Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Jangan Hadapkan Mahasiswa dengan Kekerasan

Tgl terbit: Selasa, 05 Mei 1998
Untitled Document

SIARAN PERS

Tentang

"JANGAN HADAPKAN MAHASISWA DENGAN KEKERASAN"

Dalam krisis nasional ini, mahasiswa oleh segenap komponen bangsa telah diterima sebagai sebuah pilar perjuangan moral, intelektual dan nurani bangsa. Gerakan mahasiswa diberbagai tempat, secara berdisiplin cerdas dan penuh integritas membuktikan bahwa mereka telah berusaha sekuat tenaga menjaga kemurnian dan identitas moral gerakannya. Karenanya sungguh merupakan ironi dan sangat disesalkan apabila gerakan moral dan niat luhur mahasiswa itu harus dihadapkan dengan senjata dan provokasi serta kekerasan.

Atas rangkaian kekerasan di atas, kami KONTRAS berpandangan :

  1. Kekerasan terhadap mahasiswa pada awalnya bisa dirujuk dari posisi aparat keamanan yang justru cenderung mengundang provokasi dan kemarahan mahasiswa. Berbagai kasus memperlihatkan bahwa dalam berbagai aksinya mahasiswa senantiasa mengajak aparat keamanan untuk bernegoisasi dan berunding, bahkan meminta aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan kelangsungan aksi mereka.sungguh disayangkan bahwa aparat keamanan justru menunjukan sikap yang kontroversial, bukan melindingi aksi-aksi tersebut malah menjadikan diri sebagai sejanta pamungkas memukul aksi-aksi keprihatinan mahasiswa itu.
  2. Adalah tidak adil, meghadapkan sebuah “moral force” dengan “represive force”. Penghadapan-hadapan semacam ini merefleksikan kecenderungan-kecenderungan kekerasan sistematis dan arogan.

Dengan pandangan semacam ini Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyatakan beberapa tuntutan :

  1. Aparat keamanan segera menarik konsentrasi kekuatan senjata dari kampus-kampus. Menyiagakan pasukan di depan kampus merupakan langkah "show of force" yang provokatif dan tidak relevan dalam penyelesaian krisis bangsa ini. Dalam kondisi krisis seperti ini, yang lebih penting adalah kemampuan memahami reaksi dan keprihatinan masyarakat. Mungkin ini merupakan hal yang tidak sering dilakukan namun mendesak untuk segera dilaksanakan.
  2. Dalam memberikan konstribusi penyelesaian krisis atas masalah ini, ada baiknya aparat keamanan berusaha lebih sadar dan sekuat tenaga memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk tercapainya tuntutan-tuntutan mahasiswa itu.
  3. Meminta Panglima ABRI untuk secara serius membuktikan institusinya berpihak kepada reformasi, dengan mengambil sikap minimal melindungi aksi-aksi mahasiswa dan menghukum aparat yang terlibat dalam berbagai tindak kekerasan.  

Jakarta, 5 Mei 1998

Badan Pekerja                                                                            Dewan Penasehat

Dadang Trisasongko                                                                   Mulyana W. Kusumah

Wakil Koordinator                                                                       Koordinator

     



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 8,075 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org