Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Konflik Tak Pernah Berhenti di Tanah yang Diberkati

Tgl terbit: Senin, 31 Oktober 2011

Konflik Tak Pernah Berhenti di Tanah yang Diberkati

“Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini, tanah yang diberkati Tuhan”
Carl W. Ottow & Johan G. Geissler, 5 Februari 1855 (Misionaris pertama Papua)

Papua, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang diberi kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya, namun ironis tanah yang diberkati ini penuh dengan konflik yang tak kunjung reda. Petaka tak pernah redam di tanah Papua, darah tak pernah berhenti memerahkan tanah Papua.

Sejak ekspedisi Colijn, menemukan Erstberg pada tahun 1936, dan dilanjutkan dengan ekspedisi Freeport oleh Forbes Wilson dan Del Flint menjelah Erstberg pada tahun 1960 petaka itu dimulai. Pemerintah Indonesia melanjutkan petaka ini dengan penandatangan Kontrak Karya Ekslusif yang menjadikan PT. Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) menguasai Erstberg diatas wilayah 10 km persegi pada tahun 1967.                 

44 (empat puluh empat) tahun tanah Papua diekploitasi oleh PT. Freeport, telah 44 tahun pula masyarakat Papua hidup dalam penderitaan di tanahnya sendiri. PT. Freeport  yang merupakan salah satu anak perusahaan tambang internasional Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, ini menguras isi tanah Papua, tak ada yang tersisa untuk Papua, hanya airmata yang mengalir di atas tanah yang diberkati ini.

Adalah suatu kewajaran bagi setiap orang yang berkerja di suatu perusahaan menuntut hak-haknya secara normatif guna menjamin penghidupannya menjadi layak dan menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan kesemua pekerja. Apalagi disaat perusahaan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari proses produksi. Sewajarnya apabila para buruh meminta jasa produksi setiap tahunnya sebagai suatu imbalan produktifitasnya bekerja. Kesemuanya merupakan hak dari buruh yang dilindunggi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia bahkan juga secara internasional.

Ketentuan hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia tersebut harus diaktualisasikan kedalam suatu kesepakatan antara Buruh dengan perusahaan yang bernama Perjanjian Kerja Bersama (PKB) guna menjamin terlaksananya hak-hak normatif buruh.

Akar permasalahan yang terjadi di PT. Freeport hanyalah permintaan kesejahteraan buruh kepada majikannya. Tiada lebih. Jaminan pemenuhan kesejahteraan ini harus termaktub dalam Perjanjian Kerja Bersama antara 22.000 buruh PT. Freeport dengan Perusahaan. Lazimnya dalam pembuatan perjanjian dan syarat sahnya suatu perjanjian, harus dibuat oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak. Batal demi hukum apabila perjanjian itu hanya dibuat dan atas kehendak satu pihak saja.

Faktanya, dalam pembuatan Perjanjian Kesepakatan Bersama antara buruh dengan perusahaan yang selama ini dilakukan hanya sepihak saja dan serikat buruh yang merespresentasikan keseluruhan buruh malah di intervensi oleh pihak manajemen yang menginfiltrasi kedalam organisasi buruh. Bahkan apabila ada aktivis buruh yang vokal harus di PHK demi kelancaran pembuatan PKB tersebut.

Tindakan Kepolisian yang sangat berlebihan dalam menanggani aksi mogok buruh merupakan tindakan yang over treatment dan cenderung menghalangi hak buruh untuk mogok. Kepolisian yang seharusnya menjaga keamanan malah represif dan cenderung menjadi tameng pemilik modal (PT. Freeport) dalam meredam mogok kerja menuntut haknya. Ironisnya, pelaksanaan hak legal buruh untuk mogok distigmanisasi makar oleh aparat keamanan.

Penangkapan, intimidasi, dan pembungkaman terhadap Organsisasi Serikat Buruh dan buruh, serta pengabaian atas keinginan buruh untuk melakukan Perundingan Kerja Bersama yang dilakukan oleh PT. Freeport, telah mengangkangi prinsip fundamental hak-hak buruh sebagaimana yang dijamin oleh Konstitusi, peraturan perundangan-undangan nasional dan International seperti dalam pembukaan yang menyatakan tujuan pembangunan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia untuk kesejahteraan umum dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, ketentuan Internatuonal Labour Organitation tentang kebebasan berserikat di seluruh dunia sebagai persyaratan fundamental yang bersifat non derogable rights.

Selain itu Konvesi ILO Nomor 98 Tentang Berlakunya Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi Dan Untuk Berunding Bersama, dimana Indonesia sebagai negara peserta (state party), dengan jelas melindungi buruh, dari tindakan diskriminasi akibat menjadi anggota atau pengurus buruh, serta menjamin adanya perundingan penetapan persyaratan dan kondisi kerja yang didasarkan itikad baik. Selain itu, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh, menyatakan dengan jelas serikat buruh berhak membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan pengusaha, dan Pasal 27 menyebutkan serikat buruh berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya, serta memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

Gelombang suara buruh ini telah berulangkali dikumandangkan oleh buruh PT. Freeport, tetapi selalu dibungkam dengan tindakan pemutusan hubungan kerja dan tindakan represif. Buruh berhak untuk berserikat, menyurakan aspirasinya, menuntut hak-haknya, dan berhak mendapatkan upah yang layak dari perusahaan.

Kami organisasi masyarakat sipil, yang concern terhadap persoalan hukum dan hak asasi manusia dengan ini menyatakan :

1. Mengecam tindakan PT. Freeport yang menjadikan Kepolisian sebagai tameng perusaahaan untuk membungkam suara buruh.
2. Mengecam tindakan PT. Freeport yang menolak untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama dengan buruh.
3. Mengecam tindakan aparat kepolisian yang memberikan ultimatum kepada para buruh untuk melakukan pemogokan kerja
4. Menuntut PT. Freeport untuk memperhatikan kesejahteraan buruh dan keluarga.
5. Meminta kepada semua pemangku kepentingan untuk mengedepankan mekanisme dialog dalam penyelesian permasalahan perburuhan di papua, bukan denga pendekatan kekerasan dan senjata.

 

Jakarta 31 Oktober 2011

Haris Azhar (Koordinator Kontras)
Alvon Kurnia Palma (Wakil Ketua Yayasan LBH Indonesia)
Indonesia Coruption Watch (ICW)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 7,289 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org