Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
PELUANG DAMAI ACEH DI HELSINKI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 April 2005

PELUANG DAMAI ACEH DI HELSINKI

Oleh Usman Hamid

PERUNDINGAN informal babak ketiga antara delegasi Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia telah berakhir. Perundingan ini memang belum menghasilkan perjanjian damai. Namun, kesediaan untuk kembali bertemu dan membicarakan lebih lanjut tawaran-tawaran konkret kedua pihak memperjelas adanya peluang damai untuk Aceh. Oleh karena itu, momentum perundingan damai di Helsinki harus terus dijaga.

Dalam perundingan informal babak kedua, GAM dikabarkan tidak lagi menuntut merdeka. Tuntutan merdeka juga tidak muncul dalam perundingan babak ketiga yang berlangsung selama empat hari, 13-16 April 2005, di Helsinki, Finlandia. Perundingan yang berlangsung antara delegasi Indonesia dan GAM di Helsinki tersebut difasilitasi
oleh mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari bersama lembaga penengah dialog yang dipimpinnya, Crisis Management Initiative (CMI).
                               
Berubahnya tuntutan GAM di atas bisa jadi angin segar bagi peluang keberhasilan perundingan. Apalagi jika pada perundingan berikut, kedua pihak mencapai kesepakatan yang lebih konkret untuk perdamaian Aceh.   

Di balik perubahan tuntutannya, GAM mengajukan tawaran-tawaran berikut, pelaksanaan pemerintahan sendiri (self government); pembagian sumber daya alam; pengusutan pelanggaran HAM oleh lembaga independen internasional; pembebasan juru runding; gencatan senjata; pembubaran milisi; penarikan seluruh pasukan TNI dari Aceh.

Dari perundingan babak ketiga tidak semua dari tawaran di atas dibahas. Beberapa agenda yang kemudian dipertimbangkan delegasi Indonesia adalah struktur politik, pemilu lokal plus lagu dan bendera sendiri. Itu pun belum ada titik temu. Misalnya mengenai konsep pelaksanaan self government yang dianggap sama saja merdeka. Seperti menyadari hal ini, GAM mengubahnya menjadi self governing territory.

Meskipun konsep ini berbeda dengan konsep semula (otonomi khusus), delegasi Indonesia terlihat sangat hati-hati sampai harus membawa hasil-hasil sementara perundingan kembali ke Jakarta untuk selanjutnya dipertimbangkan lebih matang, dan diputuskan. Langkah ini sangat bisa dipahami mengingat konsekuensi-konsekuensi hukum dan politik jika mengambil keputusan.   

Lepas dari kesulitan untuk mencari titik temu dari perbedaan posisi di atas, di situlah letak tantangan perundingan Helsinki babak keempat Mei 2005. Bagaimanapun kita semua menyadari bahwa sulitnya GAM mengikuti keinginan Pemerintah RI hampir sama dengan sulitnya Pemerintah RI mengikuti keinginan GAM. Karena itu, pembahasan substansi perundingan harus terus dilanjutkan dan semua pihak patut mendukungnya.

***
   
MESKI dikatakan sebagai pertemuan informal, perundingan di Helsinki babak pertama, kedua dan ketiga adalah rangkaian perundingan penting. Penting karena melibatkan utusan pejabat strategis setingkat menteri sebagai juru runding dan merundingkan dua kehendak bertolak belakang yang selama hampir 30 tahun sulit dipecahkan. Perundingan ini juga menjadi penting karena momentum kemanusiaan pascaterjadinya tragedi tsunami. Bencana alam yang meluluhlantakkan Aceh, tapi juga membangkitkan rasa solidaritas sesama manusia dari dalam negeri dan berbagai belahan dunia. Berbagai simpati yang mengalir menyatu untuk bersama-sama membangun Aceh.

Semua ini memperbesar peluang berhasilnya perundingan Helsinki. Akan tetapi, besarnya peluang keberhasilan perundingan Helsinki memerlukan kondisi-kondisi tertentu sebagai prasyarat penting yang harus dipertimbangkan oleh kedua pihak.   

Pertama, pengkondisian lapangan. Kedua pihak harus sebisa mungkin mencegah adanya upaya mementahkan hasil- hasil sementara yang telah dicapai sampai perundingan babak ketiga. Misalnya mengupayakan gencatan senjata atau demiliterisasi selama proses perundingan dari Helsinki ke Helsinki terus berjalan. Artinya, apabila perundingan ini memang diniatkan untuk tidak gagal, masing-masing kekuatan bersenjata harus tunduk pada proses perundingan.

Jangan sampai perundingan gagal karena perilaku anggota kekuatan bersenjata salah satu pihak di lapangan, termasuk lewat penggunaan warga sipil yang dipersenjatai dan dijadikan informan. Sudah terlalu lama warga sipil Aceh terjepit oleh konflik bersenjata. Momentum tsunami harus dimanfaatkan untuk mewujudkan perdamaian di Aceh, dengan mempertimbangkan perlunya gencatan senjata (ceasefire).

Keinginan Presiden SBY untuk mencapai perdamaian permanen adalah sesuatu yang mulia. Namun, hal itu tentu tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat. Apalagi tanpa gencatan senjata, sebuah tahapan penting untuk menghasilkan perdamaian permanen. Mengingat perundingan babak ketiga belum memutuskan soal gencatan senjata, maka perlu diambil langkah minimum. Minimal, petinggi militer kedua pihak bisa menahan diri dengan menghindari pernyataan-pernyataan keras yang tidak perlu. Mungkin dengan cara ini tidak akan terjadi komplikasi di lapangan yang bisa menodai perundingan.   

Kedua, faktor kepemimpinan GAM di lapangan. Kesulitan untuk mengakhiri konflik internal bersenjata di suatu negara juga dipengaruhi faktor kepemimpinan kelompok yang memberontak. Keberadaan pemimpin pemberontak di luar negeri kerap menyulitkan kendali dan kontrol atas kelompok bersenjatanya. Tidak terkecuali faktor
kepemimpinan pemerintah dalam mengontrol kekuatan militernya.

Dinamika dalam upaya penyelesaian konflik Aceh selama ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor tersebut. Lihat saja pengalaman pelaksanaan Jeda Kemanusiaan (2000-2001) dan pelaksanaan Kesepakatan Penghentian Permusuhan (2002-2003). Faktor efektivitas kepemimpinan kedua pihak dalam membangun pengkondisian situasi lapangan yang kondusif, amat menentukan.   

Ketiga, pemenuhan kebebasan sipil. Sampai perundingan babak ketiga, masyarakat sipil Aceh ternyata belum juga dilibatkan dalam perundingan. Bahkan, bukan hanya tidak dilibatkan, tapi juga dibatasi ruang geraknya. Contoh kasus terakhir adalah dilarangnya pertemuan masyarakat sipil Aceh untuk rekonstruksi Aceh di Takengon (14 sampai 16 Februari 2005) dan lokakarya masyarakat sipil Aceh mengenai trauma pasca- gempa dan bencana tsunami di Medan (13 sampai 15 April 2005). Membangun proses perdamaian yang genuine membutuhkan peran mereka yang selama ini menanggung krisis Aceh karena konflik bersenjata dan (kini) bencana alam.

Agar keterlibatannya tidak instan, seperti pengalaman terdahulu, perlu ada kesempatan yang cukup untuk berembuk menge- nai perundingan maupun bagaimana Aceh ke depan dibangun, khususnya pascatsunami. Kondisi-kondisi yang membatasi kebebasan sipil sebagai akibat pemberlakuan status darurat sudah saatnya diakhiri. Dengan situasi yang bebas restriksi, maka urun rembuk semacam ini bisa berhasil.

Uraian di atas hanyalah beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung keberhasilan perundingan. Tidak ada jalan pintas menuju perdamaian, kecuali terus berunding secara demokratis. Dengan semangat itulah mungkin, perundingan dari Helsinki ke Helsinki akan kian membuka jalan menuju Aceh yang lebih baik.
   

Usman Hamid
Koordinator KontraS
(Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 926 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org