Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
TNI Harus Tunduk Otoritas Hukum

Tgl terbit: Jumat, 10 Juni 2005
Untitled Document

Siaran Pers
Nomor: 19/SP-Kontras/VI/05
Tentang

TNI harus Tunduk Otoritas Hukum

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap Panglima TNI Jend. Endriartono Sutarto yang menolak menghadirkan anggota TNI dalam pemanggilan Komnas HAM. Menurut KontraS, sikap ini menyulitkan upaya penegakan hukum atas kasus Penculikan Aktifis 1997-1998. Jika dibiarkan, sikap itu dapat mengarah pada pembangkangan militer terhadap otoritas politik. Oleh karena itu harus segera dihentikan.
KontraS mempertanyakan motif Panglima TNI yang cenderung membangun tafsir sendiri (sepihak) terhadap suatu ketentuan undang-undang, yakni Undang-Undang 39/99 tentang HAM, dan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
Sikap Panglima TNI ini adalah bentuk keengganan TNI untuk sepenuhnya tunduk pada otoritas hukum. Bahkan cenderung melecehkan institusi negara, termasuk Komnas HAM sebagai institusi yang setingak dengan institusi Negara. Sikan dan tindakan tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan TNI. Melainkan terjadi juga dalam penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta Tragedi Mei 1998.
Sikap politik TNI ini menunjukan TNI masih ingin ditempatkan sebagai entitas politik yang otonom. Bebas dari kehendak politik otoritas sipil. Sikap politik ini juga ditunjukan lewat sikap Panglima TNI yabng menolak gencatan senjata berkaitan dengan hasil perundingan informal Helsinki .
Berdasarkan pandagan diatas, KontraS mendesak Presiden sebagai pemegang kontrol dan kendali atas militer untuk menertibkan sikap TNI agar tunduk kepada hukum dan otoritas politik sipil. KontraS juga mendesak DPR untuk mendesak Panglima TNI agar prajuritnya mematuhi proses hukum atas pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

Demikian.

Jakarta , 10 Juni 2005
Badan Pekerja KontraS

Edwin Partogi



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,894 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org