Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Harus Sedia Payung Sebelum Hujan

Tgl terbit: Senin, 04 Juli 2005

Siaran Pers Bersama

No: /SPB/VI1/2005

Menyikapi Rekomendasi Komisi Ahli PBB Kasus Tim-tim

PEMERINTAH HARUS SEDIA PAYUNG SEBELUM HUJAN

 

KontraS, ELSAM, PBHI dan HRWG menyesalkan lambatnya Pemerintah Indonesia merespon Laporan Komisi Ahli PBB. Ini penting untuk menyikapi rekomendasi Komisi Ahli yang meminta Jaksa Agung membuka kembali kasus Timtim melalui penuntutan di pengadilan ad hoc serupa terhadap pihak yang paling bertanggungjawab. Dalam hal ini, pemerintah harus menjelaskan keadaan dan posisinya atas laporan tersebut, mengingat laporan telah diterima Indonesia pada 10 Juni 2005.

Kami, sejumlah organisasi HAM yang mengamati jalannya Pengadilan ad hoc di Jakarta- meminta agar laporan tersebut tidak disikapi secara berlebihan, ataupun diremehkan. Kenyataan yang ada dalam pengadilan ad hoc HAM harus dilihat secara objektif. Sebab, rendahnya kredibilitas penuntutan peradilan HAM ad hoc Tim-tim yang dilaporkan Komisi Ahli PBB bukanlah hal baru. Tetapi telah menjadi keprihatinan para pemerhati HAM di dalam negeri sejak lama.

Kami menyesalkan reaksi pemerintah, lewat juru bicara Deplu Yuri Thamrin yang tidak terlalu menganggap penting laporan Komisi Ahli PBB dan selalu mengedepankan solusi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) sebagai satu-satunya jalan. Padahal secara historis Indonesia telah menerima adanya penyelesaian hukum secara internasional sejak dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1264 dan No.1272 (tahun 1999).

Kami juga memandang wajar rekomendasi Komisi Ahli untuk membentuk sebuah tim internasional memperkuat sistim judicial Indonesia dan membuka kembali penuntutan pengadilan ad hoc. Termasuk penyerahan seluruh bukti yang berhubungan dengan dakwaan terhadap Jenderal Wiranto, dari otoritas Timor Leste kepada otoritas Indonesia .

Rekomendasi pengadilan intemasional wajar bila mengacu pada standar hukum HAM dan humaniter dalam merespon pelanggaran berat HAM. Rekomendasi digelar-ulangnya Pengadilan HAM ad hoc Timtim adalah rekomendasi yang moderat dan belum pemah terjadi di tempat lain. Apalagi, peranan dunia intemasional sebatas membantu Jaksa Agung. Mekanisme lazim diluar pengadilan intemasional biasanya adalah pengadilan hybrid -Timor Leste, Sierra Leone, dan Kamboja-dimana peranan dunia intemasional bisa sebagai penuntut dan hakim.

 

Jakarta , 4 Juli 2005

 

HRWG- PBHI- ELSAM-KONTRAS



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,710 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org