Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pertentangan Antara Penduduk Pontianak Dengan Pengungsi Sambas

Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2001

PRESS RELEASE

NO. 26/SP-KONTRAS/VI/01

MENANGGAPI

Pertentangan antara penduduk pontianak dengan "pengungsi sambas"

Disekitar penampungan pengungsi gedung bulu tangkis pontianak .

 

Peristiwa kriminal yang dilakukan oleh 4 pemuda yang berasal dari lokasi pengungsian korban konflik sosila sambas terhadap salah satu keluarga dari penduduk sekitar tempat penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak , telah memicu kembali ketegangan antara masyarakat pontianak dengan pengungsi asal sambas. Hal ini ditandai dengan adanya aksi pembakaran terhadap gubuk-gubuk pengungsi dikawasan penampungan pengungsi gedung bulutangkis pontianak oleh massa yang diserati protes dan ultimatum agar para pengungsi meninggalkan lokasi penampungan untuk menempati tempat relokasi yang telah disediakan pemerintah.

Peristiwa diatas menurut kontras merupakan akibat langsung dari tidak tertanganinya problem pengungsian ditanah air secara komprehensif oleh pemerintah. Problempengungsian tersebut ternyata menjadi penyebab bagi problemâ€problem sosial lainnya seperti kriminalitas, kesehatan, pendidikan dan prekonomianpengungsi. Disamping itu juga pengungsian tersebut berakibat terhadap kontraksi social dengan masyarakat sekitar lokasi pengungsian.

Problem kriminalitas yang berbuntut aksi perusakan oleh massa dalam analisis kontras mengindikasikan adanya upaya untuk menciptakan kembali konflik horizontal di wilayah kalimantan barat dengan memanfaatkan sentimen etnis dean ditambah komitmen pengungsi pada saat konflik serupa mereda dibeberapa wilayah lainnya di kalimantan, yang ditandai dengan cepatnya mobilisasi massa untuk melakukan perusakan terhadap pemukiman pengungsi. Mudahnya mobilisasi terhadap penduduk pontianak juga mengindikasikan bahawa; pertama, hubungan antara penduduk kota dengan pengungsi memiliki persoalan ketidakharmonisan yang serius. Kedua, tidak tanggapnya aparat kepolisian setempat terhadap gejala kekerasan.

Untuk itulah kontras saat ini mengajukan desakan terhadap menteri pertahanan, menteri transmigrasi, dan menteri negara pemukiman dan pengembangan wilayah serta kapolri agar segera melakukan tindakan komprehensif untuk menangani problem pengungsian, dan dalam rangka mencegah berlarut-larutnya dampak aksi pembakaran yang dipicu peristiwa kriminil, yang bisa saja membesar dan berimplikasi meluas menjadi konflik horozontal. Beberapa point yang akan diajukan meliputi:

  1. Efektifitas aparat keamanan dalam penanganan kriminalitas yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks kalimantan arat, kriminalitas yang melibatkan etnik-etnik yang”menghadapi persoalan dalam relasi sosialnya” sebagai korban atau pelaku sangat sensitive dan seringkali dibaca secara etnis sentries. Kecepatan dan ketegasan aparat keamanan diperlukan untuk mencegah membesarnya damapk peristiwa dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hokum beserta aparaturnya.
  2. Keseriusan negara dalam menangani konflik horizontal; pemerintah harus tetap berkonsentrasi terhadap persoalan masyarakat, dalam hal ini masyarakat kalimantan barat. Diakui atau tidak, konflik sosial yang telah terjadi diwilayah kalimantan barat belum tertangani secara komprehensifdan tuntas. Keributan-keributan kecil yang masih terjadi menandai bahwa potensi konflik akibat tidak adanya penyelesaian yang komprehensif dan tuntas masih tersimpan di Kalimantan Barat.
  3. Rencana relokasi pengungsi; relokasi pengungsi yang ebenarnya sudah menjadi program pemerintah nampaknya perlu diseriuskan kembali. Keberadaan pengungsi dikota Pontianak hingga saat ini menunjukkan belum adanya upaya serius pemerintah untuk menindaklanjuti program relokasi. Pemerintah semestinya menyadari bahwa pengungsi yang tertampung tanpa kejelasan sangat berpotensi menjadi sunber persoalan tersendiri.

 

Demikian hal kami kemukakan, dengan harapan bahwa persoalan ini tidak disikapi secara emosional oleh masyarakat Pontianak , termasuk dalam menanggapi isu-isu apapun yang mengarah pada konflik dan kekerasan.

 

Jakarta , 25 juli 2001

Badan Pekerja

Munarman

Koordinator



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 10,429 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org