Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tindakan Fraksi ABRI DPRI RI Menolak Kehadiran Keluarga

Tgl terbit: Rabu, 17 Juni 1998
Untitled Document

SIARAN PERS

Tentang :

TINDAKAN FRAKSI ABRI DPR RI MENOLAK KEHADIRAN KELUARGA
ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Kontras bersama beberapa keluarga penculikan dan tindak kekerasan bermaksud melakukan dialog dengan Fraksi ABRI DPR RI pad tanggal 17 Juni 1998 pukul 9.30 Wib. Untuk itu Kontras telah mengajukan permohonan tetulis lewat surat tanggal 10 Juni 1998.Fraksi ABRI DPR RI menyatakan mengabulkan permohonan dan menyetujui waktu dan tempat dialog sesuai dengan pemohonan Kontras lewat telpon yang diterima langsung oleh Sdr. Munir.

Pada waktu yang telah disetujui tersebut delegasi keluarga korban penculikan bersama staf Kontras datang ke gedung DPR. Akan tetapi delegasi dihadang oleh pasukan tentara bersenjata senapan di tangan, yang mengenakan atribut aparat Kodim Jakarta Pusat, Pasukan Kostrad, dan Polisi Militer. Pihak aparat menyatakan bahwa keputusan Sekjen DPR dan seluruh Fraksi menetapkan hanya akan menerima 15 orang yang dapat diterima.

Delegasi keluarga dan Kontras berpendapat dan mengemukakan bahwa pembatasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak memiliki alasan yang dapat masuk akal. Oleh karena itu delegasi keluarga dan Kontras tetap menuntut agar semua anggota delegasi yang hanya sekitar 30 orang dapat diterima tanpa diskriminasi, karena praktek diskriminasi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. akan tetapi baik satuan keamanan maupun Fraksi ABRI tetap bersikeras pada pendiriannya, yaitu menolak kehadiran Kontras dan keluarga korban dengan alasan jumlahnya lebih dari lima belas orang.

Atas persetujuan seluruh anggota keluarga korban dan Kontras yang hadir, syarat yang ditetapkan secara sepihak tidak dapat diterima, karena syarat itu telah secara nyata mempraktekan diskriminasi terhadap anggota delegasi lainnya selain 15 orang yang dapat diterima.

Berkaitan dengan tindakan penolakan tersebut, Kontras menyampaikan sikap dan pandangannya sebagai berikut :
Pertama, Kontras sangat menyesalkan penggunaan aparat dan kekuatan militer oleh DPR RI untuk menghadang delegasi keluarga korban dan Kontras melakukan dialog dengan Fraksi ABRI di DPR, yang sebelumnya telah diajukan permohonan, dan pemohonan itu telah disetujui.
Kedua, tindakan penolakan Fraksi Abri tersebut tidak sepatutnya dilakukan kepada anggota masyarakat yang akan melakukan upaya memperjuangkan haknya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam proporsi ini, DPR telah dihilangkan dan menghilangkan fungsinya sebagai instrumentasi rakyat, yang bertanggung jawab terhadap kontrol prilaku kekuasaan pemerintah serta menegakan hak †hak dan kedaulatan rakyat. Tetapi menjadi semata †mata institusi pembenaran bagi prilaku kekuasaan.
Ketiga, tindakan penolakan tersebut juga mencerminkan betapa tidak konsistennya Fraksi ABRI dalam mendukung Reformasi yang sedang berlangsung. Dimana justru dalam nuansa keterbukaan pasca Reformasi saat ini fraksi ABRI malah terkesan menutup diri terhadap pengaduan rakyat yang datang menemuinya. Apalagi mereka mereka yang hendak mengadu itu adalah para keluarga korban aksi penculikan dan pembunuhan berlatar belakang politik ynag nota bene berdasarkan fakta †fakta dan bukti †bukti keterangan saksi korban ternyata dilakukan oleh aparat militer secara institusional, bukan oknum perorangan. Jadi dalam hal ini jelas bahwa Fraksi ABRI sebagai respresentasi ABRI secara kelembagaan berusaha melindungi induk organisasinya untuk tidak bertanggungjawab atas aksi teror yang dilakukannya selamini. Ini satu indikasi lagi bahwa telah dan sedang berlansung militerisme Indonesia.
Keempat, tindakan tersebut merupakan tindakan politis dan reaksi negatif Fraksi ABRI terhadap upaya mencari pemecahan permasalahan penculikan dan pembunuhan para aktivis. Sehingga penolakan tersebut tidak saja bersifat tehnis administratif, sikap politis tersebut upaya mendeligitiminasi berbagai kritik dan tuntutan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan, serta pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia.
Kelima, tindakan penolakan tersebut jelas †jelas ditujukan untuk menghindari pertanggung jawaban Fraksi ABRI sebagai representasi ABRI di DPR terhadap keterlibatan aparat militer dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap para aktivis.

Jakarta, 17 Juni 1998

Badan Pekerja Kontras

MUNIR                                                                             M.M.BILLAH

Koordinator                                                                      Dewan Penasehat                             



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,302 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org