Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Seminar Hak Asasi Manusia: Proyeksi Penegakan Hukum dan HAM Pemerintahan 2009-2014 Makassar, 10 Agustus 2009



Tgl terbit: Senin, 10 Agustus 2009

Pada 10 Agustus 2009, KontraS dengan didukung oleh IALDF meluncurkan buku Panduan Pemantauan dan Investigasi bagi Pekerja HAM dalam acara Seminar HAM tentang Proyeksi Penegakan Hukum dan HAM Pemerintahan 2009-2014 di Makasar.

Seminar ini dibuka oleh Usman Hamid, Koordinator KontraS, dengan menghadirkan pembicara  Irjen Pol. Drs. Aryanto Sutadi, M.H, M.Sc, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri, Wiwiek Setyawati Firman, Direktur HAM Departemen Luar Negeri dan Usman Hamid, Koordinator KontraS dengan moderator Abdul Muthalib, SH (Dir. LBH Makassar). Peserta seminar sebanyak 90 Orang, yang terdiri dari anggota kepolisian Polda Sulawesi Selatan,  Kanwil Hukum dan HAM Sulut, Anggota Komnas HAM Sulawesi Tengah, Masyarakat Korban Konflik Agraria di Takalar, serta kelompok masyarakat sipil di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan  Timur, Kalimantan Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Seminar HAM ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah, termasuk dengan jajaran keamanan dalam bidang perlindungan HAM, secara khusus lagi dalam bidang pemantauan HAM; serta meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong setiap inisiatif dalam melembagakan komunikasi antara masyarakat dengan jajaran aparatur negara, dan melalui acara ini kami berusaha memberikan sumbangsih pemikiran dan berbagai pengalaman dalam memantau keadaan HAM di tanah air melalui penerbitan buku.

Acara dibuka dengan sambutan Usman Hamid, Koordinator KontraS yang  menjelaskan tentang latar belakang kerja KontraS serta sumbangsihnya dalam pemantauan HAM di Indonesia. Situasi yang berubah saat turut mengubah strategi dan taktik yang dilakukan oleh KontraS. Pemantauan atas situasi HAM bisa dilakukan secara terbuka bahkan langsung mengkomunikasikan dengan pejabat Negara yang berwenang, seperti tampak dari inisiatif Irjen Pol. Mathius Salempang, Kapolda Sulawesi Makasar yang berkomunikasi langsung dengan korban petani Takalar sebelum acara dimulai. Konflik-konflik pertanahan adalah wajah nyata carut marutnya kondisi hukum saat ini.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan buku panduan untuk pekerja HAM secara simbolik oleh Usman Hamid (KontraS) kepada Basir Tutu Dengan Toro (petani Takalar), Wiwiek Setyawati Firman (Direktur HAM Deplu) kepada Mardiana Rusli (jurnalis) dan dan Lia Marpaung (IALDF) kepada Meity Tangkere (Kepala Bidang HAM Kanwil Hukum dan HAM Sulut).
Wiwik Setyawati Firman menjabarkan topik Perkembangan Instrument Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional serta peran Deplu dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Seperti diketahui bersama bahwa 5 tahun terakhir ini pemerintah telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Pembela HAM dan Pelapor Khusus PBB untuk Pencegahan Tindakan Penyiksaan. Hal ini dikuatkan dalam peran aktif dalam kancah internasional dengan menjadi anggota Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB. Wiwiek Setyawati juga menjelaskan peran Deplu dalam menerima laporan dari pelaksanaan situasi HAM di Indonesia, mengklarifikasi serta menginformasikannya kepada badan-badan PBB.
Sementara itu, Irjen Pol. Aryanto Sutadi menjabarkan topik tentang  Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Tugas Penegakan Hukum oleh Polri.  Aryanto Sutadi menjelaskan gambaran Polisi pasca reformasi, dimana masyarakat menghendaki polisi yang profesional, humanis dan memperhatikan HAM. Untuk itu, bagaimana polisi melayani publik dengan baik tampak dari orientasi pada masyarakat. Kepolisian berusaha untuk merubah paradigma selama ini walaupun perubahannya belum maksimal. Meski demikian perubahan internal seperti mekanisme akuntabilitas tetap diupayakan untuk ditingkatkan. Dalam catatan Polri, setiap tahun rata-rata 320-an polisi dipecat karena tindakan yang melanggar HAM. Terbitnya Peraturan Kapolri tentang Polisi Masyarakat dan Implementasi prinsip dan standar HAM di Kepolisian RI  merupakan salah satu instrument untuk penghormatan HAM dan membuka ruang partisipasi masyakat dalam melakukan pemantauan atas kinerja kepolisian.  Sehingga kejasama polisi dan masyarakat menjadi hal yang mendesak.

Usman Hamid mewakili masyarakat sipil menjabarkan Peluang dan Tantangan Peran Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Hak Asasi Manusia.  Ia menyatakan bahwa pasca Orba, kondisi politik bersifat transisional dan memiliki lembaga-lembaga baru (MK, KY, Komisi Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Pderempuan, dsb.) sehingga aksesbilitas politik lebih terbuka. Watak represif negara bersifat preventif lewat peraturan, sifat sasaran sudah terkontrol dan selektif dimana kekerasan berkurang.  Hal tersebut meliputi banyaknya inisiatif masyarakat internasional yang juga diterapkan dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, adanya program yang secara konkrit dirancang dalam rencana aksi nasional peran HAM, adanya penguatan nilai dan kepekaan HAM dalam tubuh Polri dan TNI, adanya pengawasan dan akuntabilitas lebih terlihat (internal, negara, publik, independen). Ia  menegaskan perubahan tipologi kekerasan/pelanggaran HAM dari instansi negara berubah jadi individu, kelompok, organisasi massa dan perusahaan besar. Ada banyak aspek yang bisa diharapkan untuk bisa memperbaiki kondisi HAM lewat kebijakan-kebijakan, sehingga masyarakat juga bisa memperjuangan hak akan Ekosobnya..

Dalam diskusi ini, muncul kekhawatiran dari kelompok masyarakat sipil atas harapan kerjasama dengan institusi Negara. Namun baik pembicara maupun peserta seminar melihat munculnya peluang-peluang yang bisa digunakan untuk membangun koordinasi dan kerjasama di pemerintahan yang baru. Pemerintahan baru ini tentunya memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan berkenaan dengan komitmen awal atas perlindungan HAM. Peserta berharap seminar kali ini bisa melahirkan ruang komunikasi dan kerjasama yang baik antar kelompok masyarakat sipil dan institusi Negara sebagai bagian dari tanggungjawab Negara dalam melindungi HAM.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat oleh KontraS dan IALDF  kepada para pembicara dan narasumber.

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 513 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org