Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman

Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 14 September 2016

Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman

 

Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Hebatnya lagi, kader HMI bukan hanya berada dilingkar kekuasaan. Tapi juga bergerak dibarisan rakyat yang tertindas. Diantara ratusan nama yang saya tahu, Munir adalah salah satunya.

Sosok Munir juga diakui oleh Yusran Darmawan dalam tulisannya “Perlukah Memaki HMI.” Saya kutip lebih jauh apa yang dikatakan Yusran “Tak benar bahwa HMI hanya menjadi organisasi yang menopang kekuasaan. Banyak aktivis HMI yang memilih untuk setia dengan gerakan social, membangkitkan kesadaran kritis, serta bersama massa rakyat. Salah satu sosok yang bisa disebut disini adalah Munir (alm). Mantan Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya ini adalah pejuang keadilan yang menjadi monument bagi semua aktivis. Ia ditasbihkan sebagai sosok panutan, idola, serta menjadi contoh bagaimana dedikasi seorang intelektual untuk membela ketertindasan.”

Perjuangan Munir adalah manisfestasi dari perjuangan Islam yang ia pelajari. “Setelah saya pelajari, saya menemukan islam, mengakui bahwa dalam relasi social ada ketidakadilan. Ada yang menzalimi dan yang dizalimi. Islam harus memihak pada pihak yang dizalimi….Aku jadi bersemangat jadi aktivis, aku tetap di HMI, tetap jadi instruktur….” kata Munir.

Zalim merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT dan termasuk dari salah satu dosa-dosa besar. Manusia yang berbuat zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Asy-Syura : 42 "Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih".

Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar senantiasa berbuat kebajikan, bersikap adil serta saling tolong menolong dengan sesama dan dengan tegas melarang kita untuk berbuat zalim. Dalam Sabda Beliau "Kalau kalian melihat orang zalim, dan tidak cepat bertindak, dikuatirkan Allah akan membagi rata siksa-Nya pada kalian semua”. (HR. Abu Dawud)

Zalim! Adalah kata kunci yang mendorong jiwa Munir untuk melawan kezaliman dan membela siapapun yang terzalimi. Dengan berani Munir berada di garda terdepan membela orang-orang yang terzalimi, mulai dari ujung barat hingga ke timur utara, bahkan melewati batas-batas territorial Nusantara.

Tetapi! Karena perjuangannya melawan kezaliman. Ia dizalimi. Nyawanya dipaksa cerai dari tubuhnya. Kedua anaknya yang masih kecil dipaksa menerima kenyataan menjalani hidup tanpa sosok Ayah.

Hari ini, 7 September 2016, 12 tahun Munir meninggal. Tapi pelakunya ibarat beberapa orang yang bersepakat kentut didalam kerumunan. Tercium baunya tapi tak tertangkap orangnya! Semua tutup hidung. Semua menghardik. Tapi cuma beberapa orang yang berani menunjuk hidung. Yang pada akhirnya Pollycarpus tertangkap, dihukum, lalu dibebaskan sebelum berakhir masa tahanan. Ironis! Lebih ironis lagi pelaku yang lain tidak tertangkap.

Tahun 2004, beberapa saat setelah Munir dibunuh. Presiden mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) Nomor 111/2004 tentang Pembentukan TPF (Tim Pencari Fakta) untuk menginvestigasi kasus pembunuhan Munir. TPF sudah selesai bekerja dan memberikan laporan pada Presiden pada tahun 2005. Tugas Presiden selanjutnya adalah mengumumkan hasil temuan TPF dan proses hukum. Tapi kenapa Presiden tidak pernah mengumumkan hasil TPF?

Di Negara ini segala sesuatu harus ditagih. Minim inisiatif. Kurang proaktif. Amanah dan kewajiban tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Pada akhirnya, keluarga Munir yang harus berkerja keras lagi untuk mengetahui hasil TPF. Dibantu oleh KontraS, LBH Jakarta, dll, pada Juni 2016-mengajukan permintaan informasi kepada Komisi Keterbukaan Informasi Publik, dan harus melalui proses sidang-itu pun belum tentu bisa diperoleh informasinya.

Jika informasi ini tidak dibuka! Dan apabila kasus ini tidak pernah diproses secara jujur dan semua yang terlibat tidak diproses hukum. Maka kezaliman itu menjadi berlipat ganda.

Dibalik pesimisme saya pada terangnya kasus pembunuhan Munir. Saya jadi teringat dengan kata "YAKUSA" (Yakin Usaha Sampai) yang menjadi ikon kader HMI. Saya terasa menjadi optimis, kalau kasus Munir yang merupakan mantan Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya-bisa terungkap terang. Terlebih lagi apabila kader-kader HMI dari berbabagai daerah, dan berbagai profesi secara serentak dan kontinyu mendesak Pemerintah. Saya paham betul bahwa kader HMI memiliki solidaritas dan soliditas yang sangat baik, termasuk dalam melawan kezaliman.

Semoga kasus pembunuhan Munir yang disebut sebagai "test of our history" oleh Presiden (mantan) SBY, bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi agar beban sejarah tidak akan terus dipikul oleh generasi selanjutnya.

 

 

Benteng Selatan, 07092016, MFK



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,517 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org