Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Peluncuran Buku dan Seminar "Panduan Mengenal Hak atas Informasi Publik dan Pemolisian" dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Institusi Polri



Tgl terbit: Rabu, 28 September 2011

Bertepatan dengan Hari Hak untuk Tahun Internasional (International Rights to Know Day) pada 28 September 2011, KontraS yang didukung oleh Yayasan Tifa menyelenggarakan Seminar dan Peluncuran Buku  “Panduan Mengenal Hak atas Informasi Publik dan Pemolisian" dan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Institusi Polri di Hotel Aryadutha, Jakarta. Acara ini dihadiri oleh 120 orang peserta yang terdiri dari lembaga negara seperti Komisi Ombudsman, Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Luar Negeri, UKP4; Kedutaan-kedutaan Besar, Polri, kelompok masyarakat sipil, korban pelanggaran HAM dan media.

Acara dibuka oleh Koordinator KontraS, Haris Azhar dan Irjen Pol. Anton Bachrul Alam, Kadiv Humas Mabes Polri. Haris Azhar menyampaikan bahwa ide untuk membuat buku ini berangkat dari perhatian KontraS yang dalam kesehariannya mendampingi korban pelanggaran HAM yang mengalami tindak kekerasan oleh Negara, termasuk anggota Polri serta mengawal kebijakan Polri untuk selalu dintegrasikan dengan nilai-nilai HAM. Polri adalah lembaga pelayan masyarakat sehingga penting memastikan agar pelayanan informasi dari kepolisian kepada masyarakat dapat berjalan efektif. Laporan ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme kerja Polri.

Sementara Irjen Pol. Anton Bachrul Alam menyambut baik laporan ini sebagai bentuk kritik dan masukkan masyarakat sipil untuk mendorong terbentuknya Polri yang professional, transparan dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa Polri mempunyai tugas memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, sehingga secara otomatis UU KIP akan dilaksanakan untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik.

Acara dilanjutkan dengan presentasi dari tim pemantauan yang terdiri dari Papang Hidayat (Kepala Biro Penelitian KontraS), Sinung Karto (KontraS Jakarta), Muhrizal Syahputra (KontraS Sumut), Ferry Kusuma (KontraS Aceh), Marthen Salu (KontraS Nusa Tenggara), Andy Irfan (KontraS Surabaya), Andi Suaib (KontraS Sulawesi) dan Peneas Lokbere (KontraS Papua). Pemantauan ini berisi uji coba akses informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik dalam institusi Polri yang dilakukan di 7 wilayah kantor KontraS sepanjang Maret – Mei 2011.

Temuan menyimpulkan bahwa dari 115 permintaan informasi sebanyak 69 tidak direspon atau diam (60%). Hal ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi informasi publik. Selain itu, informasi dari website Polri menunjukkan bahwa kelengkapan informasi yang disediakan masih rendah dan berada dalam skala 1-10 dari 30 skala ideal penyediaan informasi publik. Polri belum maksimal dalam menjalankan mekanisme internal tentang keterbukaan informasi publik karena terkendala persoalan struktural dan kultural. KontraS merekomendasikan Polri untuk memperkuat kapasitas internalnya dalam menjalankan mekanisme ini.

Acara dilanjutkan dengan Seminar tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Polri. Hadir sebagai pembicara adalah Brigjen Pol I KetutUntung YogaAna, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) MabesPolri; Abdul Rahman Ma’mun, Ketua Komisi Informasi Pusat; Indria Fernida, Wakil Koordinator KontraS dengan moderator Monica Tanuhandaru (Program Manager UNODC).

Brigjen Pol. I Ketut Yoga Ana menjelaskan peran dan fungsi kepolisian dalam kerangka keterbukaan publik untuk menuju proses transparansi dan akuntabel. Ia juga menjelaskan posisi tugas dari para satuan kerja di kepolisian dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Sementara Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun menegaskan bahwa Polri harus menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk institusi badan publik yang wajib menjalankan UU KIP secara responsif, dan agresif. Ia mengingatkan bahwa Polri paling awal disengketakan ke Komisi Informasi Pusat karena ada permintaan informasi tentang 17 nama perwira polisi pemilik rekening yang diduga tidak wajar. Untuk menghindari terjadinya sengketa informasi. ia menghimbau agar badan publik menyediakan informasi sesuai UU KIP yang telah mengatur informasi yang harus disediakan setiap saat yang artinya sebelum diminta harus disediakan.

Indria Fernida menegaskan bahwa institusi Polri merupakan salah satu badan publik kunci dalam fungsi pelayanan publik yang sangat dekat dengan masyarakat. Sehingga penguatan terhadap mekanisme akuntabilitas internal termasuk mekanisme keterbukaan informasi publik menjadi sangat signifikan dalam proses pembenahan Polri. KontraS berharap upaya ini dapat memaksa Pemerintah melalui badan publikya - termasuk Polri - untuk memastikan model open governance dan good governance, dapat berjalan dengan lebih efektif dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Komjen Pol. Nanan Soekarna, Wakapolri yang sedianya hadir untuk membuka acara menyampaikan bahwa Polri berkomitmen untuk tetap dikontrol dan diawasi dalam pelaksanaan kerja pemolisian. Polri menyadari bahwa pengawasan publik dalam pemolisian demokratis merupakan elemen penting dalam reformasi Polri. Ia menyambut baik inisiatif KontraS untuk menerbitkan buku ini karena berguna bagi masyarakat sipil untuk memahami pentingnya keterbukaan informasi, khususnya dalam tubuh kepolisian sebagai hak asasi mereka. Selain itu buku ini juga akan mendorong Polri untuk semakin awas dalam memperbaiki kinerja pelayanan informasi publiknya dalam rangka pelayanan masyarakat.

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 764 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org