Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
"Menuntut Komnas HAM keluarkan laporan penyelidikan kasus 1965"



Tgl terbit: Selasa, 17 Januari 2012

Selasa, (17/01), KontraS bersama korban peristiwa tragedi 1965/1966 dan perwakilan korban pelanggaran HAM masa lalu serta jaringan mendatangi Komnas HAM untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini diikuti oleh Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR KROB), Yayasan Penelitian Korban Pembantaian 1965 (YPKP 65), Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok (IKAPRI), Paguyuban Mei 1998, Peace Women Across the Globe Indonesia (PWAG), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Aksi yang dimulai pada pukul 11.00 WIB di depan ruang pengaduan Komnas HAM ini dilakukan untuk menuntut Komnas HAM agar segera mengeluarkan laporan akhir hasil penyelidikan Pro Justisia 1965 yang mandek selama 3 tahun. Dalam aksi ini, para korban peristiwa 1965/1966 meminta kepada Tim Penyelidik Pro Justisia 65 agar memaksimalkan kerjanya tanpa terpengaruh oleh pihak luar yang tidak memiliki hati nurani dan kemauan terhadap penyelesaian kasus 65 ini. Korban juga meminta Ketua Komnas HAM dan seluruh komisioner menemui para korban untuk menjelaskan alasan mandeknya laporan hasil penyelidikan tersebut. Namun sayangnya, pada hari itu hanya Nurkholis (Ketua Tim Penyelidik Pro Justisia Kasus 1965/Wakil Ketua Komnas HAM), Yosep Adi Prasetyo (Anggota Tim Penyelidik Pro Justisia Kasus 1965/Komisioner Komnas HAM) dan Johny Nelson Simanjuntak (Komisioner Komnas HAM) yang berada di kantor Komnas HAM.

Dalam keterangan tertulisnya yang dibacakan langsung di depan para korban, Nurkholis menyatakan bahwa sepanjang 2008-2011, tim telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di 348 wilayah di Indonesia. Sementara kerangka normatif yang digunakan oleh tim mengacu pada ketentuan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) dan Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana khususnya unsur Pertanggungjawaban Komando. Lebih lanjut, setelah tim menyelesaikan pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti-bukti, sidang paripurna Komnas HAM kemudian memutuskan untuk memperpanjang masa kerja tim ini selama 3 bulan ke depan dengan melibatkan ahli dari unsur masyarakat. Hal ini dikarenakan tim harus melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus tertentu yang menggambarkan secara konkrit terjadinya berbagai Act yang diatur dalam UU No. 26/2000.

Nurkholis juga mempersilakan kepada para korban dan pendamping untuk mengagendakan pertemuan selanjutnya jika ingin bertemu secara lengkap dengan komisioner Komnas HAM secara keseluruhan yaitu pada Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari 2012 mendatang.

Anggota tim lainnya yaitu Yosep Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley menambahkan bahwa dalam bekerja, tim mengalami kendala dalam hal anggaran yang cenderung tidak sesuai dengan kerja Komnas HAM. Kendala lainnya adalah terkait dengan persoalan SDM yang terbatas dan banyaknya kasus pelanggaran HAM lainnya yang juga harus segera direspon oleh Komnas HAM. Namun Stanley menyatakan kendala tersebut tidak membuat tim berhenti bekerja. “Dalam 3 bulan ke depan kami akan melakukan kerja dengan mempertaruhkan reputasi kami sebagai anggota Komnas HAM sekaligus individu masyarakat ketika kerja kami tidak maksimal“ ujar Stanley.

Kekecewaan dirasakan oleh para korban peristiwa 1965/1966 yang menilai kinerja Komnas HAM kurang serius dalam menyelesaikan laporan hasil penyelidikan Pro Justisia 65 dengan ditambah masa kerja tim ini selama 3 bulan. Mereka meminta ketegasan dari Komnas HAM untuk bersikap dalam hal penuntasan kasus 65 ini.“Berlarut-larutnya penyelesaian laporan hasil penyelidikan tidak saja mempermainkan hukum tapi juga mempermainkan akal sehat korban peristiwa 1965/1966 yang telah berusia lanjut“, ujar salah satu korban 1965 sebagaimana yang dikutip oleh salah satu media.

Ungkapan kekecewaan juga dilontarkan Haris Azhar, Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). “Berlarut-larutnya penyelesaian laporan hasil penyelidikan menunjukkan Komnas HAM tidak mempunyai itikad serius dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM berat“, ujar Haris.

Aksi ini berakhir sekitar pukul 13.00 WIB setelah Nurkholis, Ketua Tim Penyelidik Pro Justisia Komnas HAM memberikan surat keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus 1965 kepada KontraS dan perwakilan korban 1965/1966.

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,572 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org