Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua

Tgl terbit: Rabu, 21 September 2011

Stop Politik Kekerasan dan Tarik Militer dari Tanah Papua

Dialog Damai Jakarta – Papua yang dimotori oleh Jaringan Damai Papua ; Pater Neles dan Muridan, dengan mengawali konferensi damai di bulan Juni 2011, mendapat hambatan dari berbagai pihak yang tidak menginginkan Tanah Papua sebagai Tanah Damai dan penyelesaian masalah melalui sebuah Dialog Bermartabat, sebagaimana perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa penting untuk melakukan Komunikasi Konstruktif dan Membangun Papua Dengan Hati.

Hal ini dilakukan sebagai reaksi atas aksi-aksi demo penolakan OTSUS yang dinyatakan Gagal memberi dan menjamin kesejahteraan orang asli papua, kemudian adanya KTT ILWP di oxford london dan Pasifik Island Forum (PIF) di New Zeland serta Seruan Pembebasan Tahanan Politik Filep Karma dan kawan-kawan serta pelayanan kesehatan bagi Kimanus Wenda yang menderita Tumor Perut oleh DPR AS, Ammnesty International, Green Party dan masyarakat internasional lainnya atas nama kemanusiaan. Kemudian adanya pernyataan propokatif oleh para elit di Jakarta yang dinilai hanya memprovokasi keadaan damai dan aman di tanah papua yang tidak bercermin kepada Presiden yang menyatakan bahwa membangun papua dengan hati, hal ini hanya membingungkan dan mengancam ketenangan dan ketentraman warga sipil di papua.

Ironis memang kondisi keamanan di papua beberapa bulan terkhir (juni, agustus, dan september 2011), tercatat ada 8 peristiwa kekerasan kemanusiaan yang melibatkan aparat kepolisian, TNI, orang tak dikenal (OTK) maupun TPN/OPM. Adapun beberapa peristiwa yang terjadi seperti Peristiwa Nafri, Waena, Timika, Dogiay, Puncak Jaya, Puncak, dan Lany Jaya, serta Merauke.

Berbagai peristiwa kekerasan kemanusiaan telah menelan korban jiwa tewas 23 orang diantaranya ; 22 warga sipil (salah satunya perempuan), korban luka – luka 18 orang yang terdiri dari delapan personel TNI dan 10 warga sipil dengan komposisi lima laki-laki, dua perempuan, dan tiga anak-anak. Peristiwa kekerasan kemanusiaan ini terjadi bukan karena murni perjuangan papua barat merdeka, tetapi juga karena kepentingan politik pemilukada serta kriminalitas situasi yang tidak menginginkan kondisi papua tenang dan damai.

Adapun indikasi lain yang menimbulkan kekerasan kemanusiaan adalah banyaknya para elit papua yang terlibat tindak pidana korupsi sehingga sengaja mengacaukan situasi dan kondisi daerah, dengan demikian pihak aparat penegak hukum tidak akan berani menindak-lanjuti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para elit papua, termasuk sebaliknya ada unsur-unsur kesengajaan kondisi dengan membiarkan sejumlah koruptor tidak ditangkap tetapi dipelihara oleh pihak kejaksaan maupun polda papua yang menimbulkan emosi masyarakat dan memberi ruang kepada masyarakat papua untuk terlibat lebih dasyat lagi dalam mendorong isu referendum yang berbuntut pada pendropingan pasukan lebih besar lagi ke papua dengan alasan pengamanan perbatasan. Adapun Dana otonomi khusus  sebesar Rp.28,7 Trilyun yang digelontorkan pemerintah kepada provinsi papua dan papua barat sejak 2001-2011, terdapat kerugian negara yang berindikasi korupsi senilai Rp. 4, 2 Trilyun, sementara dana otsus untuk pendidikan sebesar Rp. 1,85 Trilyun didepositokan di 2 Bank di Papua oleh Gubernur dan Kepala BPKAD Provinsi Papua dengan alasan yang tidak jelas, kemudian aparat tidak menindaklanjuti lapaoran masyarakat dan terkesan dibiarkan dengan asumsi bahwa situasi dan kondisi papua akan dibuat kisruh sehingga dana-dana tersebut dapat dicairkan untuk dana pengamanan; baik pengamanan pemilukada maupun situasi dan kondisi negara. BPS 2010 mencatat bahwa 10 provinsi termiskin di indonesia, dimana peringkat satu provinsi papua dan peringkat dua provinsi papua barat. Sementara eksploitasi SDA PTFI lebih besar membayar pajak, sejak januari-juni 2011, manajemen PTFI membayar pajak ke pemerintah pusat senilai Rp. 11,7 Trilyun, sementara pertahun senilai Rp.17 Trilyun, kemudian masyarakat 7 suku ; Amungme, Kamoro, Dani, Damal, Nduga, Moni, dan Mee  hanya menerima Rp. 400 milyar dan royalti yang kecil diberikan kepada pemda provinsi papua dan papua barat. Sementara Pemerintah melalui menteri-menteri terkait datang ke papua bukan untuk menyelesaikan masalah mogok kerja karyawan PTFI, sebaliknya melakukan pertemuan dengan manajemen PTFI,Gubernur,Kapolda, dan Pangdam XVII Trikora, kemudian melindungi perusahan lalu menekan karyawan yang mogok kerja untuk kembali bekerja tanpa memikirkan tuntutan hak-hak mereka, kemudian stikmatisasi separatis bagi setiap orang asli papua terus menjadi stempel, lalu melakukan operasi militer saat ini di Pania dan Nafri jayapura dimana alat-alat berkebun dan berburuh milik masyarakat setempat diambil oleh aparat TNI yang melakukan Operasi hingga saat ini mereka tidak bisa berkebun maupun berburu karena Parang,kapak, dan panah diambil oleh aparat TNI, termasuk pembohongan publik pihak polresta jayapura atas penangkapan salah 15 orang warga sipil jemaat baptis di skyline Jayapura yang mengalami penganiayaan dan penyiksaan yang dituduh sebagai pelaku kekerasan di Nafri dan Skyline.

Dari berbagai konflik Politik Kekerasan yang menelan korban jiwa, Eksploitasi SDA, Korupsi, Kekerasan Pemilukada, Diskriminasi anak negri, Pembungkaman demokrasi, Pelanggaran Berat HAM, Pelurusan Sejarah Act Of Free Choice (PEPERA 1969), Perlindungan Buruh PTFI,  serta rencana pembunuhan yang tergambar dalam bocoran dokumen kopasus Bab I Kotaraja, dan Bab II Anatomy of Separatism, dan juga keberadaan pasukan TNI dalam jumlah besar diantara 14-16 ribu pasukan, serta pendropingan Densus 88 ke papua, hal ini hanya memperpara kondisi dan situasi di tanah papua dimana sedang mempersiapkan Dialog Damai Jakarta – Papua untuk penyelesaian akar masalah di Papua, sementara pemerintahan daerah dalam hal ini Gubernur dan DPRP juga Bupati/walikota dan DPRD cuek dan membiarkan aparat TNI/Polri melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap warga sipil tanpa ada perlindungan hukum sebagai pemimpin sipil yang bertanggungjawab terhadap warganya; untuk itu Koalisi Anti Militerisme untuk Papua, menyatakan sikap dengan tegas kepada Kaukus Parlemen Papua di DPR-RI bahwa :

1. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri supaya menarik pasukannya masing-masing yang ditugaskan secara sembunyi-sembunyi dan melakukan operasi terselubung ditanah papua

2. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memerintahkan MENHUKHAM, Patrialis Akbar segera membebaskan Tahanan Politik atas nama Filep Karma dan kawan-kawan, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada Kimanus Wenda yang saat ini menderita Tumor Perut di Lapas Nabire

3. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memerintahkan Jaksa Agung RI dan KAPOLRI segera mencopot masing-masing petinggi didaerah yang tidak menegakan hukum sebagaimana mestinya dalam hal pemberantasan Korupsi

4. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera memberikan perlindungan bagi 8000 karyawan PTFI yang menuntut hak-hak mereka, serta mencopot menteri terkait yang pergi ke papua lalu melindungi manajemen PTFI dan tidak membela hak-hak karyawan yang adalah warga negara indonesia, dan segera melakukan peninjauan kembali  Kontrak Karya PTFI serta pembagian pajak 60 % untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintahan daerah

5. Meminta kepada Presiden RI. Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera melaksanakan janjinya untuk melaksanakan Dialog Damai Antara Jakarta-Papua secara bermartabat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan hati nurani

6. Apabila point 1-5 dirasa penting untuk Kaukus Parlemen Papua di DPR-RI dapat difasilitasi oleh Pimpinan DPR-RI dapat memanggil secara langsung pihak terkait untuk dimintai keterangannya di Gedung Dewan Yang Terhormat

Dari semua penjelasan diatas dan tuntutan Koalisi Anti Militerisme untuk Papua, tidak dijawab, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dan dasyat untuk menuntut pertanggungjawaban moral Pimpinan dan Anggota Kaukus Parlemen Papua di DPR-RI terhadap masyarakat adat papua di seantero Tanah Papua .

Jakarta, 21 September 2011

Koalisi Anti Militerisme Untuk Papua

KontraS, LBH Jakarta, IKOHI, Foker Papua, KAMPAK Papua, Aliansi Mahasiswa Papua, Solidaritas Masyarakat Adat Papua, Kasum,Sahabat Munir, Hamurabi, KAMLAKSI 31,PPR, Pembebasan, dan Dewan Adat Papua Wilayah Asia



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,600 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org