Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Launching dan diskusi "Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Sejak Jatuhnya Soeharto"



Tgl terbit: Rabu, 29 Juni 2011

Kamis, 27 – 28 Juni 2011, bertempat di hotel Gladiol, Makassar, Sulawesi Selatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan KontraS Sulawesi dan International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengadakan Lokakarya dan konsolidasi korban dan Jaringan. Lokakarya ini mengambil thema “Penguatan Penuntutan Pelanggaran HAM Berat:Memperkuat Pengadilan HAM (ad hoc dan permanen) Nasional Melalui Pembelajaran Pengadilan Internasional” sedangkan Konsolidasi mendiskusikan dan memformulasikan agenda – agenda advokasi kekerasan dan pelanggaran HAM berat baik di tingkat wilayah Sulawesi maupun tingkat nasional.

Loka Karyadiawali dengan pemaparan laporan KontraS dan ICTJ yang berjudul “Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Sejak Jatuhnya Soeharto”. Dilanjutkan dengan pemberian tanggapan olehFadli A. Natsir. SH. MH dari Universitas 45 Makassar dan Bapak Suroso korban 1965 dari Makassar. pada sesi dilakukan pembahasan pembahasan tentang “Pentingnya Ratifikasi ICC”. Kegiatan ini dihadiri mahasiswa, Media lokal, korban dan keluarga korban, aktivis HAM dan NGO dari beberapa organisasi.

Lokakarya menghasilkan masukan dan beberapa catatan terkait dengan penyelesaian kasus – kasus kekerasan dan pelanggaran HAM berat.

Berkenaan dengan regulasi, diantaranya; 1) Pentingnya perubahan amandemen UU 26/2000, karena hanya cenderung ke Sipol dan tidak kewenangan Komnas HAM yang terbatas, 2) Ratifikasi ICC dan kaitannya dengan strategi penyelesaian kasus masa lalu 3) ratifikasi ICC sebagai upaya untuk memperkuat pengadilan HAM

Berkenaan dengan advokasi; 1)Lemahnya dukungan Masyarakat sipil berkontribusi pada kelemahan penyelesaian kasus pelanggaran HAM (kelemahan tidak saja ada di Negara) 2)Pentingnya strategi advokasi secara nasional, tidak perkasus atau perwilayah, 3) harus ada penijauan terhadap kelemahan Komnas HAM dalam penanganan kasus – kasus pelanggaran HAM karena komisionernya adalah wakil dari kelompok masyarakat sipil, 3)diperlukan upaya – upaya pendokumentasian dan pemulihan korban, 4)Strategi advokasi yang dilakukan harus berkelanjutan dan berkesinambungan, tidak hanya ramai saat peristiwa, 5)Penting untuk mendorong mekanisme vetting baik di tingkat wilayah maupun nasional

Konsolidasi: Konsolidasi Jaringan dan Korban mengjhasilkan beberapa aganda advokasi untuk pelanggaran HAM 1965 dan agenda – agenda advokasi sumber daya alam, agraria pluralisme.

 



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,206 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org