Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Harus Lebih Konkrit, Tawaran Presiden RI kepada GAM

Tgl terbit: Senin, 10 Januari 2005
Untitled Document

Pernyataan PERS

No : 02/SP-KontraS/I/2005

Tentang

"Harus Lebih Konkrit, Tawaran Presiden RI kepada GAM"

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan telah terjadinya kontak senjata antara aparat keamanan RI dengan kelompok bersenjata GAM. Tindakan ini harus dihentikan, karena akan sangat mengganggu jalannya agenda kemanusiaan di Aceh. Bukan saja bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, akan tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa dan dampak lain yang tidak perlu. Oleh karena itu, rekonsiliasi berupa kesepakatan politik gencatan senjata antara Pemerintah Pusat RI dan GAM kian mendesak.

Gencatan senjata sangat penting dan mendesak karena beberapa alasan: 1) mengamankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh; 2) menjamin keamanan warga sipil paska bencana alam khusus anak-anak dan perempuan; 3) untuk menjamin keberadaan sukarelawan sipil dan militer asing agar tidak menjadi korban konflik bersenjata TNI/POLRI-GAM;

Dalam hal ini, KontraS menyambut positif seruan Presiden SBY yang membuka peluang bagi jalan damai kepada GAM. Atas seruan ini, KontraS meminta GAM juga menyatakan sikapnya secra jelas menyangkut peluang penghentian konflik bersenjata.

Namun untuk dapt tercapinya rekonsiliasi (perundingan dami dan gencatan senjata/cease-free), Pemerintah Pusat RI sebaiknya lebih konkrit dalam menawarkan peluang. Setidaknya ada dua prasyarat yang mesti dipikirkan oleh Presiden SBY. Pertama, memberikan akses bantuan kemanusiaan kepada Gerakan Aceh Merdeka. Kedua, memberikan amnesti dan membebaskan seluruh juru-runding Gerakan Aceh Merdeka.

Prasyarat pertama diperlukan mengingat dampaak gempa bumi dan Tsunami telah mengorabankan hampir seluruh lapisan warga di Aceh, tidak terkecuali anggota GAM dan keluarganya. Akibat bencana ini bisa membuat GAM mengalami kondisi krisis kemanusiaan, khususnya keamanan sumber pangan.

Oleh karena itu, KontraS menyerukan agar prinsip non diskriminasi dan kemanusiaan menjadi pegangan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan Aceh. Bantuan harus disalurkan semata-mata demi kemanusiaan. Karena itu siapapun yang terkena dampak bencana termasuk anggota GAM berhak atas bantuan. Kemanusiaan harus diletakkan diatas segalanya, melampui batas-batas teritorial negara, kedaulatan, latarbelakang politik, etnis, agama, jender, dan sekat-sekat lainnya.

Prasyarat kedua diperlukan untuk menjajaki pembicaraan awal menuju dialog dengan para juru runding GAM yang kini berada dalam tahan penjara (lima negosiator). Tanpa memberi amnesti dan membebaskan pra juru runding, maka tawaran PresidenSBY akan menjadi sia-sia.

Oleh karena itu, demi efektifnya proses perundingan damai maka KontraS mengusulkan catatan sebagai berikut:

  1. Kesepakatan dami untuk gencatan senjata sebaiknya dilakukan Pemerintah Pusat dengan perwakilan GAM di Aceh, bukan perwakilan GAM di Swedia; agar dapat memahami kondisi Aceh yang sesungguhnya, khususnya paska bencana.
  2. Lokasi perundingan juga sebaiknya berlansung di Aceh, tidak di luar negeri;
  3. Melibatkan unsur masyarakat sipil seperti ulama, intelektual dan LSM sebagai pihak ketigaa.
  4. Melibatkan pihak ketiga di luar konflik sebagai mediator, yang memliki integritas dan disepakati kedua pihak berkonflik. Pihak ketiga penting sebagai pengontrol pelaksanaan hasil-hasil perundingan. Dalam hal ini, Pemerintah RI dapat meminta bantuan Jepang sebagai mediator perundingan damai.
  5. GAM harus diberi konsesi pilitik yang bisa berupa pemulihan hak-hak politik mereka agar bersedia meletakkan senjata, dan menerima otonomi khusus.
  6. Terakhir, berdasarkan pengalamn sebelumnya, KontraS mengingatkan bahwa peluang bagi terciptanya kesepakatan damai antara Pemerintah Pusat RI dan GAM juga ditentukan oleh seberapa jauh SBY selaku pemegan otoritas politik sipil mampu mengontrol TNI/POLRI, dan tekanan internasional terhadap GAM.

Demikianlah hal ini disampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 10 Januari 2005

Badan Pekerja

Usman Hamid
koodinator



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,587 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org