Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peluncuran Publikasi dan Briefing Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model danPraktik

Tgl terbit: Kamis, 28 April 2011

Peluncuran Publikasi dan Briefing
Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model danPraktik

Polisi di seluruh dunia memegang peranan penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat.Ini berarti bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pekerjaan mereka sangatlah penting.Perpolisian yang Baik: Instrumen, Model dan Praktik” menanggapi tuntutan ini, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya pemolisian yang baik berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik internasional, regional dan nasional.

Dalam panduan ini, Prof. Dr. Monica den Boer (Akademi Kepolisian Belanda) dan Prof. Dr. Changwon Pyo (UniversitasPolisi Nasional Korea) mengidentifikasi kesenjangan dan dilema etis dalam sejumlah bidang kepolisian. Mereka juga mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus, seperti memerangi kejahatan terorganisir dan terorisme, serta topik-topik sensitif seperti perlindungan terhadap kelompok minoritas. Buku ini merupakanpenerapan praktis langsung; Kepolisian Negara Republik Indonesia menyambut baikinisiatifini dan selanjutnyamengembangkan dan menggunakanpanduanini di Indonesia.

Publikasi ini akan diluncurkan di Jakarta pada briefing yang berjudul "Siapa yang akan MengawalparaPengawal; Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Perpolisian – PengalamanAsia dan Eropa". Acara ini akan diselenggarakan pada hariKamis, 28 April 2011 di Hotel Sari Pan Pacific dari pukul 09:00 - 13:00 WIB.

Briefing ini juga akan mencerminkan keadaan perdebatanterkinitentangintegrasi standar hak asasi manusia dalam praktik perpolisian. Berikutiniadalahparapembicarakunci:

Jenderal Polisi Timur Pradopo(KepalaKepolisianNasional Indonesia)
Julian Wilson (Duta Besar/KepalaDelegasiUniEropauntuk Indonesia danDrunei Darussalam)
Haris Azhar (KoordinatorKomisiuntuk Orang HilangdanKorbanTindakKekerasan)
Rohit Choudhary(DirekturAkademiPolisi Punjab, India), dan
Atty. G. Guinto(Kepala Kantor HakAsasiManusiaKepolisianNasional Filipina)

Publikasi danbriefingdiselenggarakan di bawah payung Asia-Europe Democratisation and Justice series (AEDJ)yang menyediakan wadah untuk pertukaran Asia-Eropa dalam bidang demokratisasidanperadilan melalui dialog antara masyarakat sipil dan parapembuat kebijakan. Acara ini diselenggarakan oleh Asia-Europe Foundation (ASEF) dan Hanns Seidel Foundation (HSF) bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kantor PBB urusanObatTerlarang dan Kejahatan (UNODC), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS ). Panduan ini diterbitkan dengan dukungan dari Komisi Eropa.

Untukinformasilebihlanjut, silakanhubungi:

Dr. Ulrich Klingshirn

Monica Tanuhandaru

IndriaFernida

RantaMathai-Luke

Hanns Seidel Foundation
MenaraCakrawala Lt. 9
Jl. MH. Thamrin 9
Jakarta

UNODC
GedungPengadilanTipikor,
lantaidasar
Jl. HR Rasuna Said Kav C 19, Kuningan, Jakarta

Kontras
Jl. Borobudur No. 14 Menteng, Jakarta

Asia-Europe Foundation
31 HengMuiKeng Terrace
Singapore

Fax: 390 2381
Email: hsfindo@hsfindo.org

Fax: 5290 7427
Email: monica.tanuhandaru@gmail.com

Fax: 392 6821
Email: kontras_98@kontras.org

Fax: +65 68721207
Email: info@asef.org

Acara ini diselenggarakan oleh:

Asia-Europe Foundation (ASEF) dan Hanns Seidel Foundation (HSF)

Bekerjasama dengan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), United Nation on Drug and Crime (UNODC) dan
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

The Asia-Europe Foundation (ASEF) promotes greater mutual understanding between Asia and Europe through intellectual, cultural and people-to-people exchanges. Through ASEF, civil society concerns are included as a vital component of deliberations of the Asia-Europe Meeting (ASEM). ASEF was established in February 1997 by the participating governments of ASEM and has since implemented over 500 projects, engaging over 15,000 direct participants as well as reaching out to a much wider audience in Asia and Europe.  www.asef.org

The Hanns Seidel Foundation is a political foundation, committed to promote the values of humanism trough educational activities, with more than 35 years of experience in civic education in Germany, and in international cooperation around the world. Its office in Indonesia has established in 1993 with programmes developed and implemented jointly with respected and noted local, national and international partners. One of its focal areas is to strengthen democratic values and to enforce legal system and constitutional law in the country. Related programmes aim to establish a democratic state of law respected by other democratic countries. In this respect, HSF is actively facilitating exchange programmes, dialogues, experts’ discussions, workshop, seminars, etc., to strengthen institutional and human capacities in the country.

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) established the Indonesia Office as part of an expanded geographical mandate in East Asia and the Pacific. The office works closely with the government of Indonesia to address the county’s key challenges to transnational organized crime and trafficking, countering corruption, terrorism prevention, justice and drugs and HIV.  www.unodc.org/indonesia

KontraS or Commission for 'the Disappeared' and Victims of Violence (KontraS) is an independent human rights organization. Our vision is for Indonesia to become a just and democratic country where people are free from fear, repression and discrimination. KontraS was established in March 1998, just weeks before the fall of Suharto. Initially founded to advocate the cases of activist who disappeared during their struggle against the authoritarian New Order regime, KontraS quickly started taking on other cases of grave human rights violations. Now, KontraS is renowned for its lobby and advocacy work continuously demanding state accountability, pushing for justice and fulfilment of victims' rights.

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,276 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org