Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA

Sumber: | Tgl terbit: Selasa, 08 Mei 2007

PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA

Oleh
Usman Hamid dan Sri Suparyati
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

 

Pengantar

Tulisan ini akan memaparkan pandangan KontraS terhadap isu “enforced disappearance” atau “penghilangan paksa” yang merujuk pada konvensi tentang Perlindungan Setiap Orang dari Penghilangan Paksa yang baru-baru ini disahkan oleh PBB tanggal 06 Februari di Paris Perancis. Setelah uraian latar belakang atau pengantar pada bagian pertama, bagian kedua tulisan ini akan terlebih dahulu menguraikan bagaimana fenome na orang hilang menjadi isu dunia, dilanjutkan dengan pentingnya sebuah Konvensi orang hilang serta pembahasan lebih jauh mengenai peghilangan secara paksa sebagai kejahatan berkelanjutan dengna merujuk beberapa kasus dan aturan internasional yang relevan.

Penghilangan orang secara paksa —atau ‘penculikan’ dalam istilah yang lebih populer—merupakan praktek politik yang sering terjadi di negara-negara otoriter di dunia. Pada masa itu praktek politik kekerasan seperti ini digunakan sebagai bentuk respon dalam meredam ekspresi politik masyarakat yang coba menggunakan hak-hak dan kebebasan dasarnya sebagai seorang warga negara. Bahkan hak-haknya sebagai manusia-pun turut dirampas.

Penghilangan paksa merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa itu. Mulai dari tahun 1965 (pembantaian massal PKI dan pendukung Soekarno yang di PKI-kan), 1984 (Tanjung Priok), 1989 (Talangsari, Lampung), 1997-1998 (penculikan aktifis pro-demokrasi) hingga saat ini. Semua bentuk penghilangan paksa tersebut belum juga memperoleh pertanggungjawaban negara yang adil. Bahkan sebagian besar dari mereka belum diketahui keberadaannya.

Isu “penghilangan paksa” mulai sering diperbincangkan masyarakat pasca mundurnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian disebut sebagai era “reformasi”. Di masa-masa itu istilah yang lebih dikenal bukan “penghilangan paksa”, melainkan “penculikan”, bahkan mungkin istilah lain yang juga akrab terdengar saat itu adalah istilah “orang hilang”. Meskipun jelas berbeda pengertian, istilah “penculikan” dan “orang hilang” dirasakan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. KontraS sengaja memakai istilah “orang hilang” ketimbang “penculikan” atau “penghilangan paksa”. Dua istilah terakhir ini bagi sebagian orang masih terkesan “angker”, sehingga mungkin dinilai bisa menyulitkan upaya-upaya meraih dukungan publik luas dalam  membongkar praktek kejahatan ini.

Sekadar kilas balik catatan KontraS, istilah ini mencuat ke permukaan publik setelah sejumlah aktivis dilaporkan hilang dalam kurun waktu April 1997 sampai Maret-Mei 1998. Banyak dari mereka yang dihilangkan adalah para aktivis, pemuda dan mahasiswa, yang saat itu dianggap penguasa sebagai kelompok yang membahayakan serta merongrong negara.

Upaya untuk mempersoalkan masalah ini kemudian memperoleh perhatian dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah melalui Panglima TNI telah melakukan upaya untuk mengungkap dan menuntaskan kasus ini membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang kemudian membuktikan bahwa penculikan dan penghilangan paksa itu dilakukan oleh Kopassus yang melibatkan beberapa instansi militer dan polri. Berdasarkan hasil pemeriksaan DKP, Letjen TNI Prabowo Subianto mengakui bahwa ia memberikan perintah untuk menculik dan juga mengaku salah dalam menganalisis perintah bahwa kendali operasi (BKO) serta menyatakan bersedia bertanggungjawab. Hasil pemeriksaan DKP memutuskan bahwa Letjen. TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Inf. Chairwan terbukti terlibat dalam kasus penculikan dan terbukti melakukan pelanggaran HAM. Untuk itu kepada ketiga perwira itu diberikan sanksi administratif dan bila ternyata memenuhi unsur pidanan maka terhadap mereka akan diberikan pula sanksi pidana. Letjen TNI Prabowo diberhentikan dari dinas kemiliteran, sementara Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Inf. Chairawan dibebas tugaskan.

Dalam kasus penghilangan orang/penculikan di Jakarta, hampir seluruh korbannya adalah individu yang memiliki keterlibatan langsung dengan aktivitas-aktivitas menentang rejim politik yang ada: Andi Arief, Feisol Reza, serta Herman Hendrawan, adalah sebagian dari aktvis Partai Rakyat Demokratik; sementara Desmond Mahesa adalah aktivis LBHN; Haryanto Taslam adalah pimpinan teras PDI-Megawati. Dengan fakta semacam ini maka pada dasarnya kekerasan dan penghilangan orang di Indonesia sebenarnya telah mencapai tahap dua sisi yang sangat membahayakan yakni di sisi pertama mana aparat militer secara “naluriah” dan tanpa alasan apapun bisa melakukan tindakan kekerasan dan penghilangan orang seperti yang terjadi dalam kasus Aceh, di mana para korban banyak yang warga sipil biasa, petani, pegawai negeri rendahan, sampai warga yang sedang duduk-duduk yang sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas politik apapun. Dan sisi kedua adalah, penghilangan orang sebagai bagian dari proyek sistematis-terencana untuk memuluskan kekuasaan dan membungkam oposisi. Khusus untuk 24 orang yang hilang beberapa bulan sebelum kemunduran Presiden Soeharto, 9 orang aktivis yang hilang dikembalikan, 1 orang ditemukan tewas, sementara 13 orang lainnya belum jelas nasib dan keberadaannya hingga kini. Ke-sembilan orang aktivis yang dilepaskan memberi kesaksian bahwa mereka telah disiksa selama berada dalam penyekapan.

Deklarasi PBB tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa menyebutkan bahwa praktek-praktek sistematik penghilangan paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dinyatakan sebagai pelanggaran atas hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak disiksa . Penghilangan paksa juga merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup, sehingga negara harus bertanggungjawab untuk mengambil tindakan yang efektif dalam bidang legislatif, administratif, peradilanperbuatan penghilangan paksa di setiap wilayah  yang berada dibawah kekuasaannya  atau bidang lainnya, untuk mencegah dan menghentikan . Setiap perbuatan penghilangan paksa merupakan kejahatan terhadap martabat manusia. Perbuatan ini dikutuk karena merupakan pengingkaran terhadap tujuan Piagam PBB dan sebagai pelanggaran berat dan menyolok atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diumumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan kembali dan dikembangkan dalam instrumen-instrumen internasional dalam bidang ini . Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan; dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi / keterangan dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau sarana lain menurut pilihannya sendiri .

Di Indonesia, isu dan praktek penghilangan paksa di Indonesia -menurut catatan Kontras-, telah mengakibatkan 1290 korban. Catatan ini dimulai sejak masa peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1966 hingga Orde Reformasi. Korbannya beragam, mulai dari petani, simpatisan maupun anggota partai politik (PKI dalam kurun waktu 1965-1966 dan PDI dalam kurun waktu 1996-1998). Rejim Orde Baru yang selalu menggunakan legitimasi hukum dan alat-alat negara lainnya untuk melakukan tindakan represif dan teror kepada masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan, baik ekonomi maupun politik. Masyarakat yang menentang kebijakan penguasa akan mengalami sebuah tindakan represif, teror dan penghilangan orang secara paksa. Masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah tersebut juga akan dicap pemberontak, pembuat makar, atau musuh pembangunan sehingga harus dikucilkan di masyarakat. Dan hal ini tidak hanya menimpa korban tetapi juga keluarga korban.

Tujuan dari penghilangan orang adalah agar yang bersangkutan, baik korban dan kelompoknya, menjadi kapok dan tidak melakukan hal yang sama, menentang penguasa. Ini adalah salah satu senjata ampuh yang digunakan, sebagai contoh; para petani di Malang dihilangkan, paska mempermasalahkan pengambilan tanah oleh aparat keamanan . Kelompok petani tersebut tidak berani melapor atau melawan hingga saat sang kepala desa ingin mengokupasi tanah tersebut.

Selain motif mempertahankan kekuasaan, juga ada motif lainnya yaitu penghilangan saksi mata dan teror. Penghilangan saksi mata merupakan sebuah upaya menghilangkan saksi atas sebuah peristiwa politik yang cukup keras atau pelanggaran HAM yang berat. Penghilangan saksi mata biasanya terjadi di suatu tempat dimana telah terjadi kekerasan antara negara dan masyarakat yang begitu meluas sehingga negara merasa perlu melindungi dirinya dengan melakukan praktek penghilangan orang secara paksa.

Penghilangan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah kekuatan/rezim kekuasaan terhadap “ancaman” yang tidak mempunyai celah untuk dikriminalisasikan. Ketidak mampuan secara yuridis biasanya memaksa sebuah rezim untuk melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir ancaman terhadap kekuasaannya. Maka penghilangan menjadi sebuah “logika kekuasaan” yang patut dilakukan.

Fenomena Orang Hilang

Di dunia, isu penghilangan paksa telah dipraktekkan sejak zaman kekuasaan Adolf Hitler, sebuah pemerintahan fasis yang ironisnya lahir dari pemilu. Isu penghilangan paksa juga menjadi perhatian dunia internasional ketika praktek kejahatan ini terjadi di banyak negara. memang ada beberapa negara yang mengambil inisiatif untuk menanganinya. Misalnya dalam kasus Uganda, Presiden Idi Amin pada Juni 1974 membentuk apa yang disebut Komisi Penyelidik Orang-orang Hilang di Uganda sejak 25 Januari 1971 (Commission of Inquiry into ‘Disappearances’ of People in Uganda). Di belahan benua lain, perbincangan ini semakin mengemuka ketika Argentina membentuk Komisi Nasional untuk Orang Hilang (Comision Nacional para la Desaparacion de Personas atau CONADEP) yang diakui telah sukses karena adanya pertanggungjawaban berupa pengadilan atas sejumlah petinggi rezim yang terlibat.

Penyebaran praktek penghilangan orang secara paksa ini kemudian melahirkan sebuah gerakan perlawanan dari masyarakat, khususnya mereka yang kehilangan orang tercinta. Para keluarga dari orang-orang yang dihilangkan terus mencari tahu nasib dan kejelasan korban yang hilang, lalu menuntut negara untuk menghukum pelakunya serta mencegah keberulangan terjadinya praktek penghilangan orang secara paksa. Yang amat inspiratif adalah gerakan ibu-ibu Plaza de Majo di Argentina. Sebagai bagian dari perjuangan itu, selama lebih dari 20 tahun kelompok-kelompok korban penghilangan paksa di Amerika Latin menggulirkan dan mempelopori pengadaan sebuah kesepakatan moral dan hukum yang khusus untuk mencegah dan menindak kejahatan ini. Pada akhirnya, perjuangan ini telah membuahkan hasil yang berarti berupa pembuatan Deklarasi PBB, Deklarasi PBB tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan secara paksa. Pada deklarasi ini,  (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance).

Dalam perkembangannya, perjuangan itu menginspirasi kelompok korban orang hilang di benua lainnya, Afrika, hingga Asia. Di Asia, kita telah mengenal Keluarga-keluarga Penghilangan orang secara Paksa (Families of Involuntary Disappearance-FIND) yang berbasis di Filipina, Organisasi Orangtua dan Keluarga dari Orang Hilang (Organisation of Parents and Families of the Disappeared-OPFMD) di Srilanka, Perkumpulan Orangtua dari Orang-orang Hilang (Association of Parents of the Disappeared Person-APDP) di Kashmir, serta Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) di Indonesia. Para anggota dari semua organisasi itu merupakan anggota keluarga dan orangtua dari orang yang dihilangkan paksa. Bila para organisasi orang hilang di berbagai negara Amerika Latin bergabung ke dalam sebuah payung Federasi bernama FEDEFAM, maka di Indonesia organisasi-organisasi itu juga membuat payung perjuangan bersama di tingkat Asia, bernama AFAD. Sejak lebih dari delapan tahun, AFAD mengorganisir kelompok-kelompok korban orang hilang di Asia untuk membangun solidaritas lintas batas negara, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Termasuk bersama-sama berjuang untuk adanya sebuah instrumen hukum internasional yang lebih konkret dan mengikat secara hukum setiap negara anggota PBB.

Arti Penting Konvensi

Disebut Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Orang secara Paksa yang disahkan oleh Dewan PBB pada tanggal 06 Februari 2007 di Paris, Perancis. Saat itu telah 56 negara yang turut menandatangani naskah tersebut, termasuk dua negara Asia yaitu India dan Jepang. Konvensi diakui banyak pihak sebagai sebuah perkembangan luar biasa dalam melawan impunitas melalui pengembangan sistim hukum internasional, termasuk yang didasarkan pada hukum kebiasaan internasional.

Konvensi mengandung sejumlah hal yang amat prinsipil, antara lain;
Konsideran dan batang tubuh Konvensi menekankan hak untuk tidak dihilangkan. Khusus untuk korban, konsideran dan batang tubuh Konvensi mengakui adanya hak atas pengungkapan kebenaran dan reparasi untuk mereka dan keluarga. Termasuk hak untuk membentuk organisasi atau lembaga yang menentang tindakan penghilangan orang secara paksa.

Tidak boleh ada pengecualian apapun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, instabilitas politik dalam negeri, atau darurat publik apapun, yang bisa membenarkan tindakan penghilangan paksa. (Pasal 1). Negara wajib mengambil langkah penting untuk menjamin bahwa Penghilangan paksa merupakan kejahatan dibawah hukum pidananya. (Pasal 4). Penghilangan paksa yang dilakukan secara sistematis atau meluas adalah kejahatan melawan kemanusiaan dan harus dihukum sesuai hukum internasional. (Pasal 5). Pasal 6 Kategori orang yang bisa dituntut dalam penghilangan paksa, setidaknya;

  • setiap orang yang melakukan, memerintahkan, menghasut, atau membujuk perbuatan, percobaan perbuatan, kaki tangan dari, atau berpartisipasi dalam sebuah penghilangan paksa.
  • Atasan, yang
      • mengetahui, atau yang jelas terindikasi bahwa anak buah dibawah otoritas dan kontrolnya telah melakukan sebuah kejahatan penghilangan paksa;
      • menjalankan tanggungjawab efektif dan kontrol terhadap aktifitas kejahatan penghilangan paksa.
      • gagal mengambil semua langkah yang perlu dan beralasan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan penghilangan paksa atau menyerahkannya pada otoritas yang kompeten untuk investigasi dan penuntutan.

Tidak ada perintah atau instruksi dari otoritas publik apapun, sipil, militer atau yang lainnya, yang bisa membenarkan sebuah kejahatan penghilangan paksa (ayat 2). Negara wajib memastikan adanya pemidanaan atas penghilangan paksa. (Pasal 7). Negara yang telah mengimplementasikan peraturan pembatasan terkait dengan upaya penghilangan secara paksa wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa jangka waktu pembatasan untuk tindakan kriminal: a) adalah sepanjang dan sebanding dengan tingkat keseriusan dari tindakan; b) dimulai saat tindak penghilangan paksa dihentikan, dengan mempertimbangkan kelanjutannya di masa mendatang. (Pasal 8).

Khusus untuk anak-anak, Pasal 25 Konvensi menegaskan: Negara wajib mengambil langkah agar tindakan-tindakan berikut dijatuhi hukuman:
(a) Pemindahan anak-anak secara keliru terkait penghilangan paksa, anak-anak yang ayahnya, ibunya atau pengasuh resminya terkait penghilangan paksa atau anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang terkait penghilangan secara paksa.        

(b) Penyalahgunaan, penggelapan, atau penghancuran dokumen yang berisi identitas sebenarnya dari anak-anak sebagaimana dimaksud sub-paragraf (a).

Negara wajib mengambil langkah untuk mencari dan mengidentifikasi anak-anak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 (a) dan mengembalikan mereka ke keluarganya, sesuai prosedur hukum dan perjanjian internasional. Negara wajib saling membantu dalam mencari, mengidentifikasi dan menemukan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 (a).

Mengingat adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan anak-anak sebagaimana dimaksud paragraf 1 (a) dan adanya hak anak-anak untuk memperoleh pemulihan dalam hal identitas, kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga. Negara yang mengakui adanya sistem adopsi atau bentuk lain dari penempatan anak, harus memiliki prosedur hukum untuk mengkaji prosedur adopsi dan penempatan, dan jika perlu, untuk membatalkan semua bentuk adopsi dan penempatan yang terkait dengan penghilangan secara paksa.

Dalam setiap kasus, terutama terkait ini, kepentingan anak harus jadi pertimbangan utama, dan seorang anak yang dapat memberikan pendapatnya sendiri harus diberikan hak untuk menyampaikannya secara bebas, pendapatnya tersebut disesuaikan dengan umur dan tingkat kedewasaan si anak.

Adanya upaya-upaya pencegahan di tingkat nasional dan internasional termasuk untuk membangun kerjasama internasional dan proses ektradisi (Pasal 9).  Ada juga mekanisme dan prosedur pemantauan internasional untuk perlindungan. Disini, Komite khusus yang berfungsi memonitor dan menerima laporan individu maupun negara, wewenang untuk melakukan investigasi lapangan dan kemampuan untuk membawa kasus tersebut ke PBB apabila mencapai situasi sistematis dan meluas. Komite untuk Penghilangan Paksa ini dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang disebutkan dalam Konvensi. Komite harus terdiri dari 10 orang ahli dengan moral dan kompetensi yang tinggi dalam bidang hak asasi manusia, yang akan bertugas dengan kapasitas pribadi mereka, bebas dan tidak memihak.

Dengan begitu, badan ini cukup signifikan dalam melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah adanya tindak penangkapan, merampas kebebasan dan penahanan dengan informasi yang detil atas penahanan, non derogable rights untuk upaya habeas corpus dan untuk memperoleh informasi tentang penahanan.

Melalui Konvensi, masyarakat internasional menempatkan tindak penghilangan orang secara paksa sebagai sebagai induk dari segala pelanggaran HAM. Salah satunya karena ada empat jenis hak-hak sangat mendasar yang dilanggar oleh kejahatan penghilangan paksa, yaitu hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan dan keamanan, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan hak untuk hidup.

Konvensi akan mengisi banyaknya gap dan merubah kelemahan-kelemahan dalam sistim hukum internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Mengapa? Memang, sementara ini telah ada badan-badan internasional yang menyentuh isu penghilangan paksa. Diantaranya UNWGEID, ICC dan Human Rights Committee (HRC). Namun demikian, badan-badan tersebut mempunyai keterbatasan mandat. UNWGEID hanya memiliki mandat humaniter yang hanya bisa meminta negara anggota PBB untuk mengambil langkah-langkah yang perlu diambil bila terjadi tindak penghilangan paksa tanpa memiliki otoritas untuk melakukan kutukan (condemnation), penyelidikan apalagi kewenangan untuk menghukum negara atas pelanggaran HAM atau memerintahkan secara serius untuk memberikan reparasi.

ICC adalah sebuah perjanjian hukum pidana yang menguasakan pertanggungjawaban pidana secara individu untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang. Badan ini hanya bisa melakukan intervensi (pengadilan) pada individu pelaku pelanggaran HAM berat yang negaranya telah melakukan ratifikasi atas Statuta Roma tentang ICC, sementara banyak negara termasuk Indonesia belum meratifikasi ICC. Selain itu ICC bisa menggelar pengadilan hanya; 1) atas permintaan jaksa penuntut, baik itu atas inisiatif dia sendiri maupun 2) permintaan negara yang telah meratifikasi atau oleh 3) permintaan Dewan Keamanan PBB. Pada level ini korban dan keluarga korban penghilangan paksa tidak memiliki akses langsung, selain karena memang ICC dibuat bukan untuk melindungi korban pelanggaran HAM melainkan untuk menghukum pelaku kejahatan internasional.

Sementara HRC hanya merupakan Badan Pemantau Kovenan Hak-hak sipil dan Politik (ICCPR). Kompetensinya hanya dibatasi untuk negara-negara yang telah meratifikasinya, termasuk meratifikasi Protokol Tambahan Pertama ICCPR. Lebih jauh lagi, badan ini hanya dapat memberikan laporan “pandangannya” sehubungan kasus pelanggaran HAM dan tidak mengikat diantara negara-negara para pihak.

Bagi orang Asia, arti penting Konvensi ini adalah legitimasi baru untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum bagi setiap orang di Asia. Seperti kita ketahui, Asia belum memiliki mekanisme regional untuk memajukan dan melindungi HAM, baik itu berupa Konvensi, Komisi atau Pengadilan. Padahal, beberapa mekanisme seperti itu sudah ada di Amerika Latin, Eropa dan Afrika. Mekanisme ini amat diperlukan ketika mekanisme domestik sudah tidak bisa lagi menanganinya (exhaust all dosmetic remedies), baik itu karena negara tidak mampu (unable) ataupun tidak mau (unwilling) menanganinya. 

Konvensi ini bisa berkontribusi positif bagi reformasi sistem hukum Indonesia, khususnya revisi sistem hukum pidana dan hukum acara pidananya yang masih merupakan produk warisan kolonial. Perkembangan masalah pelanggaran HAM yang terjadi -di tingkat internasional dan nasional- sejak dimulainya periode kelam kemanusiaan Perang Dunia II, mendorong sebagian besar negara-negara di dunia untuk memperbaiki sistem hukumnya, khususnya berhadapan dengan masalah kekerasan negara. Praktek penghilangan paksa yang embrionya dimulai dari kejahatan sistematis rezim fasis di masa Perang Dunia II kemudian menghasilkan watak brutalnya pada periode 1970-an di kawasan Amerika Latin. Juga kekejaman serupa masih terjadi di negeri-negeri yang mengalami konflik bersenjata berkepanjangan. Era demokratisasi tidak hanya ditandai oleh artikulasi komitmen politik dari kepemimpinan pemerintahan yang baru, namun juga harus dijamin lewat mekanisme legislasi, institusional, dan yudisial. Dalam konteks reformasi hukum Indonesia, gagasan akan perlindungan warga negara dari praktek penghilangan paksa sebenarnya sudah diartikulasikan di berbagai produk hukum, mulai dari Amandemen Konstitusi hingga perundang-undangan. Ratifikasi Konvensi ini karenanya tidak akan membawa persoalan teknis yang berarti.

 

Penghilangan Paksa Sebagai Kejahatan Berkelanjutan

Praktek penghilangan orang secara paksa khususnya bagi beberapa korban yang belum kembali, dan tidak diketahui keberadaan dan nasibnya sejak kasus penghilangan paksa tersebut berhenti, maka kondisi seperti itu, menyebabkan kasus penghilangan paksa tidak mengenal batasan waktu (statue of limitation) mengingat tidak diketahuinya penahanan, keberadaan dan nasib para korban.   Karena hal ini merupakan bagian yang cukup penting dari kejahatan itu sendiri.”

Tertulis pula dalam Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia bahwa penghilangan paksa dapat dipandang sebagai pelanggaran berkelanjutan disebabkan dua hal. .Pertama, adalah penting untuk menentukan saat dimana enam bulan itu mulai berjalan Dalam hal pelanggaran berkelanjutan, aturan enam bulan tidak berlaku jika situasinya masih terus berlangsung. Saat pelanggaran berkelanjutan berakhir, jangka waktu mulai berjalan dari tanggal berakhir.

Penghilangan paksa sebagai pelanggaran berkelanjutan seperti terlihat dalam kasus Turki vs Ciprus. Dalam kasus ini, Ciprus diduga memiliki kaitan dengan situasi yang ada di Ciprus sejak awal operasi militer Turki di bagian utara Ciprus sekitar bulan Juli 1974. Pemerintah Turki terus melanggar Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Hakiki diantaranya laporan adanya dugaan pelanggaran hak-hak orang Yunani-Ciprus yang hilang termasuk keluarganya. Ciprus mengklaim sekitar 1491 orang Yunani-Ciprus masih dan menurut Ciprus, orang-orang ini terakhir terlihat hidup dalam sebuah karantina milik Turki dan nasib mereka belum pernah dipastikan oleh Turki. Hal ini merupakan satu-satunya penilaian oleh pengadilan bahwa penghilangan dapat dipandang sebagai pelanggaran berkelanjutan.

Hal yang sama juga terlihat dari pemerintahan Chile yang menghukum kejahatan General Pinochet. Pengadilan Chile telah mengungkap ketidakadilan yang menlukai para korban. Untuk pertama kalinya, pengadilan Chile telah mencegah kebijakan amnesty 1978 yang berniat untuk melindungi militer. Pengadilan Chile telah menginterpretasikan ulang kebijakan dan menyatakan bahwa karena keluarga korban orang hilang hidup dalam kondisi yang tidak stabil, tidak mengetahui keberadaan dan nasib keluarga yang dicintainya yang diambil selama regim Pinochet, maka kasus penghilangan tersebut adalah pelanggaran berkelanjutan.

Lebih lanjut, Legal Brief Amicus Curiae oleh ICJ (International Court of Justice) disajikan di hadapan Pengadilan Inter-Amerika untuk kasus , Efraín Bámaca Velásquez vs Guatemala dalam pengadilan tersebut ditegaskan bahwa Negara berkewajiban mengungkap kasus penghilangan paksa dan kewajiban ini tetap berlaku selama korban belum diketahui keberadaan dan nasibnya.

Konvensi menetapkan dalam pasal 1 paragraf 1 definisi penghilangan paksa sebagai berikut:
"[…] penghilangan paksa yaitu perampasan kebebasan seseorang, dalam bentuk apapun atau untuk alasan apapun, yang dilakukan oleh agen Negara atau oleh orang-orang atau kelompok orang yang bertindak dengan kewenangan, dukungan atau ijin dari Negara, yang diikuti dengan tidak adanya informasi, atau penolakan untuk mengakui terjadinya perampasan kebebasan, atau ditutupinya nasib atau keberadaan orang yang hilang tersebut."

Definisi ini didasarkan pada definisi yang terkandung dalam Konvensi Inter-  Amerika mengenai Penghilangan Paksa (pasal II) dan Deklarasi mengenai Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa (paragraf 3 Pembukaan). Definisi ini mencakup beberapa elemen karakteristik tindakan penghilangan, yaitu perampasan kebebasan dan penolakan resmi untuk mengakui adanya penahanan dengan menyembunyikan nasib dan keberadaan orang yang  hilang tersebut. Definisi ini juga mencakup berbagai jenis tindakan, yang dapat bersifat aktif maupun pasif. Definisi tersebut juga berisi frase mengenai pelaku tindakan penghilangan paksa, yaitu 'agen Negara' serta 'agen tidak langsung Negara' atau individu privat yang melakukan kejahatan tersebut dengan kewenangan, ijin atau bantuan dari agen Negara.

Lebih lanjut Pasal 8 ayat 1 Konvensi Perlindungan setiap orang dari tindakan penghilangan secara paksa, tanpa mengesampingkan pasal 5 mengatur bahwa Negara Pihak yang telah mengimplementasikan peraturan/statuta pembatasan terkait dengan penghilangan secara paksa harus  mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa jangka waktu pembatasan untuk proses pidana:
            (a) adalah sepanjang dan sebanding dengan tingkat keseriusan dari tindakan;
(b) dimulai dari saat tindakan penghilangan paksa dihentikan, dengan memperhitungkan tindakan ini bersifat berkelanjutan/terus terjadi.

Pasal 8 ayat 2 Konvensi Perlindungan setiap orang dari tindakan penghilangan  secara paksa menyebutkan bahwa setiap Negara harus menjamin hak-hak korban tindakan penghilangan paksa untuk mendapatkan proses pemulihan efektif dalam jangka waktu pembatasan tersebut.

Begitupun dalam Deklarasi mengenai Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa, pasal 18 (draft akhir yang diadopsi tahun 1992 oleh Majelis Umum) yang asli dicantumkan sebagai pasal 17. Pasal ini menyatakan:
"1) Tindakan yang merupakan penghilangan paksa dianggap sebagai pelanggaran berkelanjutan selama para pelaku terus menyembunyikan nasib dan keberadaan orang-orang yang hilang.
2) Ketika remedy yang ditetapkan di pasal 2 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tidak lagi efektif, statute of limitations yang terkait dengan tindakan penghilangan paksa akan ditangguhkan sampai remedy tersebut ditegakkan kembali.
3) Statutes of limitations, apabila ada, yang terkait dengan tindakan penghilangan paksa bersifat substansial dan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran." (penekanan ditambahkan)

Deklarasi juga merujuk pada hak atas remedy hukum yang cepat dan efektif, serta akses tanpa batasan bagi pihak berwenang nasional  atas seluruh tempat penahanan, hak atas habeas corpus, tugas untuk memelihara daftar terpusat berisi orang-orang yang terampas kebebasannya, tugas untuk mengadili para tersangka pelaku tindakan penghilangan di hadapan Pengadilan biasa, pengecualian dari statutes of limitations dan hukum  amnesti yang menuju pada impunitas.

8 Mei 2007


Disampaikan untuk keperluan diskusi publik tentang Konvensi PBB mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Orang Secara Paksa, 8 Mei 2007, Hotel Acacia Jakarta.

Dalam sebuah tulisannya, Munir, Ketua Dewan Pengurus KontraS, menjelaskan perbedaan antara hak seseorang sebagai warganegara dan sebagai manusia, agar kemudian tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami HAM. Hak Asasi Manusia adalah pengakuan esensiil keberadaan Manusia. Ia mendahului segala bentuk tatanan maupun institusi masyarakat maupun negara. Keberadaan Hak itu jauh lebih luas dari sekedar batas-batas kekuasaan negara, ciri kebangsaan ataupun sejarah suatu kaum. Karena itulah ia bersifat universal.  Sedangkan keberadaan negara tidak boleh justru menghilangkan hak-hak itu. Akan tetapi sebaliknya, justru tugas esensiil dari keberadaan negara adalah menjamin agar hak-hak itu tidak hilang atau dilecehkan. Untuk itulah, secara normatif institusi negara dan bangsa mempertemukannya dalam kesepakatan-kesepakatan yang mencoba ditaati secara bersama, terdapat nilai-nilai yang tidak akan dihilangkan ataupun ditiadakan.

Lihat Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Penghilangan paksa merupakan salah satu bentuk kejahatan melawan kemanusian (crimes against humanity).

  Pasal 3 Deklarasi PBB Mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Pasal 1 ayat 1 Deklarasi Mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance). Diadopsi dari resolusi Majelis Umum No 47/133 pada tanggal 18 Desember 1992

Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

6 orang petani di Desa Harjokuncaran, Malang, Jawa Timur, menjadi korban penghilangan orang secara paksa

Priscilla B. Hayner, Lima Belas Komisi Kebenaran 1974 – 1994 : sebuah studi perbandingan, YLBHI, 1999, hal 17

Amsterdam Law Clinic p.6:  An Analysis of International Instruments on ‘Disappearance”, Nunca Mas, dalam Human Rights Quarterly, vol. 19, 1997, p. 389.

Ibid p.16: Pasal 35 ayat 1, Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Hakiki:“Pengadilan hanya mungkin mengurus masalah setelah semua langkah penyelesaian domestik menemui kegagalan, berdasarkan peraturan hukum internasional yang dikenal luas secara umum dan dalam jangka waktu enam bulan dari saat keputusan akhir diambil.“

Ibid p. 17: Ciprus versus Turki, ECtHR, 10 Mei 2001, Aplikasi Nomor 25781/94

Ibid, paragraph 3 dan 13.

Ibid, paragraph 20.

Ibid, p 17: Kasus Ersoz (lihat paragraph 2.4.2 dapat dipertimbangkan sebagai kasus yang juga relevan. Akan tetapi, kasus ini tidak menyangkut penghilangan melainkan lebih kepada situasi umum akan berbagai insiden dan pelanggaran.

Ready for justice, By José Miguel Vivanco, Chilean Lawyer, Executive Director of the Americas Division of Human Rights Watch, published in The New York Times, Editorial Desk

Supra note 85.

Supra note 85, para. 71. Lihat juga § 3.1.3.

Federico Andreu-Guzmán, supra note 181 hal. 82.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,592 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org