Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Perlindungan Masyarakat Sipil dan Sarana Publik di Aceh Selama Penerapan Darurat Militer di Aceh

Tgl terbit: Rabu, 21 Mei 2003
SIARAN PERS KONTRAS
NO. 10/Kontras/V/2003
Tentang
Perlindungan Masyarakat Sipil dan Sarana Publik di Aceh
Selama Penerapan Darurat Militer di Aceh


Setelah jalan dialog antara Pemerintah RI dan GAM "dianggap" gagal, maka sejak 19 Mei 2003 pemerintah Indonesia menyatakan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Kepres No. 28 tahun 2003. Sayang sekali, baru memasuki hari ketiga pemberlakukan darurat militer di Aceh, telah terjadi pembakaran gedung-gedung sekolah di berbagai wilayah Aceh dalam jumlah yang cukup tinggi, khususnya daerah Bireun dan Pidie.

Terhadap perkembangan penerapan status darurat militer di Aceh yang telah memasuki hari ketiga, Kontras merasa perlu menyampaikan beberapa catatan berikut, antara lain :

Berdasarkan pemantauan Kontras di lapangan, peristiwa pembakaran gedung-gedung sekolah di Aceh telah terjadi sejak hari pertama, yakni di wilayah Bireun sebanyak 12 gedung sekolah dan Aceh Besar sebanyak 6 gedung sekolah, tidak termasuk pembakaran kantor PLN setempat. Peristiwa yang menimbulkan ketakutan dan kerusakan sarana publik cukup parah ini menyebabkan ribuan murid sekolah tidak dapat melanjutkan proses belajar mengajar. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal ini bisa terjadi. Semestinya pemerintah memberikan perlindungan maksimal terhadap fasilitas publik seperti sekolah, apalagi pada saat ini tengah berlangsung ujian akhir para peserta didik. Tampaknya perlindungan/pengamanan lebih difokuskan terhadap kantor pemerintahan, bisnis dan industri ketimbang sarana publik sekolah.
Penerapan status darurat militer tidak serta merta melepaskan kewajiban pemerintah termasuk aparat keamanan dari kewajibannya untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia. Hal ini jelas dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan nasional (Undang Undang No.39/99 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia), termasuk kewajiban pemerintah terhadap prinsip-prinsip hukum internasional terutama Konvensi Penyiksaan yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia (UU No.5 tahun 1998). Dalam hal ini pemerintah harus menjamin bahwa aparat keamanan dan aparat penegakan hukum lainnya yang terlibat dalam setiap bentuk penangkapan atau penahanan, telah terlatih sehingga kemungkinan terjadinya penyiksaan bisa dihindari. Termasuk menginvestigasi setiap tuduhan penyiksaan, dan selanjutnya menjamin bahwa korban penyiksaan dapat mencari dan memperoleh pemulihan.
Berkenaan dengan hal tersebut, langkah-langkah penting yang patut diperhatikan adalah sebagai berikut:

Menghentikan terjadinya pembakaran terhadap sekolah-sekolah di Aceh serta mencegah kemungkinan terjadinya perusakan sarana publik lainnya. Penguasa Darurat Militer Daerah harus mencari dan menemukan para pelaku yang melakukan pembakaran tersebut, siapapun pelakunya. Langkah ini penting agar tidak melahirkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang sangat besar dari masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Bukan mustahil salah satu pihak telah menggunakan perusakan fasilitas publik sebagai alat propaganda bagi kepentingan masing-masing, yang sebenarnya bertentangan dengan hukum Humaniter dalam perlindungan fasilitas publik seperti rumah sakit, sarana ibadah dan pendidikan.
Memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan terhadap seluruh anggota masyarakat sipil, aktifis organisasi non pemerintah dan kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan termasuk para jurnalis dan tenaga medis yang bekerja di Aceh. Mereka jelas harus memperoleh jaminan perlindungan dari ancaman intimidasi, pelecehan dan ancaman fisik sesuai dengan perundang-undangan nasional dan norma lainnya.
Melindungi sejumlah anggota keluarga masyarakat baik yang saat ini tengah melakukan upaya pencarian terhadap anggota keluarganya yang hilang dan belum kembali maupun yang mengupayakan pertanggungjawaban atas kasus yang dialaminya. Sebab, penerapan darurat militer tidak berarti pemerintah dapat menghentikan upaya pengusutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Aceh.
Demikian hal ini disampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 21 Mei 2003

Badan Pekerja Kontras


Usman Hamid
Anggota Presidium


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,055 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org