Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
Kasus Orang Hilang : Nasibmu Kini?

Sumber: www.prakarsa-rakyat.org | Tgl terbit: Rabu, 03 September 2008

Waktu 20 tahun merupakan waktu penantian yang cukup panjang bagi keluarga korban penculikan aktivis 1998. Belum lagi terhadap beberapa keluarga korban penculikan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin, sebagian dari mereka telah menutup masa lalunya, karena tidak ingin hal tersebut terulang kembali dan bahkan mungkin dari mereka telah lelah dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini kepada mereka.

Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Dari serangkaian aktivitas penuntutan lewat serangkaian kegiatan advokasi, keluarga korban yang sanak saudaranya hilang hingga saat ini belum juga memperoleh seberkas cahaya tentang penyelesaian kasus mereka. Advokasi yang telah mereka lakukan terhitung sejak 1998 dengan menemui beberapa instansi seperti PUSPOM ABRI, Dephankam, Mabes polri (1998), mengirimkan surat ke Menhankam/Pangab Wiranto sehubungan adanya DKP (Dewan Kehormatan Perwira) pada 1998 hingga digelarnya persidangan Mahkamah Militer dengan 11 orang dalam Tim Mawar sebagai terdakwa (1999), audiensi yang dilakukan beberapa kali ke Komnas HAM untuk menuntut dibentuknya tim KPP HAM untuk kasus penghilangan secara paksa, hingga dibentuknya KPP HAM dengan hasil yang kurang memuaskan.
Kemajuan yang sekilas cukup membuka harapan adalah ketika pertemuan dengan Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2000 bersama dengan delegasi AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearance) meminta untuk diundangnya kelompok kerja penghilangan secara paksa (UNWGEID) datang ke Indonesia untuk melakukan proses penyelidikan terhadap banyaknya kasus penghilangan secara paksa terjadi di Indonesia. Saat itu ada respon positif dari pemerintahan GusDur. Tetapi sayangnya, respon positif tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh oleh masa pemerintahan selanjutnya hingga saat ini.

Paska KPP HAM
Komisi telah menyelesaikan penyelidikannya pada tanggal 8 November 2006 dan menyimpulkan bahwa untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 telah ditemukan adanya unsur pelanggaran HAM Berat. Kemudian laporan penyelidikan tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti penyidikannya.

Tetapi tanggal 5 Januari 2007 Jaksa Agung Abdurrahman Saleh merespon dengan mengirimkan surat kepada ketua Komnas HAM. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa Jaksa Agung belum dapat menindaklanjuti kasus ini karena belum ada pengadilan HAM ad hoc (Jaksa Agung merujuk pada pasal 43 UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Surat Jaksa Agung kemudian dibalas lagi oleh ketua Komnas HAM pada tanggal 19 Januari 2007 dengan tembusan Presiden, Pimpinan Dewan dan Komisi III. Surat balasan itu menyatakan bahwa penyidikan tidak perlu harus menunggu pembentukan pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu.

Alhasil, hingga waktu empat bulan Jaksa Agung tidak melakukan penyidikan dan tetap mempertahankan argumentasinya, dimana penyidikan dapat dilakukan setelah pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk DPR RI . Rapat paripurna DPR RI terakhir pada bulan februari 2007 menyatakan bahwa kasus penculikkan akan dikaji melalui Panitia khusus (PANSUS). Akhirnya sidang pertama Pansus digelar pada tanggal 13 Maret 2007 dan terpilihlah Panda Nababan sebagai ketua PANSUS. Paska pemilihan ketua PANSUS, kasus penculikan aktivis 1997/1998 tidak lagi diketahui kejelasannya.

Sementara itu, ketua Komnas HAM lebih lanjut mengatakan bahwa untuk korban-korban sejumlah 14 orang yang belum kembali, harus dianggap sebagai kejahatan yang masih berlangsung hingga saat ini sehingga penyidikan tidak perlu menunggu pengadilan HAM ad hoc. Ketua Komnas HAM kemudian meminta DPR RI membuat rekomendasi ke pemerintah agar mencari 14 orang tersebut karena menjadi tanggungjawab pemerintah.
Namun, apa yang disampaikan Komnas HAM tidak dipenuhi oleh Komisi III, mengingat konsep kejahatan yang masih berlangsung tersebut khususnya dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998 oleh sebagian anggota DPR RI dan Jaksa Agung belum dipahami dengan baik. Lebih lanjut, Jaksa Agung beranggapan bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc diperlukan karena untuk kepentingan penyidikan khususnya pemanggilan pelaku dan pemeriksaan lokasi hak sub poena membutuhkan penetapan pengadilan dan bukan diberikan oleh pengadilan negeri.

Kasus orang hilang vs Kejahatan berkelanjutan

Apabila kita telaah lebih dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998, maka beberapa penekanan terpenting adalah pada adanya perbedaan kelompok korban yaitu kelompok korban yang telah kembali dan kelompok korban yang belum diketahui nasib dan keberadaannya.

Terhadap 14 orang korban yang hingga sekarang belum kembali harus dipandang berbeda dengan para korban yang telah kembali. Status para korban yang belum kembali adalah bahwa “mereka masih hilang hingga sekarang, belum diketahui di mana nasib dan keberadaannya.” Hal ini seperti dijelaskan oleh Nigel Rodley, Special Rapporteur on Torture from 1993 until 2001 yang diambil dalam naskah Amsterdam Law Clinic, menegaskan bahwa: "[…] the idea of 'disappearances' constituting a continuing offence is logical, since non-acknowledgement of the detention and non-disclosure of the fate or whereabouts of detained persons are key elements in the offence itself."

Dalam kondisi seperti ini, statue of limitation tidak berlaku, mengingat nasib dan keberadaan korban belum diketahui. Sehingga terhadap 14 orang korban tersebut, status kasusnya masih berlangsung hingga sekarang atau biasa disebut sebagai kejahatan berkelanjutan (continuing crime). Sebuah analisis instrumen internasional tentang “Orang Hilang”, Nunca Mas, dalam Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997 menyebutkan bahwa praktek penghilangan orang secara paksa khususnya bagi beberapa korban yang belum kembali, dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya sejak kasus penghilangan paksa tersebut berhenti, maka kondisi seperti itu, menyebabkan kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu (statue of limitation) mengingat tidak diketahuinya penahanan, keberadaan dan nasib para korban. Karena hal ini merupakan bagian yang cukup penting dari kejahatan itu sendiri.

Dalam kondisi tersebut di atas, maka posisi kasus 14 orang korban yang belum kembali tidak tepat jika diletakkan sama dengan kelompok korban yang telah kembali. Kelompok korban yang belum kembali membutuhkan ruang hukum yang sangat khusus, mengingat dampak atas status korban belum diketahui nasib dan keberadaannya hingga sekarang, sangat berbeda dengan mereka yang sudah kembali. Dimana disampaikan oleh hakim dalam putusan di sebuah pengadilan Chile yang menghukum kejahatan General Pinochet, bahwa keluarga korban orang hilang hidup dalam kondisi yang tidak stabil, tidak mengetahui keberadaan dan nasib keluarga yang dicintainya, sehingga kasus penghilangan tersebut adalah pelanggaran berkelanjutan. Begitu pun penjelasan dalam Legal Brief Amicus Curiae oleh ICJ (International Court of Justice) di hadapan Pengadilan Inter-Amerika untuk kasus Efraín Bámaca Velásquez vs Guatemala (seperti dijelaskan dalam buku Amsterdam Law Clinic) bahwa negara berkewajiban mengungkap kasus penghilangan paksa dan kewajiban ini tetap berlaku selama korban belum diketahui keberadaan dan nasibnya. Lalu, apa dampaknya kasus penculikan aktivis itu sebagai kejahatan berkelanjutan khususnya para korban yang belum kembali?
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat (pasal 1) dan merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (pasal 2). Sementara itu pasal 43 ayat 1 menyebutkan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Apabila maksud dalam pasal 43 ayat 1 tersebut dikaitkan dengan makna dari kejahatan berkelanjutan atas kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu, maka khusus 14 korban yang masih hilang dapat dimungkuinkan adanya terobosan dengan tidak menggunakan mekanisme pengadilan HAM Ad Hoc, tetapi dengan mekanisme pengadilan HAM yang permanen.

Namun, perkembangan kemudian berkata lain, paska Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya No. 18/PUU-V/2007 pada tanggal 21 Februari 2008 seputar perdebatan UU no 26 tahun 2000 pasal 43 berdasarkan permohonan uji materil yang diajukan oleh Eurico Guterres, kejaksaan justru malah mengembalikan empat berkas kasus pelanggaran berat HAM pada tanggal 1 April 2008 termasuk kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus kerusuhan Mei 1998, kepada Komnas HAM dan meminta Komnas HAM untuk memperbaikinya.  Hingga hari ini, paska pengembalian berkas 28 April 2008 oleh Komnas HAM, belum terlihat adanya upaya dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,015 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org