Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas

Tgl terbit: Rabu, 14 April 1999

SIARAN PERS

KONTRAS

NO. 17 / SP †KONTRAS / IV / 99

LAPORAN LANJUTAN KERUSUHAN SAMBAS

Situasi terakhir di Sambas, Singkawang dan sekitarnya masih mencekam. Angkutan umum, pertokoan dan aktivitas sosial lainnya masih jarang terlihat beroperasi. Aparat keamanan dalam jumlah besar terlihat hanpir di seluruh sudut kota dan bersiaga. Hingga senin, 12 April 1999 malam hari terus terjadi pembakaran sekitar 16 rumah di Sungaikeran kabupaten Singkawang menyusul pertikaian yang terjadi. Pada saat yang sama korban jiwa akibat penembakan aparat keamanan ketika insiden 7 April di RSU Abdul Azis bertambah lagi dengan meninggalnya satu dari 32 korban luka †luka yang dirawat.

Konflik etnik yang pecah mulai dari perikaian pada Hari Raya Idul Fitri di Parit Setia, Kecematan Jawai, Sambas, diikuti dengan rangkaian peristiwa serupa hampir di seluruh kecamatan di kabupaten Sambas dan terakhir meluas hingga Singkawang. Peritiwa pertikaian dengan media konflik etnik ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya terjadi. Tercatat paling tidak pernah terjadi sembilan kali konflik serupa dalam kapasitas yang cukup besar melibatkan beberapa etnik.

Kelambanan Aparat Keamanan

  • Hasil investigasi KONTRAS menunjukkan bahwa peristiwa Parit Setia yang berawal dari kasus tertangkapnya seorang pencuri oleh massa itu dapat berubah dan meluas menjadi pertikaian etnik, salah satunya disebabkan oleh kelalaian aparat keamanan dalam menanggapi laporan dari warga masyarakat. Diabaikannya laporan warga yang mengkhawatirkan akan terjadi perkelahian massal tiu memperlihatkan betapa lambannya antisipasi negara dalam menhadapi potensi konflik yang ada.
  • Dari temuan kami yang lain bahkan megindikasikan adanya beberapa kemiripan dengan peristiwa kerusuhan lainnya di Indonesia, misalnya seperti yang terjadi di Ambon. Selebaran - selebaran sebagai upaya prakondisi juga kami temukan di Sambas. Salah satu selebaran yang bernada adu domba bahkan bertanggal 1 Januari 1999. Artinya itu beredar jauh sebelum peristiwa Parit Setia terjadi. Dalam selebaran yang sama, bahkan tertulis berasal dari sebuah ormas besar yang tidak berbasis padakekerasan. Ini membuktikan adanya upaya pengkondisian situasi dengan metode disinformasi terhadap masyarakat. Isu †isu bernada provokasi kami temukan beredar juga di kedua belah pihak yang bertikai, sebelum maupun sesudah peristiwa Parit Setia.
  • Penanganan oleh aparat keamanan yang berkesan lamban dan ragu †ragu ternyata berlanjut dalam peristiwa Sambas ini. Akibatnya peristiwa demi peristiwa terjadi dalam eskalasi yang cepat.
  • Kebijakan represif aparat polisi dan militer dengan senjata untuk menunjukkan ketegasan tindakannya baru dilakukan ketika pertikaian sudah terlanjur besar dan tak terkendali. Akibatnya selain situasinya yang sudah semakin sulit dikendalikan, korban jiwa dan materi sudah jatuh dalam jumlah besar. Represi yang baru dilakukan ketika petikaian sudah melibatkan jumlah massa yang besar juga hanya akan menimbulkan korban jatuh semakin banyak. Represi aparat bahkan menimbulkan persoalan baru yang semakin memperumit masalah ketika dari awal tindakan hukum tidak dijalankan oleh aparat kepolisian sebagaimana seharusnya.
  • Masih dari lambannya antisipasi, situasi akhir di Singkawang kembali menunjukkan ketidakjelasan tindakan aparat keamanan. Razia senjata tajam tidak dilakukan terhadap orang †orang yang membawanya di jalan †jalan. Antisipasi terhadap arus massa dari Pemangkat dan Selakau menuju Singkawang ternyata juga tidak dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Ditambah denga isu dan selebaran yang beredar dikalangan Melayu, Dayak dan Madura yang berisi ancaman akan terjadinya penyerangan, maka situasi masyarakat semakin tegang dan keresahan meluas di masing †masing kelompok masyarakat.
  • Perlakuan aparat keamanan terhadap para tersangka pelaku penyerangan di Singkawang dan penembakan terhadap massa yang melakukan aksi damai menuntut pembebasan mereka yang ditangkap, merupakan bentuk ketidakjelasan yang lain dari tindakan aparat keamanan yang hanya menambah jumlah korban jiwa. Tindakan aparat yang lebih parah lagi terjadi di simpang jalan Alianyang †Yos Sudarso (depan gedung juang) Singkawang pada tanggal 22 Maret 1999 sekitar pukul 20.30 Wita. Yaitu ketika aparat dari satuan Brimob yang sedang mengawal iring †iringan pengungsi menuju penampungan Pasir Panjang secara tiba †tiba melakukan penembakan beruntuk kearah sekelompok pemuda yang sedang duduk †duduk di jembatan di depan-kanan gedung Juang. Buntut dari kejadian inilah yang kemudian menimbulkan amarah massa terhadap aparat keamanan.

Fakta †fakta di atas sekali lagi membuktikan ketidakmampuan negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu alternatif penyelesaian harus diupayakan oleh segenap pihak guna mengembalikan situasi aman dan terjamin kehidupan setiap anggota masyarakat di wilayah Sambas da Singkawang. Yang jelas bahwa penyelesaian tidak bisa lagi dipercayakan semata kepada pihak aparat keamanan, apalagi dengan pendekatan represif belaka, tidak juga dengan menjadikan wilayah Kalimantan Barar sebagai Kodam baru. Dalam hal ini kami sangat menyesalkan rekomendasi dari Komnas HAM melalui Bambang W. Suharto yang meminta kepada pemerintah untuk mendirikan Kodam baru di wilayah Kalimantan Barat.

Menanggapi keputusan Presiden Habibie yang akan memindahkan para pengungsi ke sebuah pulau tersendiri, KONTRAS berpendapat :

  1. Mempertanyakan moralitas dan tanggung jawab Habibie sebagai kepala negara yang lebih memandang pada kepentingan terlaksananya pemilu Sambas daripada secara sungguh †sungguh mencari jalan keluar bagi penyelesaian konflik dan perdamaian serta jaminan keamanan bagi masyarakat di Sambas.
  2. Pemindahan ke pulau tersendiri bahkan tidak bisa dianggap sebagai upaya penyelamatan sementara. Itu membuktikan lemahnya negara dalam megusahakan jaminan keamanan terhadap warganya selain juga diskriminatif terhadap etnis Madura . belum lagi dalam jangka panjang, pemisahan wialyah berdasar etnis hanya akan memperjelas permusuhan yang terjadi diantara etnis Madura dan etnis lain di luar pulau. Sehingga solusi ini belum mencukupi sebagai jaminan rasa aman yang minimum sekalipun bagi warga negara, dalam hal ini etnis Madura di Sambas.
  3. Solusi dengan pemindahan ini juga berarti, dalam kondisi negara yang tidak mampu mengupayakan jalan keluar yang efektif dalam menciptakan harmoni bagi masyarakatnya, negara justru menutup kemungkinan penyelesaian dengan pelibatan secara aktif dari warga masyarakat yang bertikai untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka.

Sebagaimana siaran pers kami terdahulu, tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa Sambas dan Singkawang ini memiliki akar persoalan yang tidak sederhana. Kondisi struktural dan ketidakmampuan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang adil merupakan latar belakang yang penting. Dan untuk itu sekali lagi KONTRAS menyatakan bahwa :

Dalam konteks usaha dan perlindungan serta pemajuan Hak- hak Asasi Manusia, negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Sambas, Singkawang dan semua kerusuhan massal lain yang terjadi sebelumnya di beberapa wilayah di Indonesia. baik karena ketidakmampuannya untuk mencegah, menanggulangi ataupun mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi (violation by ommission), maupun atas sebab keterlibatan aparat †aparatnya dalam kerusuhan itu secara langsung .

Jakarta, 14 April 1999

Badan Pekerja KONTRAS

M U N I R, SH

koordinator

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 17,848 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org