Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pertemuan Para Pakar untuk Membahas Tantangan dan Peluang dalam Penuntutan Kejahatan Berat

Tgl terbit: Selasa, 15 November 2011

Pertemuan Para Pakar untuk Membahas Tantangan dan Peluang
dalam Penuntutan Kejahatan Berat

JAKARTA, 15 November, 2011 - Pada tanggal 15 dan 16 November 2011, International Center for Transitional Justice (ICTJ), Universitas Paramadina, KontraS, dan Koalisi Indonesia untuk ICC, akan menyelenggarakan pertemuan tentang penuntutan kejahatan berat di Asia, bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, yang akan dihadiri oleh pakar dan pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai negara di Asia seperti Kamboja, Filipina, Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Timor Leste, Thailand, dan Nepal. Beberapa pakar pidana internasional juga akan hadir dalam acara ini.

Patrick Burgess, Direktur Program ICTJ untuk wilayah Asia menyatakan bahwa, "Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia yang mengalami pelanggaran HAM yang serius dan meluas. Namun, hanya sedikit negara yang berhasil menghukum pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut." Lebih lanjut Patrick menyatakan, "Setelah
tertinggal beberapa dekade dari kawasan lain, para pakar dan praktisi di Asia akhirnya dapat duduk bersama pada minggu ini untuk mencari jalan mengatasi kesenjangan dalam melawan impunitas, dan juga untuk memastikan bahwa pelangaran HAM berat tidak akan terjadi lagi."

Pertemuan ini akan menggali manfaat, tantangan, dan pelajaran dari pengalaman proses penuntutan kejahatan serius di berbagai negara di Asia, baik yang dilakukan oleh pengadilan domestik, pengadilan internasional, maupun pengadilan "hybrid" atau pengadilan campur. Pertemuan ini juga akan diisi oleh diskusi dengan pakar internasional yang memiliki
pengalaman dalam penuntutan kejahatan serius di berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika Latin, Asia dan Afrika, serta penuntutan kejahatan internasional di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Mahkamah Pidana Internasional untuk mantan Yugoslavia dan Rwanda, dan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone.

Indria Fernida, Wakil Koordinator KontraS, menyatakan bahwa, "Sampai saat ini, korban di Birma, Indonesia, Filipina dan negara lainnya belum mendapat keadilan. Maka kami berharap agar hasil dari pertemuan ini akan dapat mendorong para pemimpin Asia untuk mengambil langkah-langkah nyata untuk menuntut pertanggungjawab kejahatan-kejahatan berat." Indri menambahkan bahwa, "Statuta Roma perlu diratifikasi oleh negara-negara di Asia, karena hal ini akan memperkuat mekanisme peradilan di tingkat negara untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab, yang nantinya dapat berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan di kawasan Asia."

Sesi pertama pada hari Selasa, 15 November, 2011 pukul 8.30 -12.00, bertempat di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Lantai 7, merupakan sesi yang terbuka untuk umum dan media.

Tentang ICTJ: ICTJ berupaya menuntaskan dan mencegah pelanggaran HAM yang berat dengan menghadapi warisan kekejaman masa lalu. ICTJ mencari penyelesaian holistik untuk mendorong pertanggungjawaban dan terciptanya masyarakat yang adil dan damai.

Keterangan lebih lanjut, hubungi:

Patrick Burgess Indria Fernida
Direktur Program ICTJ Asia Wakil Koordinator, KontraS
pbugess@ictj.org indriafernida@kontras.org


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 7,091 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org