Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Gugatan Korban Pelanggaran HAM terhadap EXXON Mobile dan TNI adalah Terobosan Penegakan HAM di Aceh

Tgl terbit: Rabu, 13 Juli 2011

Gugatan Korban Pelanggaran HAM terhadap EXXON Mobile
dan TNI adalah Terobosan Penegakan HAM di Aceh

KontraS mendukung dan menyambut baik keputusan Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) pada 9 Juli 2011 kepada Pengadilan di bawahnya untuk melanjutkan sidang gugatan perdata korban Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh terhadap Exxon Mobil. Keputusan ini ibarat memberikan harapan buat korban pelanggaran HAM di Aceh untuk mendapatkan keadilan.

Gugatan ini berawal dari 11 warga Aceh yang melakukan gugatan dengan didampingi oleh International Labor Rights Fund di Pengadilan Federal Distrik Columbia untuk memperoleh kompensasi melalui Alien Torts Claims Act (ATCA), Torture Victims Protection Act (TVPA), dan hukum kebiasaan untuk klaim kerugian akibat kematian yang diakibatkan kelalaian, penganiayaan, dan penahanan sewenang-wenang. Tindakan kekerasan dan kerugian tersebut dilakukan oleh sejumlah anggota TNI yang mendapatkan bayaran atau dukungan dari Exxon Mobile. [lebih detail lihat lampiran]

Dalam konteks hak asasi manusia, gugatan diatas merupakan bukti bekerjanya prinsip Universal Jurisdiction dalam penegakan HAM. Prinsip ini membenarkan otoritas nasional manapun dan kapanpun untuk melakukan penghukuman atas kejahatan serius yang dikategorikan sebagai musuh umat manusia (Hostis Humanis Generis). Dalam banyak kasus dan situasi, gugatan seperti ini merupakan bagian dari upaya memerangi ketiadaan penegakan hukum (Impunitas) ditempat yang seharusnya.

Dalam konteks Indonesia, gugatan ini menjadi pengisi kekosongan sikap institusi hukum Indonesia dan abainya keberpihakan politik pemerintah Indonesia terhadap penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di Aceh. Dengan kata lain, gugatan ini ibarat tindakan korektif atas absennya politik pro penegakan HAM pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki jejak rekam yang sangat buruk dalam hal pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat, paska penandatangan Perjanjian Damai Helsinki (2005) sampai dengan saat ini tidak ada satupun upaya pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah untuk penyelesaian kasus – kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi. Padahal dengan jelas dan tegas Memorandum of Understanding (MOU) Helsinkimemandatkan pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh (2.2) dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2.3).

Ketidak mampuan dan ketidak mauan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki diri dan menjalankan kewajiban melakukan proses hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Aceh dalam kasus Exxon Mobile, hanya akan memperburuk wajah diplomasi Indonesia dikancah internasional. Dalam 1 tahun terakhir sudah terjadi paling tidak 2 kasus; pencekalan visa kunjungan Wakil Menteri Pertahanan  Sjafrie Sjamsoeddin ke AS, dan Presiden SBY yang membatalkan kunjungannya ke Belanda karena khawatir dengan upaya hukum sejumlah orang Republik Maluku Selatan (RMS) di Pengadilan Belanda dalam isu tindakan penyiksaan aparat keamanan Indonesia terhadap sejumlah anggotra RMS di Maluku.

Oleh karenanya kami menghimbau agar Pemerintah Indonesia secara serius memanfaatkan setiap momentum untuk memperbaiki kapasitasnya dalam penegakan HAM dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di masa lalu, seperti di Aceh. Perlu diingat bahwa pertanggungjawaban atas kejahatan serius tidak mengenal batas  teritori dan batas kadaluwarsa.

Jakarta, 13 Juli 2011

Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar Yati Andriyani
Koordinator Kadiv. Pemantauan Impunitas

Lampiran: Perjuangan Korban DOM Aceh Menuntut Pengadilan di USA (unduh)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,332 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org