Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Seminar Hak Asasi Manusia: Proyeksi Penegakan Hukum dan HAM Pemerintahan 2009-2014 Denpasar, Bali, 18 Agustus 2009



Tgl terbit: Selasa, 18 Agustus 2009

Pada 18 Agustus 2009, KontraS dengan didukung oleh IALDF meluncurkan buku Panduan Pemantauan dan Investigasi bagi Pekerja HAM dalam acara Seminar HAM tentang Proyeksi Penegakan Hukum dan HAM Pemerintahan 2009-2014 di Bali.

Seminar ini dibuka oleh Indria Fernida, Wakil Koordinator KontraS, dengan menghadirkan pembicara Kepala Divisi Humas, Irjen pol. Drs. Nanan Soekarna; Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, SH; dan Indria Fernida, Wakil Koordinator KontraS serta moderator I Wayan Suardana (IKON Bali). Peserta seminar sebanyak 118 orang, yang terdiri dari anggota Kepolisian Daerah Bali, Pemerintah Daerah Bali, Komnas HAM Papua, Akademisi serta kelompok masyarakat sipil di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur dan Barat Serta Papua.  

Seminar HAM ini didasarkan pada konteks penegakan hukum dan HAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjawab tantangan demokrasi Indonesia di masa depan. Untuk itu dibutuhkan pembenahan institusi negara yang terintegrasi dan menyeluruh serta komitmen para aparatus negara untuk meninggalkan kesalahan yang pernah terjadi masa lalu. Latar belakang ideologi dan kepentingan politik dari anggota legislatif baru serta pemerintahan terpilih akan menjadi ukuran bagi komitmen dan konsistensi para wakil rakyat terpilih. Kondisi ini menunjukkan ruang konstelasi yang masih terus diperhitungkan- apakah keberpihakan untuk menelurkan kebijakan-kebijakan strategis dengan mengimplementasikannya secara konkret untuk mencegah peristiwa kekerasan serta mewujudkan keadilan dan menengakkan akuntabilitas- tidak sekedar cita-cita.

Seminar ini bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan bagi pemajuan dan upaya perlindungan hak asasi manusia serta mendapatkan gambaran atas proyeksi penegakan hukum dan HAM berdasarkan hasil pembacaan masing-masing narasumber. Lebih jauh, seminar ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah, termasuk dengan jajaran keamanan dalam bidang perlindungan HAM, secara khusus lagi dalam bidang pemantauan HAM; serta meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong setiap inisiatif dalam melembagakan komunikasi antara masyarakat dengan jajaran aparatur negara, dan melalui acara ini kami berusaha memberikan sumbangsih pemikiran dan berbagai pengalaman dalam memantau keadaan HAM di tanah air melalui penerbitan buku.

Acara dibuka oleh Indria Fernida yang menjelaskan maksud dan tujuan penulisan buku yang diterbitkan serta berlangsungnya acara. Irjen Pol Sutisna, Kapolda Bali yang turut membuka acara ini juga menyatakan bahwa dalam bidang hukum, pelaksanaan penegakan hukum merupakan salah satu implementasi HAM itu sendiri. Maka menjadi mutlak adanya institusi Negara dan masyarakat untuk meningkatkan nilai-nilai HAM.  Kunci pertama dalam good government dan clean government hanya bisa dilaksanakan dalam pemerintahan yang akuntable. Untuk itu maka upaya Pemerintah termasuk Polri untuk membangun pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat  harus diupayakan melalui pelaksanaan sistem-sistem transparansi yang sesuai dengan prinsip HAM.

Acara selanjutnya adalah penyerahan buku panduan untuk pekerja HAM secara simbolik oleh Irjen Pol. Sutisna (Kapolda Bali) dan Patrick Burgess (Lead Advisor IALDF) kepada Ni Komang Erviani (jurnalis), Suster Teresia (pekerja kemanusiaan) dan Mathius Murib (Komnas HAM Papua).

Sebagai pembicara pertama, Ifdhal Kasim menjabarkan peran Komnas HAM dalam pelaksanaan hukum dan HAM. Meskipun independen, namun ternyata Komnas HAM tidak memiliki kewenangan yagn cukup jika hasil penyelidikannya tidak bisa ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Komnas HAM melihat bahwa dalam pemerintahan baru, Presiden memiliki kapabalitas yang kuat didukung dengan koalisi politik yang kuat. Meski demikian ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian kasus itu lebih banyak ditentukan oleh tarik ulur politik di DPR.  Untuk itu pemerintahan baru SBY-Boediono bukanlah jaminan untuk terselesaikannya kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Sementara itu Indria Fernida menegaskan tentang peran masyarakat sipil dalam pemerintahan yang baru. Harus diakui bahwa pasca reformasi ruang keterbukaan dan partisipasi masyarakat cukup luas. Namun demikian tantangan terbesar adalah bagaimana menjadikan hal tersebut menjadi upaya konstruktif sebagai bagian dari tanggungjawab bersama sebagai warga Negara, baik oleh masyarakat sipil maupun institusi Negara.

Pengawasan tetap harus dilakukan dengan bersikap negosiatif di saat-saat tertentu meskipun tetap komitmen untuk menjaga sikap kritis. Era keterbukaan informasi yang memudahkan komunikasi dengan banyak cara juga merupakan peluang yang harus dilakukan untuk membangun komunikasi dalam penyelesaian suatu kasus tertentu. Terhadap proyeksi penegakan HAM di pemerintahan baru, KontraS melihat kesulitan penyelesaian di masa lalu, karena tidak ada kebijakan politik yang cukup dari Pemerintah. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih akan menjadi bebanpemerintahan SBY-Boediono ke depan. Karena itu, pemerintahan SBY harusberani melakukan terobosan politik agar kasus pelanggaran HAM masalalu itu bisa diselesaikan.

Irjen Pol. Nanan Soekarna menjabarkan peran Polri dalam mencapai kepolisian yang demokratis berdasarkan grand strategy POLRI. Sejak tahun 1998 saat reformasi berjalan, POLRI membuat buku biru kepolisian, mereformasi struktur, kultur dan instrument kepolisian yang saat itu sarat dengan pelanggaran HAM. Karena 30 tahun lebih polisi sudah terkontaminasi karena pola pemerintahannya ialah kekuasaan. Saat ini pola kekuasaan kembali pada hukum, sehingga polisi juga harus kembali menjunjung hukum. Bagaimana kerja kepolisian akan sangat tergantung pada sistem politik dan hukum serta relasi Negara, polisi dan masyarakat. Meski juga harus diakui masih banyak oknum polisi yang melanggar hukum.

Untuk itu Polri berusaha untuk memperkuat system dan mekanisme akuntabilitas internal maupun publik. Ke depan, saat Polri telah berkomitmen pada pelaksanaan kepolisian yang demokratis maka Polri akan mengedepankan system pemolisan masyarakat yang humanis. Ia menegaskan bahwa kontrol terdepan berada di tangan masyarakat. Ia menegaskan bahwa polisi yang demokratis adalah polisi yang menghargai hak-hak sipil dan tunduk pada prinsip demokrasi dan good governance. Dan saat ini Polri sedang berjalan menuju ke arah itu.

Para peserta yang hadir menyepakati bahwa pengawalan atas pemerintahan yang akan datang merupakan tantangan tersendiri. JIkapun banyak kemajuan atas kebijakan dan sikap institusi Negara di masa pemerintah pusat, namun hingga saat ini hal ini belum dirasakan secara jelas di daerah. Untuk itu maka inisiatif seperti ini harus diteruskan di berbagai wilayah, khususnya di wilayah-wilayah konflik seperti Papua. Meskipun demikian pelaksanaan ke depan bukan tanpa harapan. Kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar institusi Negara termasuk dengan masyarakat sipil merupakan hal yang mutlak harus dilakukan untuk mendorong upaya pemenuhan HAM. Tetapi hal yang jauh lebih penting adalah pemenuhan kebijakan politik Negara sebagai perwujudan konsistensi perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat oleh KontraS dan IALDF  kepada para pembicara dan narasumber.

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 589 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org