Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Ancaman Kebebasan Sipil dan Politik



Tgl terbit: Kamis, 03 Maret 2011

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar diskusi Tematik ASEAN dan HAM dengan tema : “Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Ancaman Kebebasan Sipil Politik.” Acara ini diselenggarakan di kantor kontras. Sebagai narasumber dalam diskusi tersebut antara lain Rafendi Djamin  Ketua ASEAN International Commission on Human Rights (AICHR) ), Nurcholis, selaku wakil ketua KOMNAS HAM, dan Indria Fernida selaku, Wakil Koordinator KontraS. Diskusi ini dihadiri oleh kurang lebih 120-an peserta yang berasal dari kalangan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, Mahasiswa, Aktivis LSM, dan media cetak sarta elektronik.

Tema yang didiskusikan adalah mengenai impunitas dan keberulangan yang telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM pada saat ini dan mengancam kebebasan Sipil dan Politik. Dibahas pula tentang pentingnya bermain dengan mekanisme HAM Regional dan Internasional ketika mekanisme HAM di level nasional tidak berjalan dengan baik.

Rafendi Djamin menyampaikan bahwa kejahatan masa lalu merupakan kejahatan pada masa kini karena kejahatan masa lalu memiliki implikasi pada kejahatan masa kini. Hal ini adalah akibat dari tidak berjalannya dengan baik mekanisme penegakkan HAM di level nasional. Untuk itu, penting untuk bermain dengan mekanisme penegakkan HAM di level regional dan Internasional. Komisi HAM ASEAN (AICHR) merupakan mekanisme penegakkan HAM di level regional yang sekaligus di ketuai oleh Indonesia, karena pada tahun 2011, Indonesia menjadi ketua ASEAN.

Namun demikian, menyadari kinerja dari AICHR belum maksimal, Rafendi mengajak semua elemen masyarakat dan yang terpenting adalah para korban pelanggaran HAM masa lalu untuk mendukung kinerja dan program-program AICHR agar mekanisme penegakkan HAM di level regional dapat memperkuat penegakan HAM di tingkat nasional.

Selanjutntya, Nurcholis menyatakan bahwa negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap adanya impunitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu, dimulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Nurcholis juga menghimbau kepada kejaksaan agung untuk lebih peduli terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia.

Wakil Koordinator KontraS, Indria Fernida menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak kebijakan dan regulasi mengenai hak asasi manusia seperti undang-undangHAM, lembaga Komnas HAM, LPSK, pengadilan ham,dll. Akan tetapi tetap saja korban tidak mendapatkan keadilan dan rehabilitasi dari pihak negara. Saat ini mekanisme penegakkan HAM di level nasional tidak berjalan dengan maksimal, untuk itu penting untuk bermain di wilayah regional dan internasional yang fungsinya bukan untuk mengambil alih melainkan untuk memastikan bahwa mekanisme HAM nasional berjalan. Contoh adalah negara Argentina melalui Las Madres de plaza de mayo.

Para peserta menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu harus mendapat perhatian serius dari negara dan semua elemen masyarakat agar kejahatan kemanusiaan tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan datang, karena saat ini telah terjadi banyak kejahatan terhadap kemanusiaan di berbagai wilayah di Indonesia seperti kejahatan kemanusiaan di Papua, pembantaian terhadap Anggota Jemaah Ahmadiyah, dll.

Jadi kesimpulan dari Diskusi Tematik ASEAN dan HAM ini adalah bahwa Kita semua sebagai masyarakat sipil harus mendukung kegiatan AICHR yang bermain di level regional kemudian memaksimalkan ruang perjuangan di level nasional agar mekanisme penegakkan HAM dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini dilakukan agar kejahatan kemanusiaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang lagi ke depannya. ***



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 628 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org