Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
"Kasus Ruyati, Kegamangan Indonesia Menghapus Hukuman Mati"

Tgl terbit: Selasa, 21 Juni 2011

“Kasus Ruyati, Kegamangan Indonesia Menghapus Hukuman Mati"

Koalisi HATI (Hapus Hukuman Mati) menyatakan duka dan keprihatinan mendalam atas kematian Ruyati, seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang telah dihukum mati karena kejahatan yang tak dapat dikurangi bentuk hukumannya. Kami juga sangat kecewa pada aparat negara karena Indonesia gagal menjalankan amanat konstitusi yang melindungi hak hidup. Kematian Ruyati adalah bukti kegamangan Indonesia dalam menghapus hukuman mati, karena faktanya Indonesia masih konsisten memberlakukan hukuman mati.

Kematian Ruyati pada Minggu 18 Juni 2011 merupakan salah satu bukti betapa lemahnya argumen dan pembelaan negara terhadap WNI yang mengalami vonis hukuman mati. Para pejabat sebelumnya berjanji untuk memberikan pendampingan hukum agar Ruyati tak dijatuhi sanksi hukuman mati. Dengan alasan rigiditas hukum negara lain, seperti disebutkan pejabat Indonesia, maka Indonesia sebenarnya memperpanjang sikap toleransi terhadap hukuman mati terhadap warganya. Hal ini dapat menunjukkan dua sikap utama Indonesia:

Pertama, bahwa praktik hukuman mati memang diakui di Indonesia sehingga negara-negara lain pun dalam komunitas internasional, termasuk Arab Saudi, tidak memandang perlu mendengarkan permintaan Indonesia untuk mengurangi hukuman seperti yang dialami Ruyati. Permintaan Indonesia dapat dipandang sebagai hipokrit karena faktanya Indonesia tetap menjalankan hukuman mati.

Kedua, walaupun Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil Politik  yang melindungi hak hidup (rights to life), namun dalam praktik kenegaraan masih banyak UU termasuk Hukum Pidana yang melegalkan hukuman mati. Dengan demikian praktik kenegaraan juga sebenarnya masih mendukung eksekusi mati bagi warganya sendiri.

Keprihatinan Koalisi semakin mendalam, karena masih ada ratusan nyawa yang mendapat daftar tunggu eksekusi hukuman mati di berbagai negeri.1 Pada saat yang sama, ratusan orang yang menunggu eksekusi mati berdasarkan putusan pengadilan di dalam negeri. Sampai 2009, misalnya, sudah 21 kasus eksekusi mati di Indonesia  pada masa reformasi. Mereka yang dieksekusi di wilayah yurisdiksi terdiri dari warga negara Indonesia dan Warga negara Asing.  Data vonis dan eksekusi mati di Indonesia tak urung menunjukkan kegagalan menyetop eksekusi mati di dalam dan luar negeri. Karena itu, perlu ada langkah tegas bagi indonesia untuk menyetop eksekusi mati bagi semua warga negara.

Berdasarkan pertimbagan di atas, Koalisi menegaskan beberapa hal:

1.      Mendesak negara untuk dalam tempo sesingkat-singatnya memberikan pendampingan hukum yang sangat seksama bagi warga negara Indonesia di dalam maupun luar negeri agar tidak mendapatkan vonis dan eksekusi hukuman mati, atau sekuat mungkin melakukan upaya diplomasi agar proses hukum dapat dilakukan di Indonesia.

2.      Memperbaiki konsistensi dalam menjalankan amanat konsitutsi dan perjanjian international (Konvensi Hak Sipil dan Politik) yang telah melindungi hak hidup dengan melakukan: pertama, menghapus seluruh ketentuan hukuman mati denganmengganti dengan hkuman seumur hidup serta, kedua, segera melaksanakan moratorium (penghentian sementara) hukuman mati bagi seluruh warga yang mendapat daftar tunggu eksekusi mati di Indonesia.

Jakarta, 21 Juni 2011

 

Atas nama Koalisi Hapus Hukuman Mati

Koalisi HATI: Kontras, Imparsial, Infid, Elsam, YLBHI, PBHI, HRWG, IKOHI, LSPP, Kalyanamitra, Todung Mulya Lubis, Harry Wibowo, Komunitas Saint Edigio Indonesia, Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI, Migrant Care, LBH Masyarakat

1. Lihat pemberitaan media tentang “Daftar 303 TKI yang Terancam Eksekusi Mati”, Selasa, 21 Juni 2011.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 3,869 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org