di NTT, dari ujung timur sampai barat, selatan sampai utara, menjamurlah pertambangan.
  • Maraknya Kebijakan dan program pembangunan yang merampas Hak masyarakat adat terhadap tanah, hutan, gunung dan sumber air. Telah menghasilkan protes rakyat yang meluas, konflik dan kekerasan serta perusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam.
  • Berbagai konflik yang terkait dengan sumber daya alam praktis tidak menjadi agenda utama pembenahan hukum dan penegakan HAM di NTT.
  • Invenstasi pertambangan di NTT ternyata tidak pernah membawa dampak kesejahteraan secara signifikan pada masyarakat, tetapi sebaliknya kerusakan permanen yang berdampak pada hilangnya sumber-sumber hidup masyarakat. Tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan.  Tidak ada cerita bahwa pertambangan meningkatkan PAD. Umumnya roda ekonomi masyarakat lingkar tambang hanya berjalan selama pertambangan masih ada, sekitar 10-15 tahun.

Tuntutan:

    • Mendesak dilakukannya Morotarium pertambangan di NTT sehingga memberi ruang bagi proses  evaluasi dan  design ulang terhadap strategi pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat di NTT.
    • Mendesak Pemerintahan Pusat dan Daerah untuk segera mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan terhadap Hak Masyarakat Adat maupun kelestarian pulau-pulau di NTT dari serbuan investasi dan kebijakan yang merusak sumber daya alam.
    • Mendesak pemerintah provinsi dan daerah/kota untuk segera mengevaluasi kembali investasi sektor pertambangan sekaligus serius mengurus sektor-sektor yang secara real terbukti mensejahterakan rakyat.
    • Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap siapapun termasuk aparat pemerintah dan pejabat public yang melanggar UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara.

Penutup

Membaca dan menganalis serta merefleksi kondisi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Nusa Tenggara Timur maka kami koalisi masyarakat sipil NTT menyimpulkan bahwa kondisi HAM di NTT, BURUK.

Kupang, 4 January 2012

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan HAM NTT

PIAR NTT, Perkumpulan CIS TIMOR, Perkumpulan PIKUL, Rumah Perempuan Kupang
KONTRAS NUSA TENGGARA, BP PEMUDA GMIT SINODE, LBH APIK NTT
Yayasan CEMARA Kupang, NTT Policy Forum, AJI Kupang, WALHI NTT
Kampanye WE CAN NTT, Ir. Sarah Lery Mboeik, Pius Rengka, SH, MSC
Gadrida Djukana, Yuliana Ndolu

 Kontak Person: Sarah Lery Mboeik (085219266355) atau Winston Neil Rondo (0811383960)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,465 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org