Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tindakan Penyiksaan Aparat TNI Terhadap Farid Faqih dan Masyarakat Sipil Lainnya Harus Ditindak Huku

Tgl terbit: Kamis, 27 Januari 2005
Untitled Document

PERS RELEASE

Nomor: 3 /SK-KontraS/I/05

Tentang

Tindakan Penyiksaan Aparat TNI Terhadap Farid Faqih dan Masyarakat Sipil Lainnya Harus Ditindak Hukum

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI terhadap Farid Fiqih aktifis GOWA. Tindakan penyiksaan itu tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun baik dalam keadaan perang maupun damai.

Dalam catatan KontraS setidaknya telah terjadi 2 kasus serupa. Pertama, pada 2 Januari 2005, dimana 2 orang warga sipil yang di Banda Aceh yang dituduh menjarah toko disiksa aparat TNI. Kedua terhadap relawan Anggi Teguh Wibowo asal Yogyakarta di depan stasiun pemancar TVRI Mata Ie, Banda Aceh pada 10 januari 2005.

Berdasarkan tindak kekerasan diatas KontraS menilai:

  1. Aparat TNI masih mengedepankan cara-cara kekerasan dalam mengatasi problem di lapangan yang berlangsung.
  2. Tindakan kekerasan ini tidak terlepas dari rendahnya pembinaan dan pemahaman hukum dan hak asasi manusia di kalangan TNI.
  3. Upaya penegakkan hukum di Aceh cenderung mengeyampingkan hak-hak hukum masyarakat, hal ini tidak terlepas dari situasi Darurat Sipil yang berlangsung.
  4. Tindak penyiksaan jelas-jelas merupakan kejahatan yang harus dilanjutkan melalui proses hukum adil dan transparan.
  5. Pembiaran terhadap tindak kekerasan yang dilakukan aparat TNI ini merupakan ancaman terhadap keselamatan masyarakat sipil yang tengah giat membantu pemulihan Aceh paska tsunami.

Oleh karena itu KontraS mendesak Panglima TNI:

  1. Menindak secara tegas melalui proses hukum dan administrasi terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan aparat TNI di lapangan.
  2. Melakukan pembinaan secara intensif kepada seluruh prajurit TNI baik yang bersifat moral maupun pemahaman tentang hak asasi manusia.
  3. Menjamin tidak terulangnya kembali tindak kekerasan oleh aparat TNI yang bertentangan dengan hukum dan HAM baik terhadap masyarakat sipil ataupun pihak yang berkonflik.

Demikianlah pernyataan ini KontraS sampaikan

Jakarta, 27 Januari 2005

Badan Pekerja KontraS

Usman Hamid

Koordinator

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,981 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org