Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Putusan Bebas Kasus Priok : "Penegakan Hukum Kembali Ke Titik Nol"

Tgl terbit: Rabu, 06 Juli 2005

Peryataan Terbuka

Putusan Bebas Kasus Priok

PENEGAKAN HAM, KEMBALI KE TITIK NOL

Korban Pelanggaran HAM berat Tanjung Priok bersama KontraS mempertanyakan kredibilitas putusan pengadilan tinggi yang membebaskan Butar-Butar dan Surisno Mascung dkk. Kami memandang, putusan ini bisa kembalikan penegakan HAM ke titik nol karena tak satupun ada yang bertanggungjawab. Kami menuntut Jaksa Agung segera mengajukan kasasi ke MA.

Kami juga menuntut Presiden memerintahkan Jaksa Agung membuka kembali kasus ini dengan mengajukan tersangka baru sesuai rekomendasi Komnas HAM. Lebih dari itu, Kami meminta Presiden dan DPR mengambil keputusan politik berupa rehabilitasi, dan kompensasi sebagai agenda paralel demi keadilan bagi korban. Langkah ini kami minta agar pengadilan tidak digunakan sebagai sarana membebaskan para tertuduh pelanggaran berat hak asasi manusia.

Fakta ini membuktikan, proses peradilan kian kehilangan orientasi untuk membuktikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Bahkan memutus tuntutan publik bagi dibongkamya kejahatan-kejahatan masa lalu. Kemandirian peradilan menjadi tidak ada karena pengaruh kuat militer. Bukan saja di dalam persidangan, tapi telah mempengaruhi seluruh struktur negara maupun pelaku politik, guna memastikan tidak ada penghukumar atas kasus pelanggaran hak-hak asasi. Disini, arena kepolitikan dan hukum didominasi keinginan militer mempertahankan kekebalannya untuk bertanggungjawab atas kejahatan.

Kami kecewa karena pengadilan menjadi lumpuh total ketika berhadapan dengan unsur- unsur kekuasaan dan kekuatan-kekuatan politik. Berbeda dalam kasus bom Bali , yang pelakunya jauh dari unsur negara sehingga bisa ditindak tegas dan keras.

Putusan bebas ini adalah kemunduran politik Indonesia yang serius. Dan juga mundumya kemampuan sistem hukum yang semula diharapkan menjadi peluang baru bagi keadilan

justru bertindak sebaliknya, memberi pembenar terhadap kejahatan-kejahatan itu.

Dengan demikian, kenyataan ini memberi lampu hijau kembali bagi militer untuk mengulang tindakan semacam itu tanpa harus khawatir akan bisa dituntut oleh hukum atau dihukum. Kenyataan yang gagal memberi pelajaran penting bagi kemanusiaan tersebut adalah sinyal gelap bagi masa depan hak-hak asasi manusia dan demokrasi.

Jakarta , 6 Juli 2005

KORBAN TANJUNG PRIOK 1984

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TlNDAK KEKERASAN


Laporan AUDIENSI KE PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Tanggal 6 Juli 2005

Audiensi Korban Priok dan kontraS diterima oleh Husyaini Andin Kasiim, SH

(Kahumas Pengadilan Tinggi Jakarta ).

Kahumas memperlihatkan petikan keputusan pengadilan tinggi HAM kasus Tanjung Priok untuk kasus Terdakwa Mayjend Rudolf Adolf Butar-butar dan Sutrisno Mascung cs.

Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 oleh Hakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As'ad, SH.MH Prof Muhamad Amin Summa, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr (HC) SPB Roeroe.SH.MBA

No Perkatra : 02/PID/HAM/Ad Hoc/2005/PT DKI

Adapun amar putusan sbb:

Mengadili

  1. Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Terdakwa atas putusan sela Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 22 Oktober 2003 No: 03 /PID.B/HAM/AD Hoc/2003/ PN Jkt Pst, maupun permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding Terdakwa atas putusan akhir Pengadilan HAM pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No: 03/PID.B/HAM/ Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut.
  2. Menguatkan putusan sela PN Ad Hoc Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2003/03/PID.B/HAM/ Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut
  3. Membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut.

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan mengadili sendiri;

  1. Menyatakan Terdakwa Rudolf Adolf Butar-Butar tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan ke 1 dan ke 2
  2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke 1 dan ke 2 tersebut (Vrijspraak).
  3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
  4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan tetap bersama dan berada dalam berkas perkara ini.
  5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingakatan peradilan kepada Negara.

Yang bertindak sebagai .Panitera dalam perkara ini;

Sumir, SH


Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus pada tanggal 31 Mei 2005
oleh Hakim H. Basoeki, SH (Ketua) H. Sri Handoyo, SH. Pror DR. Soejono , SH. Prof DR. Muh. Amin Suma,.SH. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH
Mengadili :

  1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan JPU
  2. Membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc PN JKT PST No 01/Pid. HAM/ Ah Hoc/2003/Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2004

Mengadili

  1. Menyatakan para terdakwa -sutrisno mascung cs- tidak secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan ke 1, ke 2 Primer maupun subsidair
  2. Membebaskan mereka oleh karenanya dari segala dakwaan
  3. Memulihkan hak para pembanding, terbanding, semula para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
  4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Panitera.

Alex Kurnia



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,524 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org