Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Putusan Majelis Hakim Terhadap Kasus Penculikan Yang Dibacakan Pada Tanggal 6 April 1999

Tgl terbit: Rabu, 07 April 1999

TANGGAPAN KONTRAS

ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP KASUS PENCULIKAN YANG DIBACAKAN PADA TANGGAL 6 APRIL 1999

Menanggapi putusan Majelis Hakim terhadap kasus penculikan yang dibacakan pada tanggal 6 April 1999, maka kami menyampaikan hal †hal sebagai berikut :

  1. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan publik karena gelar kasus persidangan penculikan itu ternyata tidak sampai mengungkap pelaku utama penculikan yang seharusnya mengacu pada hirarki komando ABRI dimana seharusnya atasan dari ke 11 terdakwa itulah yang paling bertangggung jawab atas kasus penculikan ini.
  2. Bahwa hasil proses persidangan tersebut ternyata juga tidak selaras dengan rekomendasi DKP yang berhasil mengungkapkan pengakuan Letjen Prabowo Subianto selaku Danjen Kopassus pada waktu itu, sebagai pihak yang paling bertanggaung jawab atas kasus penculikan tersebut sehingga Letjen Prabowo Subianto akhirnya dipecat dari dinas militer.
  3. Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Militer tersebut juga tidak mengungkap13 korban penculikan yang belum kembali. Hal mana seharusnya fakta ini terungkap di pengadilan karena antara korban penculikan yang sudah bebas dengan korban yang masih hilang pernah bertemu dan berbicara satu sama lain di tempat yang sama, oleh sebab itu sejak awal Kontras meyakini bahwa sesungguhnya persidangan ini di gelar hanya untuk memutus pertanggungjawaban atasan para terdakwa yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kasus penculikan dan bertanggung jawab terhadap para korban penculikan yang belum kembali.
  4. Bahwa sejauh ini tidak tampak sikap korektif ABRI atas skandal penculikan yang faktanya melibatkan beberapa kesatuan dalam instansi militer tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa ABRI mesti bertanggung jawab secara institusional atas kasus ini. Bahwa persidangan kasus penculikan yang telah dilaksanakan di Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta menurut hasil monotoring yang dilakukan Kontras banyak sekali terjadi pelanggaran dan kejanggalan baik dari segi hukum acara peradilannya maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, Saksi dan Para Terdakwa.
  5. Adapun kejanggalan persidangan tersebut dapat dilihat juga dari fakta bahwa Majelis Hakim dan Oditur Militer tidak melakukan perannya secara maksimal yakni menggali fakta †fakta yang terungkap dipersidangan dan bukan sebaliknya malah menegaskan apa †apa yang dikatakan oleh saksi maupun para terdakwa. Adapun fakta penting yang seharusnya digali lebih jauh untuk mengungkap kasus penculikan tersebut antara lain adalah : adanya keterangan terdakwa yang menyatakan ada nama lain selain 9 korban penculikan yang telah bebas, juga disebutnya nama Kolonel Chairawan dan Letjen Prabowo Subianto sebagai atasan para terdakwa, dan adanya perbedaan mengenai lokasi penyekapan antara saksi korban dan para terdakwa sehingga seharusnya dilakukan sidang di lapangan. Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer baik itu dari anggota Koramil Duren Sawit, Kodim Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya menjawab pertanyaan ternyata juga sering mengatakan lupa, tidak tahuatau takut untuk menjawab.
  6. Adapun kegagalan dari persidangan kasus penculikan ini menurut Kontras adalah tidak terungkapnya pertanggungjawaban hirarki komando dari atasan para terdakwa serta tidak terungkapnya keberadaan serta nasib 13 korban penculikan yang masih hilang yang sebenarnya sangat terkait dengan 9 korban penculikan yang telah di bebaskan dan tang terakhir adalah tidak terungkapnya motif sebenarnya dari penculikan tersebut yang sebenarnya sangat bermuatan politis dalam rangka mempertahankan kekuasaan rezim Soeharto yang semakin tidak populer pada waktu itu.

Terhadap putusan persidangan kasus penculikan tersebut, maka Kontras merekomendasikan hal †hal sebagai berikut :

  1. ABRI harus bertanggung jawab secara institusional atas kasus penculikan dan ABRI mesti melakukan koreksi atas pelanggaran †pelanggaran HAM yang dilakukan selama ini.
  2. Mendesak untuk dilakuakn penyidikan ulang atas kasus penculikan itu sebagai proses lanjutan terhadap mereka yang seharusnya paling bertanggung jawab berdasarkan struktur komando ABRI.

Terhadap rekomendasi tersebut apabila dalam wakru dekat belum ada kemajuan sikap dan kebijakan ABRI terhadap kasus penculikan ini, maka Kontras mewakili keluarga korban penculikan akan membawa kasus penculikan ini ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag Belanda.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian yang semestinya dari pihak †pihak yang berkompeten.

Jakarta, 7 April 1999

 

Badan Pekerja KONTRAS

BAMBANG SUGIYANTO, SH .

ORI RAHMAN, SH.



Kasus terkait Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,522 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org