Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Matikan Korupsi, Bukan Koruptor!

Tgl terbit: Rabu, 20 Juli 2011

Matikan korupsi, bukan Koruptor !

Selasa (19/7) kemarin, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyatakan hukuman mati bagi koruptor tetap akan dicantumkan dalam Draft RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ini adalah langkah mundur yang ditempuh pemerintah mengingat Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (Non-derogable rights). Selain itu langkah ini juga kontra produktif untuk membawa balik para koruptor di luar negeri dan mengembalikan aset korupsi kepada negara. Saat ini mayoritas negara dunia telah menerapkan abolisi terhadap hukuman mati dan khusus untuk pidana korupsi hanya sedikit sekali negara yang menerapkannya.Selain itu, ada beberapa alasan mengapa hukuman mati tidak tepat untuk menghukum koruptor.

Pertama, korupsi merupakan tindak pidana yang bisa di-reedukasi. Hukuman terbaik adalah dengan mengembalikan aset yang dikorupsi dan hukuman tambahan atas kejahatan itu. Jika koruptor ini diibaratkan sebagai anggota badan yang sakit, maka penyakit itu harus disembuhkan, bukan anggota badan yang dihilangkan. Yang harus dibenahi adalah pencegahan dan perbaikan sistem, diantaranya dengan pengetatan pelaporan harta kekayaan dan pembuktian terbalik serta penegakan hukum. Penguatan mekanisme pencegahan dan pengambilalihan aset korupsi merupakan faktor determinan ‘perang’ terhadap korupsi.

Kedua, satu-satunya negara selain Indonesia yang menggunakan hukuman mati untuk menghukum tindak pidana korupsi adalah China. Berdasar data yang dirilis oleh

Transparency International (Oktober 2010), hukuman mati yang diterapkan oleh China tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat indeks persepsi korupsi negara tersebut. Malahan, peringkatnya cenderung menurun setiap tahunnya. Ini memeperlihatkan bahwa hukuman mati tidak menimbulkan “efek jera” yang diniatkan oleh ancaman hukuman tersebut. Secara berurutan, China menempati urutan yang ke-72 pada 2008, ke-79 di tahun 2009 dan ke-78 pada 2010. Bandingkan dengan peringkatnya di tahun 2001 (57), 2002 (59) dan 2003 (ke 66). Indonesia sendiri berada di peringkat ke-111 pada 2010 dan ke 110 pada 2009, menurun jauh dari tahun 2001 (ke-88) dan 2002 (ke-96).

Ketiga, data terakhir Hands off Cain (Juni 2010) menyebutkan sebanyak 148 negara sudah melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati. Rinciannya, 97 negara menghapus hukuman mati untuk seluruh kejahatan, 8 negara menghapus hukuman mati untuk perkara kejahatan biasa, dan yang melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) sebanyak 43 Negara.

Sedangkan negara yang masih menerapkan hukuman mati berjumlah 49 negara. Dengan rincian, 43 negara yang menerapkan praktek hukuman mati dan 6 negara yang mencoba moratorium tapi masih menerapkan hukuman mati dalam 10 tahun terakhir. Dewasa ini, berbagai Negara yang beradab juga memperlihatkan kecenderungan yang semakin besar untuk mencabut hukuman mati dari sistem peraturan dan perundang-undangan mereka.Keempat, sebagai Negara Pihak dari Kovenan Hak Sipil-Politik (ICCPR) Indonesia seharusnya mengurangi dan membatasi penerapan hukuman mati hanya bagi kejahatan yang paling serius. Dalam konteks ini Komite HAM (badan dari ICCPR) menjelaskan bahwa hukuman mati seharusnya tidak bisa digunakan untuk kejahatan ekonomi seperti tindak pidana korupsi.

Banyaknya negara yang sudah mengabolisi di atas akan membuat hukuman mati yang ada di draf RUU Tipikor tidak berarti, bahkan mempersulit Indonesia. Sebab, salah satu pasal di

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi â€yang juga telah diratifikasi pemerintah Indonesia- mengatur tentang pengembalian aset antar negara dan hukuman mati. Indonesia tidak bisa memaksa negara lain untuk mengektradisi koruptor dan meminta aset yang dibawanya jika mereka menolak dengan alasan hukum di Indonesia masih menerapkan hukuman mati.

Oleh karena itu kami menuntut, agar Menkumham Patrialis Akbar mencabut kembali pencantuman hukuman mati di draf RUU Tipikor. Selain tidak menghormati hak untuk hidup yang dijamin konstitusi juga tidak tepat karena terbukti tidak menimbulkan efek jera serta berpotensi menghambat proses penarikan koruptor beserta aset dari luar negeri. Kegagalan penanganan korupsi di Indonesia bukan karena efek jera yang lemah akan tetapi karena politisasi penanganan dan buruknya pelayan dan birokrasi sistem hukum di Indonesia. Harusnya hal ini yang menjadi perhatian sdr. Patrialis Akbar.

Jakarta, 20 Juli 2011

Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,567 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org