Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Sikap Buyung, Cerminkan Bumper Pelanggar HAM

Tgl terbit: Selasa, 05 Juli 2005

Siaran Pers Bersama

SIKAP BUYUNG, CERMINKAN BUMPER PELANGGAR HAM

Kami mengecam sikap dan pemyataan Adnan Buyung Nasution yang meminta Komnas HAM menghentikan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Pemyataan itu merupakan ketidakpahaman ABN atas kewenangan yang dimiliki Komnas HAM berdasarkan UU No.39/1999 tentang HAM & uu No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, sekaligus kesengajaan ABN menjadi bumper politik pelanggar HAM, & bertujuan meniadakan pengungkapan pelanggaran HAM berat masa lalu. Oleh karena itu harus dihentikan.

Sikap ABN tersebut bukan barang baru, bila kita menengok kebelakang. Pertama, ABN membela penembak mahasiswa Trisakti di Mahkamah Militer pada 1998. Kedua, ABN membela Jenderal (purn) Wiranto cs. ketika Komnas HAM menyelidiki kasus Timtim.

Tidak benar, pendapat ABN yang menyatakan penyelidikan kasus masa lalu harus dimulai dengan membentuk pengadilan ad hoc HAM. Sebab usulan DPR ke Presiden untuk membentuk Pengadilan ad hoc HAM, harus didasarkan adanya dugaan terjadinya pelanggaran berat HAM sesuai penjelasan Pasal 43 UU Pengadilan HAM. Dan dugaan itu hanya dapat diketahui setelah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM.

Terlalu bodoh pemyataan ABN yang menyatakan tidak adanya ketentuan retroaktif dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Sebab, peluang retroaktif telah ada pada Pasal (lihat penjelasannya) 4, 9 dan 73 UU HAM serta Pasal 43 UU Pengadilan HAM. Non retroaktif dikecualikan bagi pelanggaran berat HAM. Untuk kasus Timtim dan Tanjung Priok, itu hanya soal kebutuhan adanya Keppres guna memeriksa kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM dan disidik oleh Jaksa Agung.

Pemyataan ABN yang meminta semua kasus masa lalu dibawa ke KKR adalah bentuk keinginan untuk menghindari pelanggar HAM dari tuntutan hukum sekaligus memberi cek kosong pengampunan.

Sekali lagi perlu kami sampaikan, pemyataan ABN diatas amat tidak relevan dan patut dipertanyakan. Oleh karena itu, kami mendesak Komnas HAM dan DPR untuk terus melanjutkan upaya pengungkapan kasus masa lalu. Demi masa depan Indonesia yang bebas dari segala bentuk teror, ketakutan, kekerasan dan penindasan.

Jakarta, 5 Juli 2005

Keluarga Korban TSS-IKOHI-KontraS-Romo Benny



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,435 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org