Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Masukan Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Rapat Komisi HAM ASEAN (AICHR) Ke-6 28 Juni-2 Juli 2011 Vientiane, Laos

Tgl terbit: Jumat, 24 Juni 2011

Masukan Terbuka Masyarakat Sipil Indonesia
Untuk Rapat Komisi HAM ASEAN (AICHR) Ke-6
28 Juni-2 Juli 2011 Vientiane, Laos

Kami sejumlah organisasi masyrakat sipil di Indonesia yang aktif dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan peduli dan berharap pada Mekanisme HAM ASEAN, melalui surat ini, bermaksud untuk menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong kemajuan mekanisme HAM di ASEAN. Hal ini terutama sekali didasari oleh rencana penyusunan Deklarasi HAM ASEAN dan juga adanya komitmen untuk melakukan studi tematik tentang “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam bidang HAM” serta tentang “Migrasi dan HAM”. Semoga dengan adanya Deklarasi HAM ASEAN dan Tematik Studi ini pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara ASEAN semakin baik sebagaimana yang menjadi cita seperti yang tertuang di pasal 14 Piagam ASEAN.

Atas dasar komitmen dan perhatian kami pada perkembangan HAM dan ASEAN diatas, kami bermaksud menyampaikan masukan, kepada Komisi HAM Antar Pemerintah ASEAN (AICHR). Harapannya masukan ini bisa menjadi pertimbangan untuk diimplementasikan sehubungan dengan akan diadakannya rapat ke-6 AICHR (28 Juni-2 Juli 2011 di Vientiane, Laos). Kami sadar bahwa upaya kami merupakan wujud peran masyarakat di Asia Tenggara, dan sesuai dengan semangat membangun ASEAN yang berorientasi pada masyarakat.

Bagian selanjutnya dari surat ini, masukan kami akan difokuskan pada 4 hal;

1. Pedoman operasional AICHR
2. Draft deklarasi HAM ASEAN
3. Studi temaktik AICHR
4. Komunikasi dan laporan kerja perwakilan Indonesia di AICHR

I Pedoman Operasional AICHR

1. Pedoman Operational AICHR telah diadopsi pada rapat AICHR ke-4 di Solo. Namun kami sangat menyesalkan karena dalam perumusan Pedoman tersebut sama sekali tidak melibatkan masyarakat sipil, sehingga tidak memenuhi prinsip-prinsip keterlibatan publik dan ‘people oriented’ yang selama ini didengung-dengungkan oleh ASEAN

2. Padahal mandat dan fungsi AICHR yang termaktum dalam pasal 4.8 dam 4.9 TOR AICHR menyatakan bahwa,
4.8 T o engage in dialogue and consultation with other ASEAN bodies and entities associated with ASEAN, including civil society organisations and other stakeholders, as provided for in Chapter V of the ASEAN Charter;
4.9 To consult, as may be appropriate, with other national, regional and international institutions and entities concerned with the promotion and protection of human rights;

3. Kami mendesak AICHR untuk mempublikasikan kepada publik luas Pedoman tersebut, karena sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi apapun mengenai isinya.

II. Draft Deklarasi HAM ASEAN

Berdasarkan Piagam ASEAN, maka salah satu tujuan dari ASEAN adalah mempromosikan people-oriented dimana seluruh masyarakat didorong untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN (Article 1.13)

Transparansi, serta kesediaan untuk menerima dan memfasilitasi masukan – masukan dari organ – organ di dalam ASEAN, termasuk organ yang bertanggung jawab untuk isu – isu Hak Asasi Manusia merupakan bagian untuk meningkatkan peran serta masyarakat sipil di negara – negara anggota ASEAN. Hal ini akan memungkinkan masyarakat sipil untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mengimplementasikan komitmen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan hal di atas, maka proses penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia di ASEAN haruslah inklusif, partisipatif, konsultatif  dan transparan. Untuk memastikan hal ini, maka kami hendak merekomendasikan kepada para perwakilan AICHR dan anggota tim penyusun, terutama yang berasal dari Indonesia agar:

1.Melakukan konsultasi pada tingkatan nasional, dengan melibatkan semua para pemangku kepentingan seperti Lembaga – lembaga pemerintah yang terkait, Organisasi – organisasi masyarakat sipil dan Komisi – komisi negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusi

2. Melakukan konsultasi pada tingkatan regional untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan, dari sepuluh negara anggota ASEAN sehingga tercapai kesepemahaman bersama atas nilai – nilai hak asasi manusia yang hendak dicantumkan dalam deklarasi

3. Memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan, terutama masyarakat sipil untuk memberikan catata sebelum draft deklarasi tersebut diadopsi

4.     Mengundang para pakar Hak Asasi Manusia, baik dari dalam ataupun luar ASEAN untuk memberikan saran dan/atau bantuan teknis

5. Meminta saran, ataupun bantuan teknis kepada United Nations Office of the Commissioner for Human Rights.

III. Studi Tematik AICHR

1. Memperhatikan mandat dan fungsi AICHR yang termaktum dalam TOR AICHR pasal 4.12, “menyiapkan kajian-kajian tentang isu-sisu tematik HAM di ASEAN”. Sebagai awal, AICHR memilih studi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) & HAM serta Migrasi dan HAM dan hasilnya adalah rekomendasi yang akan dilaporkan ke forum menteri luar negeri ASEAN. Forum Menteri Luar Negeri ASEAN yang kemudian akan menjalankan rekomendasi yang dihasilkan.

2.Pada tanggal 6 Oktober 2010, lima negara ASEAN telah mengeluarkan ASEAN CSR Netwok yang ditujukan untuk memenuhi tujuan yang tercantum dalam ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint. Untuk hal itu kami mendesak agar AICHR didalam melaksanakan kajiannya, menggunakan  konsep CSR yang mengacu, tetapi tidak terbatas, pada standar internasional yang ada. Dimana, prinsip-prinsip dan elemen tentang CSR yang cukup komprehensif telah dituangkan dalam ISO 26000: Guidance on Social Responsibility. Walaupun demikian AICHR kiranya memperhatikan prinsip-prinsip yang termaktub dalam United Nation’s Principles of Responsible Investment.  

3. Kami juga mendukung jika AICHR dapat mendorong negara-negara ASEAN agar mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan CSR secara tepat di negara masing-masing, berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan HAM

4. Kami meminta AICHR untuk melibatkan masyarakat sipil dalam memberikan informasi, ulasan, maupun tanggapan, atas kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dibidang HAMyang diselenggarakannya

5. Terkait kajian tematik Migrasi dan HAM yang akan dilakukan oleh AICHR, kami berharap kajian tematik ini dapat berdampak pada perbaikan situasi perlindungan hak-hak buruh migrant perempuan di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, kajian tematik hendaknya bisa spesifik pada konteks situasi pelanggaran HAM yang sering dialami buruh migrant perempuan, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan yang ada

6. Kajian tematik sebaiknya fokus pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kelompok buruh migrant  paling rentan, yaitu Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga (BMP-PRT). Kami berharap AICHR dapat mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran HAM tertentu, yaitu kepada hak-hak fundamental bagi BMP PRT.   Kami mengidentifikasi setidaknya hak fundamental BMP PRT yang seringkali dilanggar, adalah sebagai berikut:

a. Hak mendapatkan gaji layak, hak mendapatkan gaji lembur, hak mendapatkan hari libur, hak mendapatkan jaminan kesehatan keselamatan kerja, hak beribadah, hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berekspresi, hak berkomunikasi, dan hak memegang paspor sendiri;
b. Hak atas kesehatan seksual dan reproduksi buruh migran perempuan (tidak ada cuti haid, dilarang bekerja karena hamil, termasuk tidak diberangkatkan atau dideportasi karena hamil) dan Hak untuk menikah;
c. Hak bekerja bagi buruh migran yang terinfeksi HIV/AIDS (adanya mandatory test bagi calon pekerja migran, dan deportasi ketika terindikasi terinfeksi HIV/AIDS); dan
d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi buruh migran yang terkait masalah hukum di Negara tempat bekerja

7. Kajian AICHR diharapkan menjadi dasar bagi kerja-kerja mekanisme ASEAN lainnya yang terkait dengan isu Buruh Migran termasuk  ACWC dan ACMW. Apalagi, saat ini ASEAN tengah menyusun ASEAN Framework Instrument on The Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers. Dengan demikian AICHR dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa instrument tersebut  segera  dibentuk dan benar-benar menggunakan Hak Asasi Manusia sebagai dasar, prinsip, pendekatan dan perspektif

IV. Komunikasi dan laporan kerja Perwakilan Indonesia di AICHR

Lebih dari setahun masa kerja AICHR, sejak dilegalkan pada tanggal 23 Oktober 2009 hingga saat ini, praktis tidak ada mekanisme pelaporan hasil kerja secara formal dan terbuka (accesable) yang reguler antara perwakilan negara (country representative) dengan masyarakat sipil, termasuik di Indonesia.

Padahal, sebagaimana tertuang dalam Terms of Reference (TOR) ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights, dalam bagian informasi publik Pasal 6 angka 7 disebutkan bahwa AICHR wajib memberikan informasi secara berkala kepada rakyat tentang pekerjaan dan kegiatannya melalui materi informasi publik yang tepat yang dihasilkan oleh AICHR

Praktiknya, kita tidak pernah mendapatkan informasi yang memadai dari agenda AICHR, kemudian tidak ada akuntabilitas dari country representative setelah dialog berlangsung bahkan proceeding yang dihasilkan tidak pernah terbuka, sehingga masyarakat sipil sangat kesulitan mengikuti perkembangan dinamika kinerja AICHR.

Contoh konkrit adalah pertemuan AICHR yang akan dilakukan tanggal 28 Juni 2011, praktis mengulang praktik sebelumnya, tidak ada upaya yang memperhatikan jangka waktu dan untuk menjaring masukan ataupun berbagi informasi kepada masyarakat sipil. Meski dijadwalkan akan ada pertemuan dengan masyarakat sipil pada 24 Juni 2011, namun mengingat keterbatasan waktu maka dapat dibayangkan hasilnya tidak akan efektif.

Untuk itu, berkaca dari kondisi tersebut, kami meminta Kementrian Luar Negeri dan Perwakilan Indonesia AICHR untuk segera membuat mekanisme penyebaran informasi, dialog/jarring pendapat dan kerjasama dengan masyarakat sipil. Mekanisme ini yang seharusnya menjadi alat ukur kerjasama antara perwakilan Indonesia di AICHR dengan masyarakat sipil

Demikian masukan ini kami sampaikan,

Jakarta, 24 Juni 2011

Hormat Kami,

Elsam, HRWG, Imparsial, Infid, KontraS, Solidaritas Perempuan, YLBHI



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,367 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org