Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Perkembangan Situasi Di Aceh dan Perlunya Segera Gencatan Senjatan

Tgl terbit: Senin, 28 Februari 2000

SIARAN PERS KONTRAS

Nomor : 02/SP/KontraS/I/2000

Tentang

Perkembangan Situasi di Aceh dan Perlunya Segera Gencatan Senjata Sebagai

Prasyarat Untuk Penyelesaian Persoalan Aceh

 

Memasuki abad baru ini, ternyata situasi dan kondisi di Aceh tidak menunjukkan perubahan baru kearah penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia. Dari data-data yang berhasil dihimpun KontraS justru terlihat peningkatan skala kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh. Dari cattatan kami kategorikan kekerasan ini adalah beruapa pembunuhan kilat di luar proses hukum (extra judicial killing/sumaary excecution), penghilangan orang secara paksa/penculikan (dissapperenance involuntary), penyiksaan (torture), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (arbitary arrest) maupun perampasan dan perusakan harta benda.

Dari kejadian-kejadian tersebut kami melihat bahwa hal ini merupakan inkonsistensi sikap pemerintah RI dalam penyelesaian kasus Aceh. Pada satu sisi Pemerintahan Gus Dur menyatakan akan melakukan pendekatan non-Militer dalam penambahan pasukan milter terus dilakukan dilapangan. Hal ini justru mengakibatkan peroalan Aceh yang memang sudah kompleks menjadi semakin rumit.

Selain itu juga faktor yang menambah rumitnya persoalan Aceh adalah upaya-upaya saling melakukan balsa dendam antara TNI/POLRI dan GAM, dalam setiap kontak senjata yang justru banyak mengorbankan sipil Aceh.

Dalam pandangan KontraS sikap-sikap dan tindakan aparat keamanan yang berakibat makin rumitnya persoalan dan penyelesaian kasus Aceh adalah :

1. Perluasan Wilayah Konflik.
Dibandingkan dengan masa-masa perberlakuan Daerah Operasi Militer (1989-1998) sampai kuartal pertama 1999, dalam masa-masa seterusnya wilayah konflik dan kekerasan berkembang lebih luas. Jika dalam kurung waktu pertama itu wilayah konflik dan kekerassan hanya terjadi di tigaa kabupaten yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, maka memasuki kuartal kedua 1999 dan seterusnya wilayah konflik melbar menjadi 9 kabupaten/dati II (termasuk dua kabupaten/dati II yang baru dibentuk). Wilayah konflik baru tersebut selain tiga kabupaten/dati II di atas juga mulai melibatkan Kabupaten/Dati II Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Tengah serta ditambah dengan Kabupaten/Dati II Aceh sSingkil dan Aceh Jeumpa yang baru dibentuk. Bahkan Kotamadia Banda Aceh yang dalam masa-masa sebelumnya relatif lebih aman dari konflik belakgan ini juga mulai menjadi wilayah konflik baru. Dari tiga belas kabupaten/dati II yang ada di Aceh, hanya Kotamadia Sbang (Pulau Weh) dan Kabupaten Semeulue (Pulau Simeulue) yang relatif aman. Namun ini pun tidak dapat diartikan tidak adanya konflik dn kekerasan di kedua wilaya terakhir ini, telatif amannya kedua wilaya tersebut sangat ditentukan karena terpisahnya kedua wilaya tersebut dari daratan Aceh. Selain itu kekerasan relatif amannya kedua wilayah tersebut mungkin juga disebabkan tiadanya pencatatan tindak kekerasan yang bisa saja telah terjadi di kedua wilaya tersebut. Hal terahir ini juga berpeluang terjadi pada Kabupaten/Dati II Aceh Tenggara karena tempatnya yang jauh di pedalaman Aceh.
Perluasan wilayah konflik ini tentu saja kontrasdiktif dengan upaya penyelesaian kasus Aceh yang seharusnya dimulai dengan melikalisir wilayah konflik, menyempitkannya, dan menyelesaikannya. Hal ini mengidintifikasikan bahwa pihak-pihak yang berkompeten dan memegang kendali terhadap penyelesaian kasus Aceh tidak mendasarkan tindakan-tindakannya pada keinginan menyelesaikan kasus Aceh secara cepat dan adil.

2. Pelibatan Aktor-aktor Konflik Baru.
Dibanding dengan masa-masa sebelumnya, dalam waktu-waktu terahir ini, tindakan-tindakan aparat keamanan telah manarik makin banyak pihgak yang terjerat ke dalam konflik. Jika dalam masa sebelumnya pihak yang berkonflik dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu ; Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka kini kalangan Ulama dan Thaliban, mahasiswa, LSM dan relawan kemanusian serta ureung gampong (rakyat sipil pedesaan) juga mulai dilibatkan.
Indikasi pelibatan Thaliban terlihat dari tindakan pemerintah dengan melakukan peusijuek (perdamaian) antara TNI dan Thaliban dalam kunjungan Plresiden ke Sabang (20/1) yang lalu. Upacara perdamaian tersebut mengindikasikan bahwa thaliban sudah dianggap sebagai pihak yang berkonflik dengan TNI/Polri, sehingga dilibatkan dalam perdamaian tersebut. Tindakan ini skalipun berbalut operasi simbolisasi perdamaian namun bisa berdampak kontra produktif yang bisa memerosokkan thaliban sebagai musuh baru TNI/Polri, sehingga TNI/Polri memperopleh legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok ini jika situasinya telah cukup matang.
Sementara pelibatan kalangan mahasiswa/pelajar terlihat dengan dilakukkannya tindakan-tindakan kekerasan terhadap kelompok ini, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok-kelompok kemanusiaan dan dan HAM. dari beberappa kasus kekerasan oleh aparat TNI/Pplri terhadap mahasiswa yang dilampirkan bersama ini (lampiran 1 point 2 dan 5) dapat dilihat bahwa mahasiswa/pelajar dimusuh secara terbuka oleh aparat TNI/Polri. Sikap permusuhan ini akan menarik mahasiswa/pelajar sebagai aktor konflik baru yang tentu saja semakin menyulitkan penyelesaian yang cepat, tuntas dan adil. Perlu digarisbawahi bahwa kapasitas para mahasiswa maupun relawan kemanusian ini dalam melakukan bantuan kemanusian maupun untuk mendorong proses penyelesaian persoalan Aceh melalui cara-cara yang demokratis dan beradab.
Pelibatan ureung gampong ke dalam konflik juga terjadi dalam bentuk yang sama. Kekerasan-kekerasan yang dilakukan aparat TNI/Polri dalam bentuk sweeping, pembakaran rumah dan bangunan milik lainnya, penganiayaan, penangkapan dan penghilangan, dan pembunuhan sewenang-wenang terhadap rakyat sipil pedesaan ini telah menarik mereka untuk menjadi aktor konflik baru (lampiran 1 point 1 dan 3). Apalagi terindikasi bahwa kekerasan terhadap rakyat sipil Aceh tersebut terjadi setelah kontak-kontak senjata antara TNI/Polri dan GAM yang dengan demikian menunjukkan bahwa kekerasan itu dilakukan oleh TNI/Porlri sebagai upaya pembasan. Perpesktif TNI/Porli yang amat keliru ini bahwa rakyat adalah sasaran balsan setelah serangan GAM mengakibatkan rakyat sipil menjadi marah atas perlakuan dan cara penadang yang jelas-jelas tidak adil tersebut.

3. Generalisasi Aktor-aktor Konflik
Sikap dan tindakan aparat keamanan tersebut diperburuk dengan generalisasi gegabah terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Bahwa tindakan-tindakan represif TNI/Polri tersebut telah membangun struktur konflik baru yaitu dengan menarik actor-aktor baru yang terdiri dari Thaliban, mahasiswa/pelajar, LSM dan relawan kemanusian maupun rakyat sipil, yang dianggap oleh TNI/Polri sebagai bagian dari suatu gerakan separatis. Generalisasi ini kemudian digunakan oleh TNI/Polri sebagai basis legitimasi untuk melakukan kekerasan dang pendekatan militeristik dengan alasan menegakkan kedaulatan negara.
Dengan basis legilitimasi yang coba dibangun demikian maka kami melihat bahwa hal tersebut akan semakin mempersulit pertanggung jawaban baik secara yuridis maupun secara politis terhadap kejahatan HAM yang terjadi di Aceh.
Berdasarkan analisis dan bukti-bukti di atas, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) , mendesak :

  1. Kedua belah pihak, TNI dan GAM, untuk mengumumkan gencatan senjata secara resmi sebagai dasar untuk memulai dialog untuk mewujudkan penyelesaian yang lebih adil dan menyeluruh.
  2. Untuk segera menghentikan segala bentuk operasi militer, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang, dan pembunuhan maupun perusakan dan perampasan harta benda oleh kedua belah pihak.
  3. Mendesak Komnas HAM untuk membentuk Komisi Penyelidik Kejahatan HAM untuk Aceh dalam waktu sesegera mungkin. Pembentukan KPK HAM untuk Aceh akan sangat berarti untuk menghentikan kekerasan atas rakyat sipil sebagai akibat langsung konflik bersenjata di Aceh

 

Jakarta , 28 Februari 2000

 

Munir, SH. Munarman, SH.

Koordinator Badan Pekerja Koord. KontraS Aceh.


Lampiran I.

Kekerasan Aparat Keamanan Terhadap Mahasiswa/Pelajar dan Rakyat Sipil Aceh.

 

  1. Penyerbuan TNI terhadap desa yang dicurigai sebagai pusat konsentrasi personil-personil GAM di Desa Gle Jiemjiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie (Minggu, 16 Januari 2000) dan Desa Glumpong Tutong Beurancam, Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie (Selasa 18 Januari 2000). Rakyat sipil yang terjebak di tengah-tengah kontak senjata menjadi korban. Dalam kedua peristiwa tersebut rakyat tidak bisa keluar daerah kontak senjata untuk menyelamatkan diri karena seluruh wilayah desa telah dikepung. Dalam penyerangan yang pertama 14 buah rumah warga, 2 pos kamling, 1 balai desa dan 1 kilang padi musnah dibakar aparat. Semestara dalam serangan kedua, dua warga sipil yaitu Syamaun (45 th) dan Muhammad Hesen (40 th) tewas terjebak.
  2. Pada hari berikutnya, Rabu 19 Januari 2000, pasca serangan GAM terhadap Makoramil Peusangan, Kabupaten Aceh Jeumpa, satuan Brimob yang melakukan pengejaran terhadap pelaku serangan tersebut mengadakan penyisiran (sweeping) sambil membakar 20 unit toko, 1 sekolah dasar, dan 1 kilang padi di Desa Cot Ijue, Kecamatan Peusangan, Aceh Jeumpa. Aparat menembak mati seorang warga sipil, Anwar Ali, warga Desa Dayah, Kecamatan Peusangan. Satuan Brimob tersebut juga menggerebak pos Kemanusian PCC (People Crisis Centre) yang bertempat di Mesjid cot Ijue. Relawan PCC yang sedang mengadakan rapat di mesjid terbut diserang. Rizanur, salah seorang relawan ditikam dengan sangkur, sementara yang lainnya dianyaya, dipaksa push up, dipaksa makan abu dan uang. Kemudian 20 orang relawan ditangkap dan dibawa ke Polsek Peusangan dan kemudian dilepaskan keesokan harinya. Namun salah satu diantara relawan yang ditangkap tersebut (Hendra Mansursyah) ditemukan telah tewas di rumah Sakit Lhokseumawe.
  3. Sabtu 22 Januari 200 terjadi kontak senjata dengan kelompok tidak dikenal,. Aparat kemudian melakukan sewwping di Desa Teupin Jaring Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur. Dalam peristiwa ini dua warga sipil Buchari (18) dan M.Isa (18) ditahan di Mapolsek Idi Rayeuk. Hingga saat ini kedua orang tesebut masih hilang. Penglilangan terhadap kedua orang tersebut mengikuti kasus serupa yang terjadi pada Nasruddin bin A. Jalil (25) warga Desa Blang Rheum Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Jeumpa. Nasruddin ditangkap aparat TNI 11/Bireun dalam sweeping di desa tersebut. Hingga kini korban tidak diketahui keberadaannya.
  4. Dari sumber-sumber KontraS ternyata penyerangan terhadap pasukan Marinir di Desa Ujong Blang, Kecamatan Jeumpa (senin 24/1) tidak dilakukan saat prajurit Marinir tersebut sedang shalat magrib.
  5. Sweeping-sweeping terhadap angkutan umum di jalur Banda Aceh †Medan (jalur timur) dan jalur Banda-Aceh-Tapaktuan (jalur barat) aparat keamanan jga melakukan kekerasan pada mahasiswa. Setiap orang yang didapati berstatus mahasiswa dalam Karu Tanda Penduduknya akan dianiaya dengan alas an mahasiswa telah memojokkan TNI degan pembelaan-pembelaan HAM yang mereka lakukan, sekalipun individu mahasiswa yang kena sweeping tersebut tidak terlibat dalam pembelaan HAM apapun. Hal yang sama juga terjadi di dalam kota Banda Aceh. Dalam hari-hari terakhir ini aparat Militer melakukan razia kendaraan didalam kota . Dalam razia rersebut aparat kemudian memeriksa identitas pengendara dan penumpangnya. Setiap pengendara/penumpang mahasiswa akan mendapat perlakuan buruk dan penganiayaan fisik.

Tindak kekerasan ini selalu diikuti dengan makian dan kata-kata kasar terhadap upaya-upaya pembelaan HAM. Dalam laporan para korban pelecehan yang paling sering dilakukan adalah makian bahwa aparat bisa melakukan kekerasan apa saja tanpa mereka akan terkena akibat apapun dan korban dipersilahkan untuk mempermasalahkan kejadian atas dirinya sampai ke tingkat manapun. Sering pula terjadi penganiayaan terhadap rakyat sipil Aceh oleh aparat yang dipersonifikasi seolah-olah penganiayaan terhadap para pembela HAM, baik yang berada di Aceh maupun bukan. Korban melaporkan mereka dipukul dengan tangan kosong atau popor senjata diikuti kata-kata “pukulan ini untuk Munir, yang ini untuk Otto, yang ini untuk Humam Hamid” dan sebagainya.


Lampiran II

Daftar nama Relawan PCC yang Ditangkap dan Ditahan Oleh Polsek Bireun

  1. Junaidi.
  2. Iskandar Syahputra.
  3. Irvan
  4. Martunis
  5. Yusriadi
  6. Muhammad
  7. Basriadi (siswa SMU Perusangan)
  8. Amiruddin (siswa SMU Perusangan)
  9. Hendra Mansursyah (siswa SMU I Bireung)- ditemukan telah tewas di RSU Lokseumawe.
  10. Putra (siswa SMU I Bireun)
  11. Desil (siswa SMU Gandapura)
  12. T. Ziuddin.
  13. Susanti
  14. Eva Safitri
  15. Duma Sari
  16. Cut Erlinawati
  17. T. Zainuddin
  18. Syarul (siswa SMEA Peusangan)
  19. Maskur (siswa MAN Peusangan)
  20. Mahasiswa STIKIP Bahsa Inggris (belum diketahui namanya)
  21. Dua orang siswa SMU Gandapura (belum diketahui namanya)
  22. Dua orang siswa MAN Peusangan (belum diketahui namanya)

Data Kekerasan bulan Januari 2000 di Aceh .

 

Minggu

I

Minggu

II

Minggu

III

Minggu

1V

Pembunuhan/Penembakan

25

30

60

27

Penyiksaan/Intimidasi

53

30

13

1

Penangkapan/Penahanan sewenang-wenang

7

6

54

2

Penculikan/Penghilangan

-

1

10

-

Perusakan harta benda

22

141

120

4

 

Data ini dibuat oleh Kontras yang bersumber dari berbagai media dan laporan relawan daerah.

 

Lampiran II

Jumlah Korban Kekerasan bulan Januari 2000 di Aceh

 

 

Tewas

Luka - Luka

Hilang

Rakyat Sipil

27

91

12

TNI †Polri

22

37

-

G.A.M

16

-

-

 

Data dibuat berdasarkan laporan relawan Kontras dan sumber berbagai media.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,026 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org