Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Diskusi dan Peluncuran Laporan ICTJ dan KontraS tentang Keadilan Transisi di Indonesia



Tgl terbit: Jumat, 08 April 2011

Kontras-Jakarta. Kamis, 7 April 2011, bertempat di lantai 3, Aula Komnas HAM. Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) dan International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengadakan diskusi dan peluncuran laporan yang berjudul "Keluar Jalur : Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto" laporan ini membahas kegagalan  tiga belas tahun upaya penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat  yang dilakukan oleh negara setelah jatuhnya Soeharto.

Dalam acara tersebut Usman Hamid bertindak sebagai moderator, Direktur International Center for Transitional Justice (ICTJ) Galuh Wandita  dan Koordinator KontraS Haris Azhar bertindak sebagai pembahas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, DR. Dhaniel Dhakidae, dan Nurhasim (staf ahli Dhaniel Sparingga) bertindak sebagai penanggap laporan.

Menurut Galuh Wandita, saat memaparkan hasil laporan mengatakan, “bahwa sejak Soeharto berkuasa, ratusan ribu orang Indonesia telah menderita karena rangkaian pelanggaran HAM yang umumnya dilakukan oleh aparat negara.” Setelah tahun 1998 dan masa awal reformasi, sebenarnya terlihat adanya upaya positif dari pemerintah untuk menuntaskan pelanggaran HAM, termasuk perubahan konstitusi, reformasi di sektor hukum dan keamanan, dan pembentukan lembaga baru untuk mengungkap kebenaran tentang pelanggaran masa lalu dan meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Namun, berdasarkan tinjauan menyeluruh, upaya-upaya tersebut gagal total dalam memberikan rasa keadilan bagi korban, terutama dengan masih berlakunya impunitas dalam kejahatan HAM. Hal ini membuat gerakan reformasi telah keluar dari jalur yang seharusnya.

Hal yang paling mencolok dari hasil kajian dalam laporan tersebut adalah tidak adanya tindakan yang diambil oleh pejabat tinggi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pola kegagalan yang terus muncul secara berulang dalam upaya mengungkap kebenaran dan meraih pertanggungjawaban ataspelanggaran HAM yang berat.

ICTJ dan KontraS juga menilai bahwa ketika transisi di Indonesia dipandang sebagai contoh baik bagi negara lain yang juga sedang mengalami transisi demokratis, terlihat jelas bahwa retorika reformasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu menjadi penting bagi ICTJ dan KontraS untuk tetap berupaya mendorong tercapainya keadilan dan
pertanggungjawaban atas kejahatan berat yang terjadi di masa lalu yang kelam. Karena jika kekejaman di masa lalu tersebut tidak ditangani, maka pola pelanggaran serupa dapat terulang kembali.

Dalam pemaparan Haris Azhar menegaskan  bahwa, “berdasarkan temuan dari laporan yang berjudul Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto ini menggarisbawahi tingkat pembebasan yang mencapai 100% terhadap orang yang didakwa melakukan pelanggaran di pengadilan HAM; pola pihak militer dalam menangani kejahatan berat terhadap warga sipil dengan menempatkannya sebagai persoalan kedisiplinan dalam pengadilan militer, yang membuat putusannya hanya mengarah kepada prajurit berpangkat rendah dengan hukuman yang ringan sementara para komandan tetap diselimuti oleh impunitas; kegagalan berbagai tim pencarian fakta untuk mencapai hasil nyata; kurangnya sumber daya pemerintah yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan korban; dan kegagalan institusi-institusi keamanan untuk memberhentikan aparatnya yang terlibat dalam pelanggaran HAM.”

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,157 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org