Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
KOMNAS HAM Harus Melakukan Terobosan-Terobosan Untuk Mengungkap Kasus Penghilangan PALKSA 97/98

Tgl terbit: Jumat, 01 Juli 2005

PERNYATAAN PERS

Solidaritas Rakyat untuk Keadilan

No. 02/sta-srk/Vll/O5

"KOMNAS HAM HARUS MELAKUKAN TEROBOSAN-TEROBOSAN UNTUK

MENGUNGKAP KASUS PENGHlLANGAN PAKLSA 97/98"

Pada hari Jumat, 1 Juli 2005, keluarga korban dan masyarakat berharap agar para jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 datang memenuhi panggilan ketiga (panggilan terakhir) Komnas HAM. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan seputar keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam kasus yang menyisakan 14 orang tidak diketahui keberadaannya.

Mengingat bahwa Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa (TPPOSP) ini akan selesai masa tugasnya pada tanggal 20 Juli 2005, kami yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat untuk Keadilan yang terdiri dari IKOHI, Kontras, FOBMI, Korban Mei, Priok, 65 LSADI dll mengajukan beberapa usulan terobosan yang harus dilakukan oleh Komnas HAM. Terobosan ini perlu dilakukan agar laporan akhir Komnas HAM nanti benar-benar menunjukkan adanya bukti-bukti yang disertai pola, pelaku dan terutama informasi seputar nasib 14 korban yang sampai saat ini masih hilang. Usulan-usulan terobosan yang kami usulkan untuk segera dilakukan oleh Komnas HAM adalah:

I. Sesuai pasal 95 UU No. 39/1999, Komnas HAM harus melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak-pihak kunci yang mangkir sampai panggilan ketiga seperti Jenderal Purnawirawan Wiranto, Letjen Purnawirawan Prabowo Subiyanto, Letjen Sjafrie Syamsudin, Kolonel Chairawan dan lain-lain.

2. Tim Komnas HAM melakukan inspeksi atau kunjungan ke lokasi-Iokasi yang diduga menjadi tempat penahanan dan penyiksaan seperti Markas Kopassus di Cijantung, Markas Kodam Jaya, Markas Kodim Jakut dan Jaktim, serta Mabes Polri dan Polda Metrojaya. Inspeksi ini ditujukan untuk mendapatkan alat-alat bukti, termasuk untuk mendapatkan gambaran tentang proses penculikan, penyiksaan dan penghilangan para aktifis pada waktu itu.

3. Tim Komnas HAM harus melakukan rekonstruksi BAP untuk mendapatkan gambaran peristiwa, termasuk adanya kemungkinan mendapatkan bukti-bukti dan keterangan baru.

Bila hal-hal tersebut diatas dilakukan oleh TPPOSP, maka ketidakhadiran saksi-saksi dari pihak TNI tidak akan terlalu bermasalah, karena informasi, alat bukti dan lain-lain telah cukup menunjukkan adanya tindak pelanggaran berat HAM dalam bentuk penghilangan paksa.

Lebih dari itu, secara tegas kami menyatakan agar kasus ini ditindaklanjuti dengan pengadilan hak asasi manusia, dan bukan KKR, mengingat saksi-saksi, bukti-bukti, korban dan pelaku semuanya masih bisa dijangkau oleh proses pengadilan.

Jakarta , 1 Juli 2005

Atas nama Solidaritas Rakyat untuk Keadilan

Mugiyanto



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,794 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org