Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Sarasehan RUU Intelijen



Tgl terbit: Rabu, 27 Juli 2011

Ada banyak pasal-pasal yang kabur dan rancu dalam RUU Intelijen dan Keamanan Nasional (Kamnas) yang sekarang sudah ada di meja DPR RI. Sebab itu, masyarakat sipil diharapkan bisa bersatu untuk menolak RUU tersebut terkait dengan materi yang ada di dalamnya. Itulah hal mengemuka dalam Sarasehan Lintas Jaringan bertema Refleksi 15 Tahun Peristiwa 27 Juli: Konsolidasi Demokrasi Vs Ancaman Politik Regulasi (RUU Intelijen dan Kamnas) yang digelar di Kantor Kontras, Jl. Borobudur No.14 Menteng, pada Rabu (27/7/11) siang.

Diskusi yang dimoderatori oleh Budi Wardoyo (PPBI-GSPB) ini digelar oleh Aliansi Menggugat RUU Intelijen tersebut dihadiri seratusan peserta dari berbagai perwakilan organisasi mahasiwa, LSM, organisasi buruh, Gerakan Perempuan, beberapa kelompok Korban, kelompok media.

Usman Hamid, Ketua Dewan Federasi KontraS menjelaskan bahwa di RUU Kamnas ada poin “keberlangsungan pembangunan nasional” yang bisa menimbulkan perbedaan interpretasi (pasal 16). Aktivis, terutama yang berlatar belakang gerakan buruh yang dianggap menggangu keberlangsungan pembangunan sangat terancam dengan poin ini.  “Kepentingan nasional akan diamankan dengan cara apa pun, bagi yang merugikan akan dianggap lawan, namun definisinya tidak jelas,” ujar mantan Koordinator KontraS yang sekarang gabung dengan International Center for Transitional Justice (ICTJ) ini.

Selain itu, lanjut Usman, pasal kabur juga terdapat di Pasal 20 dan Pasal 33 tentang Unsur Keamanan Nasional dan Penyelenggara Intelijen. Usman menyangsikan, koordinasi “unsur-unsur Keamanan” yang disebut  pasal 20 tidak akan menimbulkan masalah seperti pada masa orde baru, dimana pihak militer duduk lebih tinggi dari para pimpinan daerah. Contoh lain, seorang kepala kepolisian dalam menjalankan perannya harus mendiskusikan dengan pihak militer, padahal apakah ada hubungannya dengan hal tersebut.

Di pasal 20 RUU Kamnas disebutkan unsur-unsur keamanan di tingkat Nasional adalah a) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kementerian Negara (Unsur Pemerintah); b) TNI; c) Polri; d) Kejaksaan Agung; e) BIN, f) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); g) Badan Nasional Narkotika (BNN); h) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan i) Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait. Koordinasi itu juga ada di tingkat propinsi dan Kabupaten/kota. 

Ada juga Pasal 54 mengenai pengawasan konsentrik berarti ada pengawasan yang dilakukan secara berlapis yang mencurigakan. Ada pengawasan pengawasan kuasa khusus sangat mungkin akan menjadi ban serep jika RUU Intelijen tidak jadi disahkan. “Jadi, belum ada perubahan paradigmatik untuk mengubah karakteristik orde baru.  Kedua RUU ini harus ditolak,” tegas Usman.

Sementara Itu, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) yang juga Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal menyarankan agar dibentuk koalisi besar dari masyarakat sipil untuk menolak RUU intelijen dan Kamnas. Dimana setiap anggota koalisi memahami apa resiko dan dampak negatif sebagai pimpinan gerakan jika keduanya disahkan. Untuk itu, pemahaman terkait dampak dari kedua RUU perlu disampaikan kepada masyarakat secara meluas agar isunya menjadi kuat.

Menurut Iqbal, Gerakan Serikat Buruh dan KAJS memiliki konsen yang tinggi agar RUU Intelijen tidak disahkan oleh negara. Sebagai rakyat, kita harus mengadvokasi diri kita sendiri. Untuk itu, dia mengajak untuk menguatkan isu dengan aksi. “Setelah pertemuan gagas koalisi besar, kami dari KAJS menyatakan akan bergabung dengan koalisi tersebut. Paska lebaran, akan angkat isu di 15 propinsi dengan aksi besar-besaran sebagai gerakan sosial,” ujar Said. Senada, Nyumarno dari SPMI-Serikat buruh PT Kymco juga mengajak turun jalan. “Drop RUU Intelijen dan lakukan aksi massa secara serentak baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya tegas.

Dari kalangan Mahasiwa, Annas (Pembebasan) mengajak untuk membuat gerakan politik bersama, harus ada persatuan dari masyarakat sipil. Menyambung, Vivi dari Perempuan Mahardhika Annas juga mengusulkan pembentukan koalisi besar. Sedangkan Oma Sri dari Korban tragedi 65-66 menyarankan adanya Kongres Rakyat.

Sedangkan Ilhamsyah dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) mengatakan hampir setiap tahun rakyat dihadapkan terhadap RUU yang dikeluarkan DPR yang tidak menguntungkan rakyat. Rakyat terus disibukan dengan berbagai Undang-Undang yang yang akhirnya disahkan DPR dan rakyat tidak bisa apa-apa. Selain itu, perlawanan rakyat selama ini terfragmentasi oleh masalah sektoralnya. Belum ada yang menghubungkan satu sama lain. Yang dibutuhkan saat ini adalah penyatuan gerakan  tidak hanya di tingkat pusat, daerah juga. Muaranya bisa saja membuat kongres gerakan rakyat. “Harus ada fokus dari gerakan rakyat tersebut agar energi tidak terbuang hanya untuk merespon hal-hal yang sedang terjadi,” ujar Ilham.

Haris Azhar, Koordinator kontraS menambahkan, semua pihak harus mengawasi RUU intelijen ini sebab karena menurut informasi September kemungkinan besar akan disahkan sebab momentumnya tepat, negeri ini sedang demam terorisme. Haris melanjutkan, semua gerakan rakyat yang kritis, termasuk buruh bisa menjadi korban jika RUU ini disahkan. Mungkin sekali, jika nanti ada buruh berulah maka akan dikategorikan juga sebagai ancaman stabilitas nasional, yang artinya akan diperlakukan sama dengan teroris. “Maka kita harus buka telinga dan mata untuk menyoroti tiap perkembangan yang ada,” tegas Haris.

Sebagai selingan, sarasehan yang berlangsung dari jam 13.00 sampai 17.00 wib juga diisi oleh Performance dari Komunitas Sahabat Munir Tangerang (KSMT).

 

 



Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,424 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org