Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam BahayaÂ

Tgl terbit: Kamis, 10 Februari 2011

     

 

Indonesia dan HAM : Demokrasi dan Pluralisme dalam Bahaya 

Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH - The International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual. Laporan berjudul Shadows and Clouds: Human Rights in Indonesia—Shady Legacy, Uncertain Future (Bayang-Bayang dan Mendung: Hak Asasi Manusia di Indonesia—Warisan Kelam, Masa Depan yang Tak Pasti), laporan ini diluncurkan hanya beberapa hari setelah serangan biadab pada tanggal 6 Februari 2011 atas komunitas Ahmadiyah di Provinsi Banten yang mengakibatkan tiga orang tewas, juga serangan pada tanggal 9 Februari 2011 terhadap beberapa gereja di Temanggung, Jawa Tengah.

Laporan ini menawarkan analisis rinci mengenai meningkatnya diskriminasi yang dihadapi oleh kaum minoritas di Indonesia dan selalu lemahnya tindakan dari pihak berwajib. Serangan terhadap kaum minoritas, khususnya terhadap jemaah Ahmadiyah, seringkali terjadi di hadapan polisi, yang tetap bersikap pasif; sangat sedikit serangan yang ditindaklanjuti penahanan dan tindakan hukum terhadap pelaku; aparat seringkali menyalahkan para korban dari pada pelaku, sehingga secara publik melegitimasi dan merestui pelaku kekerasan; sistem peradilan sayangnya tak memadai untuk mengganti kerugian para korban. Pihak berwenang di Indonesia membiarkan iklim intoleransi tumbuh di negara ini, sehingga membahayakan struktur sosial dan religius di Indonesia yang sesungguhnya secara tradisional pluralistik; dan mengikis institusi demokratis yang masih rapuh di negeri ini.

FIDH, Imparsial dan KontraS memandang situasi di Papua sebagai salah satu pertanda bahwa pihak berwajib berwajah ganda; kendati beberapa langkah yang diambil untuk mematahkan lingkaran impunitas di provinsi terpencil banyak dipublikasikan, sayangnya pelanggaran HAM tetap terjadi di Papua sebagai isu politik yang hanya dianggap sebagai persoalan keamanan.

Lebih umum lagi, walaupun sudah terjadi perbaikan dalam catatan HAM sejak 1998, laporan ini menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menghadapi sebuah kesenjangan yang makin melebar antara komitmen publik terhadap HAM dan implementasinya secara de facto. “Aparat berwajib di Indonesia pada saat ini mengidap schizophrenia—retorika mengawang-awang tentang HAM di satu sisi, tapi sangat kurangnya tindakan untuk menjamin perlindungan atas hak-hak tersebut di sisi lain,” demikian menurut Anne-Christine Habbard, charge de mission untuk FIDH dan penulis laporan ini. Memang laporan ini menemukan bahwa Indonesia terus-menerus menghadapi tantangan serius terhadap HAM, termasuk impunitas di dalam tubuh aparat keamanan negara, kebijakan-kebijakan mengekang yang tidak konsisten dengan kewajiban internasionalnya mengenai HAM, peradilan yang perlu diperkuat, dan sikap pasif yang sama dengan keterlibatan dalam menangani kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actors).

“Indonesia harus menyelaraskan dasar bagi keadilan dan penegakan hukum dengan cara memerangi impunitas terhadap pelanggaran HAM di masa lalu dan sekarang, menyelesaikan persoalan diskriminasi agama dan melaksanakan reformasi yang sulit namun diperlukan untuk memperbaiki institusi-institusi demokratisnya—langkah-langkah penting ini akan membantu mengantarkan Indonesia ke dalam komunitas global negara-negara yang menghormati hak asasi manusia yang mendasar dan kebebasan,” demikian menurut  Souhayr Belhassen, Presiden FIDH.

“Pemerintah telah gagal melindungi HAM, terbukti dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan, seperti penyiksaan di Papua dan kekerasan yang mengatasnamakan agama,” ujar Al Araf, Direktur Program di Imparsial. “Pihak berwenang harus menunjukkan keseriusan komitmen mereka terhadap HAM yang menuntut dipatahkannya lingkaran impunitas untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada sekarang dan di masa lalu.”

Haris Azhar, Koordinator Eksekutif Nasional KontraS, mengatakan bahwa 12 tahun lalu Indonesia telah melalui apa yang kini tengah dialami oleh Mesir. “Secara ideal, kita seharusnya sudah memiliki berbagai elemen demokratis saat ini. Akan tetapi, kekerasan masih dilakukan oleh agen-agen negara dan polisi, atau di tengah operasi militer seperti yang terjadi di Papua atau di dalam tahanan. Ancaman terhadap pembela HAM juga tetap membayangi sebab hal tersebut tidak pernah ditangani secara serius oleh negara.”

Terkait temuan-temuan dalam laporan ini, FIDH, Imparsial dan KontraS membuat sejumlah rekomendasi untuk pihak-pihak berwenang di Indonesia, diantaranya :

  • Segera melaksanakan investigasi yang efektif, transparan, independen dan tidak berat sebelah terhadap semua insiden-insiden penyerangan terhadap minoritas yang belakangan terjadi, dan segera menghukum para pelaku;
  • Segera memulai dialog polotik dengan semua pihak dalam isu Papua;
  • Menjamin langkah-langkah implementasi berarti untuk melindungi para pembela HAM, kelompok-kelompok anti korupsi dan para jurnalis dalam pekerjaan mereka; dan
  • Mengambil berbagai langkah yang dibutuhkan, legal, administratif dan sebagainya, untuk mencegah kelompok-kelompok pelaku kekerasan untuk mengganggu, mengintimidasi dan menyerang kelompok-kelompok rentan.

Laporan lengkap dapat diunduh di:
http://www.fidh.org/SHADOWS-AND-CLOUDS-Human-Rights-in-Indonesia   

Kontak pers:
FIDH: Anne-Christine Habbard: +62 821 24095949 (Jakarta) / Shiwei Ye: +62 877 5036204 (Jakarta), +66 2 275 42333 (Bangkok, after February 11)
Imparsial: Bhatara Ibnu Reza  +62 81 5808 4527
KontraS: Chrisbiantoro +62 813 1907 0436

Lampiran : Executive Summary [Indonesia] [Inggris]



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,492 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org