Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Seminar dan Peluncuran Buku "PANDUAN MENGENAL HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PEMOLISIAN" dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri

Tgl terbit: Rabu, 28 September 2011

Seminar dan Peluncuran Buku
PANDUAN MENGENAL HAK ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PEMOLISIAN
dan
Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri

Hari ini, 28 September 2011 adalah Hari Hak untuk Tahu Sedunia sebagai momentum kesepakatan bersama untuk mendorong penghormatan terhadap hak individu untuk mendapatkan informasi sebagai hak asasi yang fundamental untuk mendorong masyarakat yang transparan dan demokratis serta partisipasi dalam pemerintahan. Memperingati hal ini, KontraS dan Yayasan Tifa menyelenggarakan Seminar dan Peluncuran Buku Panduan Masyarakat Sipil untuk Mengenal Hak Atas Informasi Publik dan Pemolisian serta Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri.Buku Panduan ini dibuat untuk memperkuat kapasitas pegiat HAM untuk terlibat dalam mengawal isu keterbukaan informasi publik dalam institusi Polri sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal. Sementara Laporan Pemantauan ini berisi uji coba akses informasi yang dilakukan oleh KontraS di Aceh, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi, Surabaya, Nusa Tenggara dan Papua sepanjang Maret – Mei 2011 dalam proses pengawasan tersebut.

Konstitusi Indonesia mensyarakatkan tata kelola pemerintahan yang demokratis yang semestinya selalu memiliki atribut tak terpisahkan seperti prinsip transaparansi dan akuntabilitas. Prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel bisa memiliki salah satu elemen esensial: pelayanan keterbukaan informasi bagi publik. Meski dianggap terlalu lama, rezim kebebasan informasi publik hadir di Indonesia lewat UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU KIP ini kemudian menjadi landasan sistemik yang mendorong masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan perangkat keterbukaan informasi, memastikan access to justiceserta mengawal pemerintahan sebagai bentuk kontrol publik.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu badan publik sipil yang memiliki fungsi untuk melindungi dan melayani masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas institusional. Polri juga harus tunduk pada perangkat tata kelola demokratis yang harus transparan dan akuntabel. Polri merupakan badan publik pertama yang berkomitmen membua mekanisme internal dalam merespon perkembangan keterbukaan informasi publik di Indonesia, melalui Peraturan Kapolri Nomor 16/2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri dan seperangkat Standard Operating Procedure(SOP) yang mendukung. Meski demikian, reformasi dalam tubuh Polri masih menjadi bagian dari proses panjang menuju pemolisian yang demokratis. Ruang keterbukaan informasi publik yang mulanya dicanangkan lewat peraturan internal Polri masih belum bisa berjalan efektif dan maksimal karena terkendala persoalan struktural dan kultural.

Federasi KontraS melakukan pemantauan di 10 wilayah yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Barat, Nusa Tenggara Barat dan Timur serta Papua terhadap 68 Pejabat Pengelola Informasi Publik Polri lewat 115 permintaan informasi. Pemantauan dilakukan selama 3 bulan, sejak Maret-Mei 2011.

Dari pemantauan ini ditemukan bahwa :

  1. Dari 115 permintaan informasi sebanyak 69 tidak direspon atau diam (60%). Bentuk respon tanpa jawaban secara diam (mute refusal) adalah merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi informasi publik

  2. Permintaan yang diterima secara lengkap hanya berjumlah 28 dari 115 permintaan (24,3%) bila dianalisis berdasarkan wilayah pemantauan, sebagian besar (69) jenis informasi yang diminta tidak mendapat respon/jawaban dari PPID yang dituju.

  3. Permintaan informasi yang tidak dikecualikan, memiliki jumlah persentase rata-rata untuk tidak direspon sebesar 68%

  4. Permintaan informasi yang wajib tersedia setiap saat justru direspon tinggi, dengan jumlah persentase rata-rata 70%

  5. Informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara berkala yang direspon (47%) dan tidak direspon (53%) nyaris berimbang.

  6. Informasi dari website menunjukkan bahwa kelengkapan informasi Polri masih rendah dan berada dalam skala 1-10 dari 30 skala ideal penyediaan informasi publik.

Temuan menyimpulkan bahwa Polri belum maksimal dalam menjalankan mekanisme internal tentang keterbukaan informasi publik. Hal ini tampak pada :

  • Sosialisasi Perkap No. 16 Tahun 2010 dan turunan SOPnya hanya terjadi di tingkat Polda, sehingga pengarusutamaan pelayanan hak atas informasi publik tidak menyeluruh hingga ke tingkat Polres-Polsek,

  • Kurangnya supervisi dan pengawasan internal, khususnya dari pihak Polda ke Polres-Polsek,

  • Belum adanya optimalisasi kemampuan dan kompetensi sumber daya PPID hingga ke tingkat Polsek untuk mampu memberikan pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik,

  • Lemahnya koordinasi antara Divisi Humas dengan PPID wilayah serta PPID dengan Pengemban Pengelola Informasi dan Dokumen di Satker-Satker untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik,

  • Lemahnya pemahaman PPID dan Pengemban PID Satker atas kriteria informasi dalam Perkap No.l6 Tahun 2010, sekalipun informasi dan dokumen yang diminta belum melalui uji konsekuensi,

  • Belum ada pengaturan khusus terkait dengan uji konsekuensi dari informasi yang dikecualikan dalam Perkap No. 16 Tahun 2010,

  • Ego sektoral antar Satker untuk memberikan informasi kepada publik,

  • Minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi di wilayah PPID non Jabodetabek,

  • Belum ada alokasi anggaran yang memadai bagi pelayanan informasi yang maksimal.

Kami menganggap bahwa institusi Polri merupakan salah satu badan publik kunci dalam fungsi pelayanan publik yang sangat dekat dengan masyarakat. Sehingga penguatan terhadap mekanisme akuntabilitas internal termasuk mekanisme keterbukaan informasi publik menjadi sangat signifikan dalam proses pembenahan Polri. Kami merekomendasiakan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat :

  1. Mempercepat dan memperluas diseminasi aturan-aturan internal Polri terkait mekanisme keterbukaan informasi publik yang menjangkau seluruh PPID. Selain itu pelatihan keterampilan memberikan pelayanan informasi kepada publik juga harus segera dilakukan.

  2. Memastikan adanya supervisi dan pengawasan internal dalam pelayanan informasi publik sebagai bagian dalam agenda akuntabilitas internal Polri.

  3. Mengefektifkan ruang koordinasi dan komunikasi antara Divisi Humas Mabes Polri dengan PPID di kepolisian wilayah serta PPID dengan Pengemban Pengelola Informasi dan Dokumen di Satker-Satker untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

  4. Menyediakan mekanisme khusus tentang uji konsekuensi dari informasi yang dikecualikan dalam Perkap No. 16 Tahun 2010.

  5. Memperkuat penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk anggaran yang memadai bagi pelayanan informasi publik.

  6. Mengintegrasikan seluruh website situs PPID Badan Publik Polri dalam satu website Polri sehingga mudah diakses oleh publik. Polri perlu membangun direktori PID yang dilengkapi dengan narahubung serta jenis-jenis pelayanan informasi.

  7. Meningkatkan ruang publikasi pro aktif, seperti website, brosur, papan pengumuman, forum komunikasi rutin dengan warga, termasuk media sosial untuk membuka informasi publik.

Kami berharap upaya yang kami lakukan ini dapat memaksa Pemerintah melalui badan publikya, termasuk Polri untuk memastikan model open governancedan good governance, dapat berjalan dengan lebih efektif dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Jakarta, 28 September 2011

Hari untuk Tahu Sedunia/ International Right to Know Day

KontraS - Yayasan TIFA



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,482 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org