Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
Polisi dan Kekerasan (Refleksi Hari Bhayangkara 1 Juli 2010)

Sumber: http://serambinews.com/news/view/33935/polisi-dan- | Tgl terbit: Kamis, 01 Juli 2010
MESKIPUN polisi berprestasi dalam mengungkap persoalan terorisme dan kriminalitas bersenjata api di Aceh, namun hal tersebut tidak serta merta mendongkrak citra polisi di tengah masyarakat. Kesan keras dan brutal lebih tampak menonjol dalam menggambarkan pekerjaan polisi.

Penggunaan kekerasan atau kekuatan berlebihan seolah telah menjadi inti dari polisi dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam masyarakat. Tidak selayaknya pemolisian, yang hanya dibolehkan menggunakan kekuatan hanya ketika benar-benar dibutuhkan dan sampai sejauh yang dipersyaratkan dalam Undang-undang.

Kekerasan tentunya hanya dapat digunakan pada saat-saat menghadapi ancaman tertentu yang membahayakan dirinya dan itupun harus dihadapi secara wajar atau dengan menggunakan alat-alat atau perlengkapan yang seimbang. Dengan kata lain, kekerasan yang digunakan bersifat normatif, bukan kekerasan secara emosional, brutal ataupun kejam.

Dalam hal ini penilaian yang cepat oleh polisi tentang suatu sifat dari sebuah resiko dan sejauhmana ancaman yang terjadi sangat diperlukan, serta bagaimana cara penanganan yang sesuai untuk mengatasinya sambil memastikan agar korban atau kerusakan yang ditimbulkan tetap dapat diminimalisir.

Amnesty International dalam laporannya tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting HAM dalam penggunaan kekuatan pada umumnya. Yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), legalitas (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), akuntabilitas (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan nesesitas (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan).

Disebutkan juga, Amnesty International tidak menentang penggunaan kekuatan yang sah secara sewajarnya oleh polisi. Namun secara khusus negara dan kepolisian diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait di dalamnya. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan.

Kapolri juga telah mengatur ulang tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 yang membagi 6 tahapan penggunaan kekuatan, yaitu (1) kekuatan yang memiliki dampak deterent/pencegahan, (2) perintah lisan, (3) kendali tangan kosong lunak, (4) kendali tangan kosong keras, (5) kendali senjata tumpul atau senjata kimia, dan (6) kendali dengan menggunakan senjata api.

Di sini disebutkan penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Dan jika diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.

Dalam banyak kondisi, polisi dalam menjalankan tugasnya tidak harus selalu memerlukan menggunakan kekuatan. Meski penggunaan kekuatan ini sah dilakukan seperti dalam penangkapan, pencegahan dan dalam menangani insiden-insiden terkait gangguan ketertiban umum.

Praktik penggunaan kekuatan
Kendati sejumlah aturan dan pedoman dalam penggunaan kekuatan telah dimiliki kepolisian dalam rangka menjalankan kewajibannya, tetapi praktik-praktik kekerasan berlebihan masih saja terus terjadi. Dalam catatan KontraS Aceh, sepanjang tahun 2006-2009, setiap tahunnya, kepolisian telah menjadi institusi dominan yang menggunakan cara-cara kekerasan berlebihan dalam menangani permasalahan.

Masih segar dalam ingatan kita peristiwa penembakan yang menyebabkan kematian terhadap Raden, Juni lalu yang diduga mencuri getah milik PT Satya Agung. Juga peristiwa penembakan yang mengakibatkan luka berat terhadap Muhib Dani, warga Seuneuam, Nagan Raya yang ditembak aparat Brimob yang melakukan pengamanan di PT SPS, akhir April lalu. Pada saat itu, korban diketahui tidak dalam posisi mengancam keselamatan jiwa aparat Brimob dan tidak melakukan perlawanan baik secara fisik maupun dengan senjata tajam.

Demikian juga dengan penanganan kasus terorisme di Aceh, salah satunya penyergapan tersangka teroris di Pegunungan Jalin yang mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Korban diberondong dalam jarak dekat bersamaan dengan tembakan peringatan. Padahal korban sama sekali tidak membawa senjata apapun.

Belum lagi metode-metode penyiksaan yang dilakukan terhadap para tahanan di kantor-kantor polisi yang ditujukan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan. Penyiksaan seperti ini seringkali tidak diketahui publik kecuali bila media massa memberitakannya atau pihak keluarga korban membuat pengaduan kepada lembaga-lembaga hukum.

Ironisnya lagi, di balik sejumlah prestasi polisi dalam menangani tindak kriminalitas bersenjata api di Aceh. Polisi seringkali bertindak semena-mena. Hal ini disebabkan adanya justifikasi tanpa proses hukum oleh kepolisian bahwa tersangka adalah pelaku. Diperparah lagi dengan keluarga korban yang tidak berani mengambil langkah advokasi karena merasa malu bahwa anggota keluarganya pelaku kriminal.

Jika polisi masih juga mengandalkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, niscaya kepercayaan terhadap kepolisian akan semakin melemah yang akan berakibat pada sulitnya polisi menegakkan profesionalitas dan supremasi hukum. Efektifitas peran kepolisian sebagai leading actor (aktor penentu) dalam penegakan hukum akan terus diuji sejalan dengan agenda-agenda pengembangan reformasi Polri. Semoga saja perbaikan-perbaikan dalam penggunaan kekuatan oleh kepolisian khususnya Polda Aceh tidak sekedar harapan semu di atas jargon profesionalisme. Selamat ulang tahun.

* Penulis adalah Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,685 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org